Kemenag Sewenang-Wenang, Kurang 5 Hari Rekomendasi Konggres Mujahidin VI Dicabut

ZONASATUNEWS.COM, SOLO – Pada saat bangsa Indonesia memperingati HUT ke-78 RI, 17 Agustus 2023, seharusnya rakyat Indonesia dapat menikmati kemerdekaan dan kebebasan dalam menjelankan kegiatan apapun juga.

Namun sayangnya hal itu belum tercermin dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasalnya, masih ada organisasi massa (ormas) yang resmi dan sah berdiri secara hukum, tetapi masih dilarang dalam melakukan aktifitasnya.

Inilah buktinya

Panitia Konggres Mujahidin VI dalam keterangan tertulis menyatakan, Kongres Mujahidin VI, yang rencananya diadakan 19-20 Agustus 2023 di Asrama Haji Donohudan (AHD) Boyolali, Jawa Tengah, sesungguhnya  telah dipersiapkan secara legal-formal dan profesional, sejak awal 2023. Segala syarat dan perijinan telah dipenuhi.

Pada 9 Juni 2023, panitia Kongres mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Kongres kepada Polda Jateng, Polres Boyolali, dan Kemenag RI. Semua direspons positif.

“Semua pihak instansi terkait penyelenggaraan Kongres Mujahidin VI memberikan rekomendasi/izin dan tidak keberatan diselenggarakannya Kongres Mujahidin ke-VI ini,” tulis panitia Konggres.

Namun anehnya, pada Senin 14 Agustus 2023, lima hari sebelum hari H penyelenggaraan Kongres Mujahidin VI, Kemenag RI melalui Dirjen Bimas Islam mengirim surat via WA ke panitia Kongres.

Surat yang ditandatangani Dirjen Penerangan Agama Islam, Ahmad Zayadi itu, berisi pencabutan rekomendasi Kongres Mujahidin VI di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jateng tersebut.

“Surat itu keluar setelah adanya provokasi dan intimidasi dari pihak intoleran yang mengatasnamakan diri IPNU, IPPNU, Banser dan GPAnsor Boyolali,” jelas panitia.

Pencabutan rekomendasi kemudian diikuti pula oleh Polres Boyolali.

“Kami hanya mengikuti sikap Kemenag,” kata pihak Polres.

Berdasarkan kronologi di atas, maka dengan rasa kecewa dan penuh keprihatinan, Majelis Mujahidin menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Adanya penolakan dari GPAnsor Boyolali melalui pernyataan sikap Nomor 036/PC-X-13/SR1/VIII/2023, dan Aliansi Nasionalis Boyolali, dengan alasan yang tidak logis dan emosional, menunjukkan bahwa mereka yang selama ini merasa paling NKRI dan Pancasilais sejati, sadar ataupun tidak, telah memosisikan diri sebagai pemecah belah persatuan umat. Padahal alasan yang dijadikan dasar adalah ilusi dan asumsi saja.

2. Panitia akan terus mempertahankan hak konstitusionalnya, dengan tetap menyelenggarakan Kongres Mujahidin VI, sekalipun terpaksa pindah ke tempat lain, karena Kemenag dan Polres Boyolali tidak memberikan solusi, sehingga mencederai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila.

Sebab dalam waktu yang sangat mendesak (injury time) dengan sewenang-wenang dan zalim Kemenag RI dan Polres Boyolali mencabut rekomendasi yang sudah diberikan kepada Panitia hanya karena tekanan dari segelintir orang yang masih menyisakan kebencian, permusuhan dan kurang bersahabat dengan sesama ormas Islam.

Tidak ada dialog ataupun penjelasan yang logis dari pihak Polres maupun Kemenag kepada Majelis Mujahidin sebagai penyelenggara Kongres.

3. Apabila stigma usang, anti Pancasila dan anti NKRI, dilabelkan kepada Majelis Mujahidin oleh pihak manapun yang berbeda pendapat dengan kami, maka Majelis Mujahidin siap melakukan tabayun, bahkan debat terbuka secara ilmiah dan konstitusional tentang Pancasila, sebagai pertanggungjawaban dan pembuktian siapa Pancasilais sejati dan siapa Pancasilais munafiq yang memperalat Pancasila untuk kepentingan golongannya dengan mencederai pihak lain sesama anak bangsa.

4. Jika pihak Kemenag RI dan Kapolres Boyolali tidak memenuhi hak-hak konstitusional Majelis Mujahidin untuk menyelenggarakan kongres, yang sudah direkomendasikan sebelumnya, sehingga merugikan Majelis Mujahidin secara moril dan materiil, dengan menghalangi penggunaan aset publik untuk kepentingan masyarakat, maka Majelis Mujahidin akan melakukan langkah-langkah hukum baik perdata maupun pidana.

5. Majelis Mujahidin menyerukan marilah kita bersatu, menyamakan persepsi dan menyatukan potensi untuk membangun negeri.

EDITOR: REYNA

Related Posts