Refleksi Setahun Pemerintahan Prabowo (1): Beban Warisan, Isu Whossh, dan Tuntutan “Radical Break Jilid II”

JAKARTA – Podcast Tenten edisi terbaru menghadirkan diskusi hangat antara Rocky Gerung, Sri Rajasa Candra, dan Afif, mengulas refleksi setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Percakapan ini mengupas apa yang dianggap publik sebagai “beban warisan”, ketegangan psikologis antara Prabowo dan Jokowi, persoalan isu Wus kereta cepat, hingga desakan publik agar segera dilakukan radical break jilid II.

Beban Warisan Jokowi yang Masih Menempel

Menurut Sri Rajasa, perjalanan satu tahun pemerintahan Prabowo masih “dibebani” oleh legacy Jokowi. Ibarat film, Prabowo seperti pemeran protagonis yang memikul tas besar berisi warisan rezim sebelumnya—isu-isu yang belum tuntas dan kini menjadi ekspektasi publik kepada Prabowo.

Rocky Gerung menyebut kondisi ini sebagai beban psikologi seorang pemimpin:

“Prabowo sudah menjanjikan kesejahteraan, demokrasi yang sehat, dan ekonomi kerakyatan. Tapi semua itu terhambat oleh access baggage yang dia warisi.”

Rocky menilai publik diam-diam merasakan bahwa Prabowo membawa “tong sampah” berisi persoalan rezim sebelumnya. Namun ia juga menegaskan bahwa Prabowo berhasil memperbaiki citra Indonesia di mata dunia lewat berbagai forum internasional, termasuk forum APEC terakhir.

Prabowo dan Jokowi: Bukan Stockholm Syndrome, Tapi Etika Kesopanan Politik

Dalam diskusi, Afif menyinggung anggapan bahwa hubungan Prabowo–Jokowi seperti mengalami Stockholm syndrome. Namun Rocky menolak analogi tersebut:

“Ini bukan Stockholm syndrome. Prabowo hanya punya etika kesopanan politik. Sebagai prajurit, ia menghormati mantan pemimpin negara.”

Masalahnya, lanjut Rocky, publik justru khawatir kesopanan itu “terlalu jauh”, sehingga membuat Prabowo tampak tidak mengambil jarak dari kebijakan lama yang tidak populer.

Kegelisahan Publik: ‘Ngapain Kita Belajar Panjang Lebar?’

Bagian paling menarik dalam diskusi muncul ketika Rocky membacakan kegelisahan anak muda:

“Ngapain kita masuk partai politik? Ngapain kita belajar panjang lebar? Orang yang ijazahnya dipertanyakan saja bisa jadi wakil presiden.”

Keluhan ini, kata Rocky, menggambarkan hancurnya kepercayaan terhadap meritokrasi. Anak muda merasa kompetisi politik tidak lagi diatur oleh kompetensi, tetapi transaksi dan kelangkaan moral.

Penilaian Survei: Kenapa Hanya Dapat Nilai Tiga?

Beberapa lembaga survei memberi nilai rendah terhadap kinerja satu tahun Prabowo. Rocky menyebut penilaian itu tidak semestinya dibaca sebagai serangan, melainkan ekspektasi yang belum terpenuhi:

“Seharusnya Prabowo bisa dapat tujuh atau delapan. Tapi kenapa hanya tiga? Karena publik merasa masih ada bayang-bayang kekuasaan lama.”

Salah satu penyebab persepsi negatif adalah masih munculnya figur-figur yang dianggap publik sebagai beban politik, termasuk wakil presiden yang kontroversial.

Radical Break Jilid II: Kapan Prabowo Bergerak?

Sri Rajasa menanyakan apakah akan ada radical break jilid II setelah publik mengeluh lemahnya beberapa menteri.

Rocky menjawab tegas:

“Itu pasti terjadi. Tidak lama lagi. Publik sudah jenuh. Ketegangan sosial kemarin itu sinyal jelas.”

Rocky mengungkap adanya indikasi bahwa gejolak politik—terutama kerusuhan sporadis beberapa bulan lalu—pernah mengarah kepada potensi makar:

“Setelah peristiwa itu, kita bisa memetakan siapa yang berkepentingan. Publik menangkap ada yang mencoba mengambil keuntungan di belakang Prabowo.”

Namun Prabowo memilih meredakan keadaan dan tidak menetapkan status darurat militer, sebuah keputusan yang menurut Rocky “menyelamatkan stabilitas”.

Mengapa Isu Whoosh Kereta Cepat Muncul Lagi?

Isu Wus (Whoosh) kereta cepat kembali menjadi sorotan publik. Rocky mempertanyakan motif di balik pengangkatan isu tersebut:

“Kenapa tiba-tiba Wus dipidik lagi? Tentu karena publik ingin tahu siapa pemilik ide awal proyek ini.”

Rocky menyebut beberapa poin penting:

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia tidak membutuhkan kereta cepat Jakarta–Bandung.
“Tidak ada orang Indonesia yang butuh bus itu,” ujarnya.

Proyek ini bukan lompatan teknologi. Menurut Rocky, lompatan teknologi Indonesia justru terjadi pada era Habibie, bukan pada kereta cepat yang “hanya merayap di darat”.

Ada kekecewaan geopolitik Jepang, yang merasa riset mereka diambil dan diserahkan ke Cina.

Publik menilai proyek ini lebih banyak kepentingan politik daripada kebutuhan transportasi.

Rocky juga menyinggung kemungkinan proyek ini menjadi bagian dari upaya membangun relasi dengan Cina, sehingga kini kembali menjadi sorotan.

BERSAMBUNG

EDITOR: REYNA

Related Posts