PDIP Resmi Cabut Dukungan Rencana Amandemen UUD 1945

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA – PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) mengeluarkan sikap resmi mencabut dukungan amandemen Undang Undang dasar 1945, yang direncanakan khusus untuk masalah PPHN (Pokok Pokok Haluan Negarasecara) di Badan Pekerja MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia).

Sikap resmi tidak mendukung amnademen UUD1945 itu dinyatakan oleh Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDIP (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP).

“Itu sikap resmi partai,” ujar Hasto lewat pesan singkat, Jumat, 18 Maret 2022.

Sikap PDIP ini mengagetkan karena publik masih khawatir proses penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presdien bakal dikemas dalam Sidang Ismewa MPR untuk mengamandemen UUD 1945.

Amandemen UUD 1945 hanya untuk memasukkan PPHN (Pokok Pokok Haluan Negara) di MPR sebagaimana MPR jaman Orde Baru.

Rupanya PDIP mulai mencium “bau” busuk rencana upaya amandemen berbagai parpol (partai politik) koalisi Pemerintah, meskipun isunya hanya untuk PPHN.

Banyak orang khawatir amandemen UUD 1945 lewat Sidang Istimewa MPR bakal diteruskan untuk agenda lain di luar PPHN. Agenda itu diduga adalah perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024.

“Dinamika politik berkembang cepat. Wacana penundaan pemilu bisa berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden, maka sebaiknya rencana amandemen terbatas UUD tidak dilaksanakan pada periode 2019-2024 ini,” ujar Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP, Ahmad Basarah.

Basarah mencurigai bakal ada penumpang gelap jika amandemen UUD 1945 dilaksanakan.

Lebih jauh Basarah menganggap amandemen UUD 1945 seharusnya tidak dilaksanakan dalam situasi psikologis bangsa yang tidak kondusif seperti saat ini.

Dia menilai saat ini ada rasa saling curiga di antara sesama komponen bangsa akan adanya kepentingan perorangan maupun kelompok tertentu.

EDITOR: REYNA

Related Posts