Yahya Zaini: Ahli Gizi Harus Jadi Garda Depan Cegah Keracunan MBG

JAKARTA – Lonjakan kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat DPR angkat bicara. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan bahwa ahli gizi di setiap Sekolah Pengelola Pangan dan Gizi (SPPG) harus benar-benar bekerja optimal sebagai garda depan pengawasan makanan.

“Selama ini ahli gizi di SPPG tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau mereka menjalankan tugas dengan baik, kasus keracunan tidak akan terjadi. Kita harap evaluasi ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh,” ujar Yahya seperti dikutip Parlementaria, Rabu (1/10/2025),

Evaluasi Program MBG

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto langsung memanggil jajaran menterinya ke kediaman Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, usai kunjungan luar negeri (28/9). Pertemuan itu khusus membahas evaluasi MBG menyusul maraknya kasus keracunan yang menelan ribuan korban di berbagai daerah.

Prabowo menegaskan keselamatan anak-anak adalah prioritas utama. Ia memerintahkan perbaikan tata kelola MBG, mulai dari disiplin prosedur, kebersihan dapur, hingga pengawasan kualitas air. Bahkan, setiap dapur penyedia MBG atau SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

Ahli Gizi Kunci Keamanan Makanan

Menurut Yahya, pengawasan ketat oleh ahli gizi diperlukan di seluruh tahapan pengolahan makanan. Dari bahan baku, proses pemasakan, pemorsian, hingga distribusi ke anak-anak sekolah.

“Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menugaskan tiga orang di setiap SPPG, yakni seorang ketua, satu ahli gizi, dan satu ahli akuntansi. Artinya, fungsi pengawasan ada, tinggal benar-benar dijalankan di lapangan,” tegas politisi Fraksi Golkar ini.

Angka Keracunan Jadi Sorotan Nasional

Data Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) per Jumat (26/9) menunjukkan korban keracunan MBG sudah mencapai 7.368 orang. Akibatnya, 56 dapur penyedia MBG ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi.

Langkah ini mendapat dukungan penuh Komisi IX DPR. Yahya menegaskan bahwa tujuan program MBG mulia, yaitu mencetak generasi emas 2045 melalui perbaikan gizi anak sekolah, sehingga tidak boleh gagal hanya karena masalah tata kelola.

Sertifikat Bukan Formalitas

Lebih lanjut, Yahya menekankan bahwa penerapan sertifikat higienis tidak boleh hanya sekadar formalitas administratif. Sertifikat harus benar-benar menjadi jaminan bahwa dapur MBG aman, bersih, dan mampu menjaga gizi yang layak bagi anak-anak.

“Yang paling penting adalah mutu menu dan kualitas pengawasan. Kita ingin sertifikat benar-benar menjamin bahwa makanan yang sampai di anak-anak sehat dan aman,” katanya.

DPR Akan Terus Mengawal

Komisi IX DPR berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap program prioritas Presiden Prabowo tersebut. DPR akan memastikan laporan periodik, transparansi proses sertifikasi, serta jaminan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi sesuai standar.

“Keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama. DPR akan terus mengawal agar tidak ada lagi penyimpangan sistemik dalam pelaksanaan MBG,” pungkas Yahya.

EDITOR: RENA

Related Posts