Tantangan Transformasi Prabowo

Oleh: Daniel Mohammad Rosyid

@Rosyid College of Arts

Prabowo sudah melihat tanda-tanda kekeliruan arah pembangunan NKRI saat dia memutuskan mendirikan Gerindra 20 tahun silam. Dalam arsitektur ala UUD 10/8/2002, partai politik diberi kedudukan istimewa : hak untuk monopoli politik hampir secara radikal. Konsekuensinya dilihat Prabowo dengan jelas: Polity as public goods menjadi barang langka, dan oleh karenanya mahal sekali. Politik menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh para elite yang memiliki dukungan logistik yang cukup. Ini adalah akar sistemik korupsi.

Beda Jokowi dengan Prabowo. Jokowi dengan cerdik memilih menunggangi PDIP daripada membangun partai politiknya sendiri, dengan memanfaatkan kelemahan birokrasi yang masih mudah disuap. Prabowo membangun Gerindra sebagai kendaraan politiknya sendiri. Jokowi kemudian belajar dari Prabowo dengan membangun PSI terutama sebagai kendaraan politik dinastinya.

Prabowo menyaksikan kebangkitan ersatz capitalism di era Soeharto, lalu merasakan sendiri bagaimana kapitalisme semu itu membesar menjadi full-fledged capitalism terutama di era Joko Widodo. Demokratisasi yang diimpikan kaum reformis ternyata melahirkan duo korporatokrasi-duitokrasi di mana jagad politik diisi oleh para bandit, badut, dan bandar politik yang suka ngglembuk, nggendham dan nyopet suara rakyat. Banyak kaum reformis enggan mengakui kegagalan agenda reformasi ini.

Reformasi ternyata hanya terjadi secara semu di permukaan, sementara mesin pemerintahan yang disebut birokrasi masih mengidap KKN yang justru makin parah. Ini yang menjelaskan mengapa banyak investasi publik tidak value for money yang meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi hanya value for monkeys, yaitu para koruptor. Investasi tidak banyak menciptakan lapangan kerja.

Para pembantu Prabowo seperti Menkeu Purbaya dan Mentan Amran Sulaiman menghadapi hambatan transformasi justru oleh orang-orang dalam di Kementrian mereka sendiri. Agenda desentralisasi juga mengalami kemunduran karena birokrasi derah yang corrupt . Pada saat ongkos menjadi kepala daerah makin tinggi, korupsi juga merembes ke birokrasi daerah. Rekrutmen ASN dan aparat bahkan menjadi instrumen korupsi.

Transformasi yang diupayakan Prabowo akan dipijakkan pada: 1) pendididikan yang menyiapkan warga muda yang cakap, sehat dan produktif di usia 18 tahun, 2) pasar yang terbuka dan berkeadilan serta bebas-riba, 3) investasi yang memandirikan dengan berpijak pada potensi-potensi agro-maritim kita yang melimpah, 4) birokrasi yang kompeten, dan bersih dari KKN, dan 5) ketersediaan energi yang cukup untuk mentenagai berbagai proses nilai-tambah, dan untuk negara kepulauan seluas Eropa ini, 6) armada kapal nasional –sebagai infrastruktur negara kepulauan– yang mendukung kehadiran pemerintahan di laut yang efektif. Transformasi ini membutuhkan waktu dan kepemimpinan yang kuat, serta situasi politik nasional yang kondusif.

Setiap bangsa yang maju memerlukan perubahan yang terkelola. Transformasi akan terus terjadi karena bangsa dan negara ini memerlukan keberanian untuk melakukan inovasi2-inovasi di berbagai bidang namun dengan memperhatikan konservasi nilai-nilai dasar yang diamanahkan oleh para pendiri bangsa. Birokrasi yang korup akan menghambat transformasi ini karena lebih menghendaki status quo yang mereka nikmati selama ini. Apalagi jika POLRI gagal direformasi.

Surabaya. 19 Nopember 2025

EDITOR: REYNA

Related Posts