Praktek Liberalisme Ekonomi Saat Ini Menyimpang Dari Falsafah Pancasila

Zonasatu News –Praktek liberalisme ekonomi dan politik saat ini apakah bisa dikatakan telah menyimpang dari falsafah Pancasila? Itulah yang ditanyakan redaksi zonasatunews.com saat menghubungi salah seorang pemerhati Pancasila, Bagus Taruno Legowo.

Bagus yang juga Sekretaris Rumah Pancasila itu menjawab, “Ya memang bisa dikatakan menyimpang dari Panca Sila, karena paradigma dan sistem ekonomi Panca Sila sesungguhnya sangat anti terhadap liberalisme ekonomi, meskipun hak individu tetap dilindungi.Seharusnya kita mulai kembali pada paradigma ekonomi yang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh perancang UUD 1945, para pendiri Negara Indonesia,” jawab dia 

Pertama dimulai dari pertanyaan apa tujuan (visi) negara dibentuk? Jika merujuk pada Preambule UUD 1945, tujuan negara adalah mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Untuk mencapai tujuan negara ini, maka negara melakukan atau merumuskan misinya:1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah (tanah air) Indonesia.2. Memajukan kesejahteraan umum.3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari mana biaya untuk melaksanakan misi tersebut? Yakni dengan menjalankan ekonomi sebagaimana termaktuf dalam Pasal 33.

“Pasal 33 ini sesungguhnya adalah paradigma ekonomi (baru) yang dikembangkan oleh Indonesia, yang berbeda dengan ekonomi kapitalis maupun komunis,” lanjutnya.

Pertama, ekonomi Indonesia adalah ekonomi tanpa riba (bunga) yang dilaksanakan dengan azas kekeluargaan. Dengan paradigma ini, Indonesia tidak menjalankan ekonomi dengan menggunakan sistem riba (bunga) karena pinjam-meminjam dalam keluarga tidak pernah ada bunga. Praktek ini diangkat dan dielaborasi ke tingkat yang lebih luas (nasional) dengan mengembangkan sistem ekonomi produktif karena negara mendorong warganya untuk berkarya dan berusaha (Kreativisme). Jika memerlukan pembiayaan, maka yang dianut bukan sistem kredit bunga berbunga,tetapi adalah kerja sama investasi dan bagi hasil. Hal demikian ini akan dapat mencegah inflasi dan mengisolasi ekonomi nasional dari gejolak-gejolak keuangan dunia. Bagaimana tidak? Sistem Ekonomi Panca Sila menghendaki setiap anak bangsa Indonesia adalah anak bangsa yang kreatif dan produktif. Dengan produktivitas yang tinggi, maka ekonomi nasional akan lebih dinamik, dan tidak terpengaruh besar oleh dinamika keuangan global. Ibaratnya, lebih liat, punya ketahanan ekonomi yang lebih baik.

Kedua, ekonomi nasional disusun atas sistem dalam suatu kerja sama yang sinergis dan saling mengisi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, dan masyarakat yang tergabung dalam koperasi, baik di sektor riel maupun di sektor moneter. SIstem ini harus dibangun oleh negara.

Ketiga, seluruh kekayaan alam baik yang di atas tanah, maupun di bawah bumi harus dikuasai oleh negara. Paradigma ini adalah paradigma baru dalam ekonomi. Namun sebelum membahas lebih dalam harus dipahami negara yang seperti apa yang dianut oleh Indonesia. Konsepsi negara yang dianut oleh Indonesia bukan lah negara sebagaimana dipahami oleh baik liberal maupun komunis, melainkan negara sebagaimana konsepsi dalam Pasal 29 ayat 1, yaitu “negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan konsep ini, maka sebenarnya tidak perlu khawatir bahwa negara harus menguasai semua kekayaan alam yang ada di seluruh Indonesia. Sebab negara harus bersikap dan bertindak adil dalam menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu seperti apa? Nah, itu bahasan tersendiri.

Yang pasti dengan rumusan itu, negara Indonesia adalah negara yang mutlak bersandar dan berdasar pada nilai-nilai, moralitas dan hukum (rechstaat), bukan berdasar pada kekuasaan semata (machstaat).Untuk itu, negara harus memiliki planning, baik dalam jangka pendek, hingga ke jangka panjang. Artinya ciri berikutnya dari Ekonomi Panca Sila adalah ekonomi yang terencana. Maka pada point itulah pentingnya keberadaan garis-garis besar daripada haluan negara (GBHN). Tanpa GBHN ini, maka Indonesia akan diisi dengan program-program politik yang berganti-ganti sesuai dengan siapa yang berkuasa.

“Berbagai kekacauan dalam penyelenggaraan ekonomi, dan politik, dan lain-lain, diantaranya adalah oleh karena ketiadaan GBHN itu. Indonesia saat ini terkesan menjadi tidak memiliki arah yang jelas. Padahal untuk mencapai tujuan negara yang adil dan makmur itu kita harus memiliki dan memulai dengan adanya arah yang lebih jelas hendak menuju kemana,” jelas Bagus.

Penulis laporan : Sumardi

Editor : Setyanegara 

Related Posts