LaNyalla Dan Gagasan Amandemen(2): Indonesia Harus Lebih Berdaulat

Oleh : Budi Puryanto, Pemred

Dalam tulisan sebelumnya telah penulis utarakan langkah yang dilakukan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (LaNyalla). Dengan gigih tanpa lelah dia menemui berbagai kalangan dan tokoh di negeri ini. Dia kemukakan berbagai persolan yang sedang melilit bangsa ini.

Dalam tulisan kali ini saya akan nukilkan gagasan LaNyalla tentang perlunya bangsa ini lebih berdaulat lagi. Ini menjadi pokok pikiran penting mengapa amandemen dibutuhkan.

Kedaulatan menjadi kata kunci bagi sebuah bangsa yang merdeka. Tujuan bangsa menjadi merdeka adalah untuk berdaulat.sepenuhnya terhadap wilayahnya, sumberdaya ekonominya, poltiknya, maupun dalam mewujudkan cita-citanya.

Dalam berbagai kesempatan, LaNyalla menjelaskan rencana amandemen konstitusi ke-5, merupakan momentum kesadaran bersama warga negara. Sehingga Indonesia bisa segera mewujudkan cita-citanya untuk menjadi bangsa yang berdaulat.

“Indonesia harus lebih berdaulat atas apa yang terkandung di dalam bumi, air, udara dan semua kekayaan alamnya. Indonesia harus berdaulat atas sektor pangan, sektor kesehatan, pendidikan serta lainnya,” paparnya.

BACA JUGA :

• LaNyalla Dan Gagasan Amandemen (1): Membuka Pasar Bebas Gagasan

Apalagi menurutnya Indonesia harus mampu menyiapkan diri dalam memasuki perubahan global.

“Tanpa kedaulatan, kita hanya akan menjadi negara yang dikendalikan negara lain. Dipaksa tunduk kepada aturan-aturan global yang tidak adil yang akhirnya kekayaan negara ini akan dikuasai segelintir orang, baik itu bangsa kita sendiri maupun bangsa asing,” jelasnya.

LaNyalla menyebut arah perjalanan bangsa dan negara saat ini telah berubah jauh dari harapan para pendiri bangsa. Dulu, para pendiri bangsa mencita-citakan negara ini menjadi negara yang melindungi segenap tumpah darahnya, melindungi rakyatnya, dan negara berkewajiban mewujudkan cita-citanya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

“Oleh karena itu, sistem perekonomian nasional dilandaskan kepada semangat gotong royong dengan menjadikan Koperasi sebagai falsafah, sekaligus Soko Guru Perekonomian Nasional. Sistem tata negara juga dijalankan dengan mengedepankan semangat Musyawarah Mufakat. Dengan memberikan mandat kepada orang-orang hikmat yang memiliki kebijaksanaan sebagai wakil rakyat,” katanya.

Berbeda dengan masa sekarang, dia menilai Indonesia menjadi salah satu negara liberal kapitalistik. Nuansa serta kenyataan itu semakin kuat setelah bangsa ini melakukan Amandemen UUD 4 tahap, di tahun 1999 hingga 2002 yang lalu.

“Ya, kita sadari atau tidak, sejak Amandemen Konstitusi saat itu, dengan dalih efisiensi, maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, telah kita serahkan kepada pasar. Amandemen saat itu juga memberikan ruang kuasa besar kepada Partai Politik sebagai penentu utama wajah dan arah perjalanan negara ini,” katanya.

Dia menjelaskan adanya amandemen tersebut justru menghambat RI dalam mencapai cita-citanya. Karena mazhab liberal kapitalis memberi peluang seluas-luasnya kepada kekuatan modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekuasaan atau yang sering disebut dengan istilah oligarki.

“Oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan. Kemudian oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik. Padahal cita-cita para pendiri bangsa ini, sama sekali bukan itu,” tandasnya.(Bersambung)

EDITOR : REYNA

Related Posts