𝐌𝐞𝐧𝐠𝐚𝐩𝐚 𝐍𝐞𝐠𝐚𝐫𝐚 𝐌𝐞𝐧𝐨𝐥𝐚𝐤 𝐌𝐞𝐧𝐣𝐚𝐰𝐚𝐛? 𝐒𝐤𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥 𝐈𝐣𝐚𝐳𝐚𝐡, 𝐃𝐏𝐓 𝐒𝐢𝐥𝐮𝐦𝐚𝐧, 𝐝𝐚𝐧 𝐒𝐤𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐚𝐦𝐛𝐢𝐥𝐚𝐥𝐢𝐡𝐚𝐧 𝐍𝐞𝐠𝐚𝐫𝐚

𝐀𝐠𝐮𝐬 𝐌 𝐌𝐚𝐤𝐬𝐮𝐦
𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐫 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐮𝐥𝐢𝐬 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐰𝐚

𝐈𝐧𝐢𝐥𝐚𝐡 𝐣𝐚𝐰𝐚𝐛𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐚𝐩𝐚 𝐤𝐚𝐬𝐮𝐬 𝐢𝐣𝐚𝐳𝐚𝐡 𝐩𝐚𝐥𝐬𝐮 𝐉𝐨𝐤𝐨 𝐖𝐢𝐝𝐨𝐝𝐨 𝐛𝐞𝐠𝐢𝐭𝐮 𝐫𝐮𝐦𝐢𝐭 𝐝𝐚𝐧 𝐭𝐚𝐦𝐩𝐚𝐤 𝐦𝐮𝐬𝐭𝐚𝐡𝐢𝐥 𝐝𝐢𝐬𝐞𝐥𝐞𝐬𝐚𝐢𝐤𝐚𝐧. 𝐊𝐚𝐫𝐞𝐧𝐚 𝐬𝐞𝐬𝐮𝐧𝐠𝐠𝐮𝐡𝐧𝐲𝐚, 𝐢𝐣𝐚𝐳𝐚𝐡 𝐢𝐭𝐮 𝐛𝐮𝐤𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐤𝐚𝐝𝐚𝐫 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐦𝐛𝐚𝐫 𝐤𝐞𝐫𝐭𝐚𝐬 𝐚𝐤𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐤—𝐦𝐞𝐥𝐚𝐢𝐧𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐨𝐭𝐚𝐤 𝐩𝐚𝐧𝐝𝐨𝐫𝐚 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐬𝐞𝐛𝐮𝐚𝐡 𝐬𝐤𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐛𝐞𝐬𝐚𝐫 𝐩𝐞𝐧𝐠𝐚𝐦𝐛𝐢𝐥𝐚𝐥𝐢𝐡𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐤𝐮𝐚𝐬𝐚𝐚𝐧 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐝𝐢𝐦𝐮𝐥𝐚𝐢 𝐬𝐞𝐣𝐚𝐤 𝐉𝐨𝐤𝐨𝐰𝐢 𝐦𝐞𝐧𝐣𝐚𝐝𝐢 𝐖𝐚𝐥𝐢 𝐊𝐨𝐭𝐚 𝐒𝐨𝐥𝐨, 𝐥𝐚𝐥𝐮 𝐆𝐮𝐛𝐞𝐫𝐧𝐮𝐫 𝐃𝐊𝐈, 𝐡𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚 𝐚𝐤𝐡𝐢𝐫𝐧𝐲𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐣𝐚𝐛𝐚𝐭 𝐝𝐮𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐛𝐚𝐠𝐚𝐢 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚.

Di balik lembar ijazah yang tak pernah benar-benar dibuktikan keasliannya itu, tersembunyi jejaring kekuatan besar: aktor-aktor politik, modal, dan kekuasaan yang telah memanen keuntungan luar biasa selama satu dekade terakhir. Mereka telah menginvestasikan kekuatan, membangun pengaruh, dan tentu saja… mereka akan melakukan apa pun untuk memastikan kotak pandora itu tetap tertutup rapat. Karena jika terbuka, bukan hanya satu sosok yang runtuh—tapi seluruh bangunan kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan.

“Ketika semua lembaga resmi mengesahkan kebohongan, maka rakyat hanya tinggal pada satu senjata terakhir: ingatan dan keberanian untuk bertanya.”

Saya tidak sedang membicarakan teori konspirasi. Saya sedang mencatat sejarah.

Sejarah tentang bagaimana sebuah negara bisa diarahkan oleh serangkaian skenario yang canggih—dimulai dari manipulasi data pemilu, disusul legalisasi dokumen yang tak pernah diperlihatkan secara sah, dan diakhiri dengan kooptasi terhadap semua lembaga pengendali demokrasi.

