Pemberdayaan Fakir Miskin di Program Kampung Madani

Oleh: Iwan Vanany
Presidium KAHMI Majelis Daerah Surabaya

Upaya membantu dan memberdayakan fakir miskin adalah perintah agama yang perlu dilakukan oleh umat Islam dan juga oleh umat beragama lainnya. Dalam Al-Qur’an dan hadist, kemiskinan adalah masalah sosial yang harus dientaskan dan menjadi berbahaya karena dapat membuat umat menjadi kufur (diriwayatkan oleh Abu Na’im).

Hadis lain juga menegaskan, tangan diatas jauh lebih mulia dari tangan dibawah (diriwayatkan oleh Bukhari Muslim). Pemberdayakan fakir miskin yang dilakukan menjadi ikhtiar amal jariah yang disemangati untuk beribadah bagi umat Islam.

Rasa keberpihakan kepada fakir miskin menjadi keniscayaan dalam paradigma berpikir pemeluk agama Islam.

Negara Indonesia yang diperjuangkan dan didirikan oleh umat beragama terutama Umat Islam juga memiliki landasan konstitusi yang berpihak pada kaum fakir miskin.

Sila pada Pancasila dan pasal pada UUD 45 menguraikan keberpihakan kepada kaum fakir miskin. Sila ke-empat pada Pancasila menguraikan tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakatnya menjadi makmur tentu agar kaum fakir miskin tidak ada atau sedikit dan juga mendapatkan rasa keadilan.

Indonesia sebagai negara yang berke-Tuhanan, pemberdayaan fakir miskin menjadi prioritas penting dalam pembangunan nasional. Amanat agar negara memelihara fakir miskin termasuk juga anak terlantar telah tertulis pada Undang-undang Dasar pada Pasal 34 ayat 1.

Dalam program pemberdayaan fakir miskin, Al-Qur’an menganjurkan pendekatan struktural dengan prinsip ta’awun yaitu melakukan sinergitas berbagai pihak.

Keterlibatan lembaga ZIS (zakat, infaq, dan sadaqah), Lembaga wakaf, organisasi Islam, perguruan tinggi, dan kelompok pemberdayaan masyarakat dan sinergitas dengan pemerintah melalui dinas tenaga kerjanya perlu dilakukan.

Peran pemerintah (pusat dan daerah) masih sentral dan menjadi sebuah keniscayaan dalam memberdayakan kaum fakir miskin. Umat Islam juga punya peran karena memiliki kewajiban untuk berzakat untuk dapat diterima oleh fakir miskin sebagai salah satu penerima zakat (mustahiq).

Zakat, infaq, dan sadaqah yang dititipkan kepada lembaga pengelola ZIS dapat disalurkan tepat sasaran pada fakir miskin yang membutuhkan.
Pendekatan kedua, adalah pendekatan kultural yaitu dari personal fakir miskin sendiri.

Individu dari fakir miskin juga perlu memiliki keinginan untuk bekerja. Motivasi diri untuk meningkatkan kemampuan sebagai tenaga kerja atau sebagai wirausaha juga perlu dimiliki oleh personal fakir miskin. Motivasi yang istiqamah dai kaum fakir miskin untuk dapat keluar dari kemiskinan adalah faktor penting yang perlu dimiliki.

Program Kampung Madani

Di bulan Juni dan Juli 2023, penulis bersama rekan perguruan tinggi, Lembaga ZIS, wakaf dan kelompok masyarakat lainnya diundang untuk ber-sinergis dengan pemerintah kota (pemkot) Surabaya untuk mendukung program Kampung Madani.

Pemkot Surabaya menyadari, walaupun pandemi sudah berakhir tetapi masalah kemiskinan dan pengangguran masih terjadi di kota Surabaya termasuk di kota besar lainnya di Indonesia.

Jumlah masyarakat miskin tidak tereduksi secara signifikan akan tetapi inflasi masih terjadi cukup tinggi dan tentunya akan membebani masyarakat terutama bagi kaum fakir miskin.

