Perubahan Itu Sunatullah Pada Bangsa Ini

Oleh: Prihandoyo Kuswanto

Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila.

Perubahan pada negeri ini akan terjadi dengan sendiri nya sebab ketika ketidak adilan sudah membuat aniaya terhadap bangsa ini maka akan bangkit rakyat untuk melakukan perlawansn terhadap kezaliman .
Bagi Ir. Soekarno, perjuangan masyarakat Indonesia bukan hanya melawan bangsa asing, namun juga melawan penindasan manusia atas manusia.

Bisa jadi menganggap semua persoalan bisa diselesaikan dengan kekuasaan dan politik sehingga soal-soal yang menyangkut keterlibatan kroni soal korupsi maka untuk menutupi diciptakan lah pusat perhatian baru.

Misal soal korupsi Joni Plate Menkoinfo korupsi 8,5 Triliun, mana bisa dilakukan sendiri, ya pasti melibatkan banyak orang. Ketika kasus itu mengarah pada pusat kekuasaan maka dibuatlah pengalihan isu seperti  soal JIS. Maka ributlah masyarakat. Kemudian soal Al Zaitun digoreng sedemikian rupa sehingga rakyat tidak lagi fokus soal korupsi BTS.

Bagi yang waras jelas kita bisa melihat arah nya kemana ?sudah jelas makar mau membuat negara kok ngak dibubarkan alasan nya bukan ormas yang ada ijin nya terus bisa dibubarkan ?, Kalau FPI bisa dibubarkan ini mendirikan negara NII kok lembek ?apa karena masih dibutuhkan untuk menutupi kasus kasus yang menuju pusat kekuasaan sehingga perlu digoreng?

Jadi suksesi di Indonesia akan terjadi perubahan dengan sendiri nya maka jika ada cslon pemimpin yang mengusung agenda perubahan rakyat akan mendukung nya walau survey bayaran mengatakan 80% rakyat puas dengan rezim saat ini tetapi hiden persoalan yang paling mencekam justru menjadikan bangsa ini tidak akan punya harapan.

Persoalan Tanah misal bagaimana korporasi bisa menguasai jutaan hektar tanah. Ada yang menguasai ratusan ribu hektar dan bahkan 74 % dikussai oleh 0,10% korporasi yang ada di negari ini. Padahal UU no 25 tahun 1960 tentang tatakelola Agraria hanya memberikan HGU 25 hektar dalam jangka waktu 35 tahun kemudian di perpsnjang 25 tahun.

Jadi kalau korporasi menguasai lebih dari 25 hektar itu pasti ilegal dan pejabat yang memberikan ijin sampai jutaan hektar jelas melanggar hukum dan harus dibawah kepengadilan kalau pengadilan formal tidak bisa ya pengadilan rakyat .

Padahal bung Karno perna berpesan:

“Aku tinggalkan Kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya.”

Kok justru Jokowi dan PDIP mengundang China untuk mengeruk kekayaan ibu pertiwi bahkan digarong nya 5 juta ton biji nikel ke China .

Siekarno juga berpesan, “Kalau kita tidak bisa menyelenggarakan sandang, pangan di tanah air yang kaya ini, maka sebenarnya kita sendiri yang tolol, kita sendiri yang maha tolol.”

Jadi kalau hari ini kebutuhan pangan sandang bahkan dokter dengan Omnibus law kesehatan kita import berarti kita memang tolol .

Jadi perubahan terhadap kedaulatan tanah air yang dikuasai oleh klongemerat hanya bisa dilakukan dengan Pemimpin baru yang mengusung perubahan untuk mewujudkan Keadilan sisial bagi seluruh rakyat Indonesia .Jadi penguasa yang menggarong kekayaan ibu pertiwi harus diadili .

Jadi tidak setuju dengan ucapan pak Jokowi pergantian kepemimpinan itu harus Estafet. Tetapi perubahan itu akan terjadi manakalah tujuan bernegara sudah melenceng maka akan terjadi ketidak adilan bahkan tujuan negara Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semakin jauh dari panggang api .

Sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 maka negara sudah berubah nilai -nilai Pancasila sudah tidak dijadikan lagi tatanilai kehidupan berbangsa dan bernegara .

Negara berdasarkan Pancasila di ganti dengan Negara Demokrasi liberal yang jelas basis nya Individualisme .

Rupanya kaum liberal juga ingin pemilu tetap berlangsung padahal jika tetap ingin pilpres, pilkada, pemilu tetap berlangsung sama artinya memperkokoh sistem oligarki.

Bahkan narasi narasi ancaman jika pemilu diundur ada gerakan untuk menyelamatkan demokrasi liberal.

Padahal perubahan itu yang diinginkan adalah mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 kembali sebagai dasar berbangsa dan bernegara .kembali pada jati diri bangsa yang oleh pengamat dan kaum liberal menarasikan seakan mau menghabisi demokrasi liberal mereka tidak melihat musyawarah mufakat sebagai demokrasi.

Sejarah terbentuk nya MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memang di kehendaki oleh pendiri negeri ini agar seluruh elemen bangsa terwakili maka keanggotaan MPR dibagi tiga sepertiga diisi oleh partai politik dan utusan perorangan yang melalui pemilu. Sepertiga lagi utusan utusan golongan.Sepertiga lagi utusan daerah yang juga diisi oleh raja dan kesultanan dengan demikian MPR merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang siap bermusyawarah dan tidak semua anggota MPR ada di ibu kota hanya saat sidang saja datang ke Ibu kota, setelah itu pulang kedaerah masing masing .

Tugas MPR adalah membuat bintang penunjuk arah yang disebut GBHN Setelah itu dicari presuden untuk menjalankan GBHN .Presiden tidak boleh menjalankan politik nya sendiri seperti sekarang ini .mengeluarkan kepres memberi dan memulihkan PKI dianggap sebagai korban HAM berat ini presiden melampaui kewenangan MPR dan telah melanggar hukum sebab PKI sudah dibubarkan kok dengan Kepres dipulihkan bukan sebagai pemberontak tetapi sebagai korban

Jadi logika nya siapa yang melanggar HAM Pemerinta , ABRI, bahkan NU dengan Banser dan Ansor nya Pemuda Pancasila? pelanggar.HAM harys ada perlawanan terhadap kepres ini sebab kalau pemulihan hak artinya PKI bisa hidup kembali .

Jadi keputusan presiden selama ini tidak wajib diestafetkan tetapi harus dilalukan perubahan .Banyak hal yang tidak harus diteruskan dan dilurusakan ditegakan sesuai UU yang berlaku .

Soal tanah ?, soal pemberian pajak 0% soal waktu penguasaan lahan yang sampai ratusan tahun tambang tambang yang luas nya ratusan hektar semua ini melanggar undang undang yang wajib ditertipkan terus siapa siapa yang bisa menertibkan ?Ya jelas siapapun presiden nya yang mengusung perubahan .Rakyat harus merampas lagi kedaulatan rakyat nya sebab negara ini bukan milik ketua partai harus dilawan .

Suksesi 2024 adalah pertarungan antara Perubahan dan Statusqu.antara pembodohan dan kecerdasan .antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan oligarkhy.

Selamatkan Indonesia kembali kepada UUD1945 dan Pancasila jika ingin selamat.

EDITOR: REYNA

Related Posts