Selama satu dekade terakhir, kita menyaksikan bagaimana kebenaran perlahan digantikan oleh narasi. Narasi yang diulang oleh pejabat, diperkuat oleh media arus utama, dan dibentengi oleh pasal-pasal pidana yang diberlakukan selektif.

Dan kini, setelah semua panggung itu dimainkan, muncul pertanyaan yang terus bergema, tak kunjung dijawab:

Mana ijazah asli Joko Widodo?

𝐈. 𝐀𝐰𝐚𝐥 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐒𝐞𝐠𝐚𝐥𝐚𝐧𝐲𝐚: 𝟏𝟕,𝟓 𝐉𝐮𝐭𝐚 𝐃𝐏𝐓 𝐒𝐢𝐥𝐮𝐦𝐚𝐧
Mari kita tarik waktu ke tahun 2019. Saat itu, saya bersama sejumlah penggiat pemilu dan pegiat sipil memegang data valid tentang keberadaan 17,5 juta data pemilih tidak terverifikasi dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Data ini bukan sekadar angka ganjil. Ia adalah lubang dalam sistem yang bisa dimanfaatkan untuk menyisipkan suara palsu—bukan sebelum atau saat pencoblosan, tapi justru setelahnya, ketika kotak suara tersisa banyak dan dapat dimainkan.

Ketika kami membawa temuan ini ke Mahkamah Konstitusi, kami tidak bicara untuk memenangkan pasangan calon. Kami bicara karena ingin memastikan proses demokrasi ini jujur. Tapi apa tanggapan MK?

“Apakah 17,5 juta DPT itu hadir di TPS? Kalau tidak, kenapa diributkan?”

Logika hukum diganti logika pengalihan isu. Hakim seolah menertawakan kekhawatiran rakyat.

Kami sadar, sidang ini bukan untuk menggali kebenaran. Sidang ini digelar untuk menggiring opini. Dan akhirnya, putusan pun keluar dengan cepat—seolah semua sudah ditulis sebelum sidang dimulai.

II. Ijazah Tanpa Bukti: Ketika Negara Menjadi Buzzer

Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo muncul dalam perbincangan publik sejak 2022. Namun, alih-alih menjawab dengan transparansi dan bukti otentik, negara justru menunjukkan perilaku defensif yang aneh.

Kementerian Pendidikan memberikan klarifikasi tanpa menunjukkan dokumen asli. UGM memilih diam dan enggan membuka data akademik secara transparan.

Bareskrim justru menjadi pembela Joko Widodo yang seharusnya jadi tersangka, dunia terbalik.

Pengadilan tak pernah menghadirkan bukti otentik, hanya salinan dan menghindar mengadili pokok perkara ijazah Palsu.

Logikanya sederhana: jika ijazah itu asli, tunjukkan. Hadirkan dokumen fisik, buka ke publik, undang ahli forensik independen. Selesai.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya: pelapor dikriminalisasi, diskusi dibungkam, dan publik hanya dituntut satu hal: percaya pada narasi busuk tanpa ada bukti ijazah asli !
Narasi menggantikan bukti. Seribu buzzer mengatakan “sah,” maka publik harus ikut percaya. Jika tidak, siap-siap dikatakan penyebar hoaks.

𝐈𝐈𝐈. 𝐒𝐢𝐚𝐩𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐢𝐮𝐧𝐭𝐮𝐧𝐠𝐤𝐚𝐧?
Inilah pertanyaan kunci dalam setiap analisis investigatif. Kita mungkin tidak bisa segera membuktikan niat tersembunyi, tapi kita bisa bertanya: Siapa yang mendapat keuntungan?

Dan jawabannya tampak jelas jika kita melihat satu dekade kebijakan pemerintahan Jokowi. Mulai dari proyek strategis, regulasi, hingga orientasi investasi, semua mengarah pada kelompok ekonomi tertentu yang sangat kuat—oligarki dan jejaring modal dari Republik Rakyat China (RRC).

Daftar Proyek yang Menguntungkan Proksi Asing:

Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Dibiayai CDB (China Development Bank), penuh TKA, dan teknologi China. Kritik menyebutnya sebagai “jebakan utang.”

Omnibus Law Cipta Kerja: Dirancang untuk mempermudah investasi asing. Buruh, lingkungan, dan hak masyarakat dikorbankan demi efisiensi modal asing.

Proyek Strategis Nasional (PIK 2, Rempang, dll.): Dikuasai pengusaha dengan jejaring investasi Tionghoa-Indonesia yang mendapat karpet merah dari pemerintah.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN): Banyak pihak meyakini bahwa proyek ini dirancang sebagai exit plan untuk elite politik dan pintu masuk investor RRC.

Kerja Sama Bioteknologi Kesehatan: Kedaulatan farmasi dan teknologi dikesampingkan demi transfer modal dan penanaman pengaruh China.