Dalam programnya, ada 2 target utama yang hendak dicapai yaitu penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Upaya mengoptimalkan peran zakat, infak, sedekah, dan pengelolaan wakaf dari warganya menjadi salah satu kegiatan utama dari kampung Madani.

Peran masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga berperan sosial bagi masyarakat sekitar terutama tidak mampu hendak diwujudkan. Ide dan kegiatan dari program kampung Madani untuk mendorong masjid kampung memiliki Lembaga ZIS dan Lembaga wakaf perlu diapresiasi.

Selain itu, beberapa kegiatan juga dilakukan pada program kampung Madani. Pelatihan peningkatan ketrampilan bagi pengangguran dan masyarakat yang membutuhkan peningkatan ketrampilan juga dilakukan. Sosialisasi halal, pelatihan penggerak halal dan bantuan sertifikasi halal terutama yang berjenis self-declare bagi usaha kecil di setiap kelurahan di kota Surabaya.

Adanya kewajiban sertifikat halal untuk produk makanan dan minuman pada 17 Oktober 2024, menjadi faktor mengedepankan perlunya bantuan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah mendapatkan sertifikat halal.

Keberhasilan implementasi Kampung Madani

Ikhtiar program kampung Madani dari pemkot Surabaya tidak hanya perlu diapreasiasi tetapi juga perlu didukung oleh seluruh komponen masyarakat tidak terkecuali Perguruan Tinggi, Lembaga ZIS dan wakaf, organisasi Islam, dan kelompok pemberdayaan masyakarat di Kota Surabaya.

Beberapa faktor keberhasilan perlu diperhatikan agar implementasi kampung Madani berhasil untuk mencapai sasaran dan target capaian-nya.

Selama ini, masih terjadi tidak tepat sasaran penerima bantuan masyarakat miskin dan juga penerima zakat (mustahiq). Ada yang seharusnya tidak menerima tetapi menerima atau ada yang sepatutnya menerima tetapi tidak menerima.

Ada juga yang menerima beberapa kali bantuan masyarakat miskin dari pemerintah dan zakat dari lembaga ZIS.

Upaya upadate data fakir miskin dan pembentukan Lembaga ZIS di masjid kampung disetiap kampung dan kelurahan perlu dilakukan agar target tepat sasaran dari bantuan untuk masyarakat miskin dari pemkot Surabaya terealisasi.

Begitu pula dengan penyaluran zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) dari lembaga ZIS. Bila yang Lembaga ZIS dimiliki oleh masjid yang berlokasi di kampung tempat masyarakat miskin, tepat sasaran akan lebih mudah terealisasikan karena tentunya para pengurus lembaga ZIS memahami masyarakat miskin disekitar tempat mereka.

Masih ditemukan bantuan dan zakat yang diterima oleh masyarakat miskin, dikonsumsi tidak untuk kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, gula pasir, minyak goreng dan komoditas pokok lainnya.

Tepat konsumsi dapat diwujudkan dengan adanya digitalisasi pembayaran non tunai. Diperlukan adanya kartu digital untuk memudahkan pembelian dan penelusuran konsumsinya ke toko kelontong di kampung sekitar.

Kebermanfaatan lain juga diperoleh untuk toko kelontong. Pendapatan dari toko kelontong dapat meningkat karena dana bantuan dan zakat yang diterima masyarakat miskin dan mustahiq dikeluarkan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari ke toko kelontong di kampungnya.

Paradigma “dari warga untuk warga” dengan prinsip gotong royong dapat diwujudkan dengan kartu digital dan pemberdayaan toko kelontong.

Perlunya kesinambungan program kampung Madani untuk merealisasikan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Pemkot Surabaya perlu menyadari bahwa program kampung Madani ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mereduksi angka kemiskinan dan pengangguran.

Pencapaian dari program ini membutuhkan waktu yang tidak pendek untuk merelisasikan targetnya. Perlu waktu 3-5 tahun untuk mencapai peningkatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di kota Surabaya.

EDITOR: REYNA

Related Posts