Refleksi Setahun Pemerintahan Prabowo (2), Rocky Gerung: “Prabowo Seperti Membawa Peti Mati Warisan Jokowi”

Analisis Risiko Cina, Ancaman Creeping Militarism, dan Dilema Purbaya di Pemerintahan Baru

JAKARTA – Diskusi terbaru dalam Podcast Tenten kembali menampilkan ulasan tajam dari Rocky Gerung, Sri Rajasa Candra, dan Afif tentang dinamika politik dan keamanan nasional setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan mengalir mulai dari relasi Indonesia–Cina, bahaya jebakan utang, ancaman militarisme merangkak, hingga problem ideologis yang menjerat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Cina, Jebakan Utang, dan Ketidapekaan Era Jokowi

Rocky Gerung menilai Indonesia harus waspada terhadap pola ekspansi Cina melalui skema utang infrastruktur. Ia mengingatkan contoh Sri Lanka yang kehilangan pelabuhan karena gagal bayar, serta negara-negara Afrika yang terpaksa mengganti mata uang mereka dengan yuan.

“Diam-diam kita mesti curiga. Cina itu punya ambisi jadi super power. Jalur sutranya ingin dibuktikan, bahkan masuk Nusantara.”

Menurut Rocky, Indonesia seharusnya lebih peka—khususnya setelah pengalaman politik ’65 yang dianggap banyak pihak tidak terlepas dari pengaruh Beijing. Namun:

“Ternyata Presiden Jokowi tidak peka. Itu artinya Jokowi menyodorkan Indonesia jadi bagian dari fakta bersama Cina.”

Di sinilah, kata Rocky, Prabowo “seperti membawa peti mati”—sebuah metafora untuk menggambarkan beban warisan kebijakan Jokowi yang kini harus digendong dan dibereskan oleh pemerintahan baru.

Prabowo Menahan Diri: Menghindari Citra Militeristik

Rocky memahami mengapa Prabowo bersikap sangat hati-hati:

“Sebagai mantan komandan militer, dia tahu keputusan harus tegas. Tapi sebagai presiden sipil, dia memilih menahan diri agar tidak dianggap militaristik.”

Ia menyebut banyak analis asing yang mengkhawatirkan tren creeping militarism di Indonesia. Mereka melihat gejala itu dari beberapa indikator, seperti gelar pasukan berskala besar dan pembangunan 100 batalyon baru.

“Di luar negeri, mereka anggap Indonesia mengalami creeping militarism. Itu persepsi yang menakutkan.”

Karena itu, Rocky menilai penting bagi Prabowo untuk menjelaskan secara transparan logika strategi pertahanan, termasuk food estate dan pembentukan kekuatan teritorial baru.

Jepang, Asia Timur, dan Potensi Konflik Regional

Rocky memaparkan konteks lebih luas soal dinamika militer Asia Timur. Ia menyebut Jepang kini bahkan tengah berdebat secara publik untuk meninggalkan status “Pasukan Bela Diri” dan kembali menjadi kekuatan militer penuh, dengan menaikkan anggaran menjadi 2% PDB.

Alasannya sederhana:

“Cina bisa men-titus Jepang dalam 20 menit.”

Perubahan Jepang, kata Rocky, akan memicu reaksi berantai Malaysia, Vietnam, hingga Asia Tenggara. Indonesia pun tak mungkin berdiri di luar dinamika itu—sebab dunia berada pada fase “si vis pacem, para bellum” (ingin damai, bersiaplah perang).

Demokrasi Butuh Pertengkaran Ide: Kebijakan Besar Jangan Ditutup

Rocky menekankan bahwa dalam demokrasi, kebijakan strategis—termasuk pertahanan—harus dibuka untuk didebat publik.

“Dalam demokrasi harus ada pertengkaran ide. Jangan segala sesuatu diputuskan di ruang tertutup.”

Ia mencontohkan kritik terhadap program Agrinas atau rencana pengerahan pertahanan rakyat. Semua itu sah secara historis, tetapi harus melalui ruang deliberasi publik agar tidak menimbulkan kecurigaan.

Isu Trauma Sipil dan Relasi TNI–Politik

Rocky mengakui trauma masyarakat sipil terhadap keterlibatan militer dalam politik sangat panjang: 1952, 1965, hingga 1998. Karena itu, apa pun kebijakan pertahanan yang ekspansif akan selalu dicurigai jika tidak dikomunikasikan dengan baik.

“Masuk akal jika masyarakat sipil mencurigai kehadiran tentara yang berlebih—itu yang dalam dunia akademis disebut creeping militarism.”

Menteri Keuangan Purbaya: Cerdas, Tapi Berhadapan Dengan Ketua Partai di Kabinet

Di bagian akhir diskusi, Sri Rajasa menanyakan soal meningkatnya kewenangan dan gaya komunikasi Purbaya Yudhi Sadewa.

Rocky mengakui kapasitas intelektual Purbaya, tetapi memperingatkan tanda-tanda problem:

“Dia mulai memperlihatkan kekoboy-koboyan, arogansi. Itu artinya dia merasa di-backup Prabowo.”

Masalahnya, Purbaya bukan kader partai mana pun. Ia teknokrat murni, namun harus berhadapan dengan para ketua partai di kabinet—termasuk Golkar dan para menteri teknis yang punya kekuatan politik besar.

“Dia teknokratis, tapi harus mengatur menteri-menteri yang basisnya partai. Mana mau partai tunduk pada teknokrat?”

Rocky menilai Purbaya terjebak dilema ideologis: Ia cenderung monetaris, ala Chicago School. Namun Indonesia punya tradisi Sumitro—koperasi, ekonomi sosial, anti-neoliberal.

Ketidakseimbangan ini, kata Rocky, bisa menjadi sumber kegaduhan politik di kabinet.

Penutup: Perubahan Butuh Keberanian Melawan Arus

Diskusi ditutup dengan refleksi tajam:

“Untuk perubahan, kita harus berani melawan arus. Hanya bangkai yang mengikuti arus.”

Podcast tersebut mempertegas bahwa pemerintahan Prabowo memasuki fase kritis: menyeimbangkan keamanan dengan demokrasi, menjaga jarak dari Cina tanpa memutus hubungan, mengendalikan ambisi menteri, dan meninggalkan beban besar warisan era sebelumnya.

EDITOR: REYNA

Baca juga: 

Refleksi Setahun Pemerintahan Prabowo (1): Beban Warisan, Isu Wus, dan Tuntutan “Radical Break Jilid II”

Related Posts