Ini bukan lagi sekadar kebijakan yang “menguntungkan China”—tapi arah kebijakan sistemik yang perlahan membuat Indonesia seperti protektorat ekonomi RRC

𝐈𝐕. 𝐒𝐤𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐁𝐞𝐬𝐚𝐫: 𝐊𝐞𝐤𝐮𝐚𝐬𝐚𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐧𝐩𝐚 𝐋𝐞𝐠𝐢𝐭𝐢𝐦𝐚𝐬𝐢
Jika benar bahwa pemilu 2014 dan 2019 dimenangkan dengan dukungan dana dari para taipan, maka wajar kita bertanya: Apa balasan yang dijanjikan?

Beberapa narasi menyebut bahwa Omnibus Law dan IKN adalah bentuk “balas jasa” untuk mereka yang telah membiayai kemenangan politik. Sementara masyarakat luas hanya menjadi penonton dari panggung besar perebutan kedaulatan negara oleh korporasi dan proksi asing.

Jokowi adalah simbol. Di baliknya ada aktor-aktor utama: dari taipan 9 naga, elit bisnis-politik lokal, hingga komprador yang menjadi jembatan penghubung antara kekuasaan dan modal asing.

Semuanya tersusun dalam skenario yang rapi. Dimulai dari pemalsuan identitas, legalisasi ijazah tanpa bukti, pengendalian lembaga negara, dan diakhiri dengan penguasaan atas tanah, sumber daya, dan hukum.

𝐕. 𝐌𝐞𝐧𝐠𝐚𝐩𝐚 𝐒𝐞𝐦𝐮𝐚 𝐃𝐢𝐚𝐦?

Jawabannya sederhana: karena semua lembaga sudah dikendalikan. KPK dikerdilkan. Mahkamah dikunci. Media dibungkam dengan iklan. Buzzer dibayar.

Dan siapa yang berani bertanya, akan berhadapan dengan pasal karet. Namun kita tidak boleh berhenti bertanya. Karena ketika rakyat berhenti bertanya, saat itulah kebenaran mati, dan sejarah pun hanya akan diisi oleh para penipu.

𝐕𝐈. 𝐊𝐞𝐬𝐢𝐦𝐩𝐮𝐥𝐚𝐧: 𝐌𝐞𝐦𝐛𝐮𝐤𝐚 𝐓𝐚𝐛𝐢𝐫 𝐊𝐞𝐠𝐞𝐥𝐚𝐩𝐚𝐧

Kita tidak bicara soal Jokowi sebagai individu. Kita bicara tentang praktik sistemik yang membangun kekuasaan di atas dokumen yang tak pernah dibuktikan sahihnya.

𝐃𝐚𝐧 𝐣𝐢𝐤𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐚𝐫, 𝐦𝐚𝐤𝐚 𝐬𝐞𝐣𝐚𝐫𝐚𝐡 𝐛𝐚𝐧𝐠𝐬𝐚 𝐢𝐧𝐢 𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐜𝐚𝐭𝐚𝐭 𝐛𝐚𝐡𝐰𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐧𝐚𝐡 𝐚𝐝𝐚 𝐬𝐚𝐭𝐮 𝐞𝐫𝐚 𝐤𝐞𝐭𝐢𝐤𝐚 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐢𝐛𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧 𝐝𝐢 𝐚𝐭𝐚𝐬 𝐤𝐞𝐛𝐨𝐡𝐨𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐥𝐞𝐦𝐛𝐚𝐠𝐚𝐤𝐚𝐧.

𝐉𝐢𝐤𝐚 𝐤𝐢𝐭𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐢𝐚𝐫𝐤𝐚𝐧𝐧𝐲𝐚 𝐛𝐞𝐫𝐥𝐚𝐥𝐮, 𝐦𝐚𝐤𝐚 𝐚𝐧𝐚𝐤-𝐜𝐮𝐜𝐮 𝐤𝐢𝐭𝐚 𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐧𝐲𝐚:
“𝐃𝐮𝐥𝐮, 𝐬𝐚𝐚𝐭 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐫𝐚 𝐛𝐞𝐫𝐝𝐢𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐚𝐭𝐚𝐬 𝐤𝐞𝐛𝐨𝐡𝐨𝐧𝐠𝐚𝐧, 𝐚𝐩𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐤𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐥𝐚𝐤𝐮𝐤𝐚𝐧?”
𝐌𝐚𝐫𝐢 𝐤𝐢𝐭𝐚 𝐣𝐚𝐰𝐚𝐛 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐬𝐚𝐭𝐮 𝐤𝐚𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭: “𝐊𝐚𝐦𝐢 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐝𝐢𝐚𝐦.”

EDITOR: REYNA

Related Posts