Gelar Pahlawan Nasional Untuk Pak Harto (4): Stabilitas Politik dan Keamanan Nasional Yang Menyelamatkan Indonesia

Oleh: Budi Puryanto

Setelah mewarisi ekonomi yang bangkrut (Seri 1) dan menumpas ancaman PKI yang dua kali melakukan pemberontakan (Seri 2), serta membangun pondasi ekonomi yang kokoh melalui pembangunan jangka panjang (Seri 3), salah satu capaian paling menentukan dalam kepemimpinan Soeharto adalah keberhasilannya menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional yang relatif solid selama lebih dari tiga dekade. Banyak ahli menilai, stabilitas inilah yang memungkinkan Indonesia keluar dari stagnasi dan mulai menata diri sebagai negara berkembang yang disegani dunia.

Sejarawan Prof. Dr. Sri Margana (UGM) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Orde Baru hanya mungkin terjadi karena Soeharto mampu menjaga konsistensi keamanan dalam negeri.

“Pada era itu, Indonesia baru saja keluar dari konflik ideologis, konflik bersenjata, dan ancaman disintegrasi. Stabilitas menjadi kebutuhan mendesak agar negara dapat kembali bekerja,” ujarnya dalam sebuah diskusi akademik.

Pandangan serupa disampaikan Prof. Adrian Lapian, yang menyebut bahwa Indonesia pada pertengahan 1960-an adalah negara yang rapuh, dipenuhi sisa-sisa pemberontakan DI/TII, PRRI/Permesta, serta jaringan simpatisan PKI di berbagai daerah. Menurutnya, Soeharto mempunyai kemampuan militer, intelijen, dan diplomasi politik yang membuat negara kembali terkonsolidasi.

“Itu bukan prestasi kecil. Pada banyak negara pasca-kolonial, kerapuhan politik justru membuat negara gagal,” jelasnya.

Dalam konteks global, ilmuwan politik dari Harvard, Prof. Samuel P. Huntington, bahkan pernah memasukkan Indonesia di bawah Soeharto (bersama Singapura dan Korea Selatan) sebagai contoh negara “otoritarianisme pembangunan” yang sukses membawa stabilitas ekonomi dan politik secara bersamaan—sebuah kondisi yang jarang terjadi di negara dunia ketiga pada masa itu.

Huntington menilai Indonesia berhasil menghindari perang saudara, konflik ideologi berkepanjangan, dan kekacauan ekonomi kronis yang lazim melanda negara-negara pasca-kolonial di era 1960–1980-an.

Stabilitas politik yang relatif terkendali ini memberikan ruang bagi pembangunan nasional: pembangunan infrastruktur dasar, sistem pendidikan, swasembada pangan, dan ekspansi industri manufaktur. Banyak ekonom sepakat bahwa keberhasilan Indonesia mencapai pertumbuhan 7–8% pada beberapa periode tidak terlepas dari suasana politik yang tenang.

Di dalam negeri, stabilitas tersebut juga berdampak pada perbaikan layanan publik dan penegakan pemerintahan. Prof. Azyumardi Azra dalam beberapa tulisannya menyebut bahwa Soeharto mampu mengubah negara yang sebelumnya “lumpuh dan tidak dapat bekerja” menjadi negara yang memiliki birokrasi yang relatif tersusun rapi, meskipun tentu tidak sepenuhnya bebas dari kekurangan.

“Yang jelas, negara dapat berjalan kembali,” tulisnya.

Memang, Orde Baru memiliki sisi gelap yang tidak dapat disangkal. Namun, ketika berbicara tentang pemberian gelar Pahlawan Nasional, banyak sejarawan sepakat bahwa yang dinilai adalah kontribusi besar terhadap republik. Dalam konteks ini, keberhasilan Soeharto menciptakan stabilitas politik yang mencegah Indonesia terjerumus ke dalam perang saudara atau disintegrasi nasional, merupakan jasa penting yang berdampak langsung pada keselamatan bangsa.

Stabilitas bukan sekadar ketertiban, tetapi fondasi dari semua capaian pembangunan Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Keberhasilan tersebut menjadi salah satu alasan kuat mengapa Soeharto dinilai layak menerima gelar Pahlawan Nasional.

BERSAMBUNG

EDITOR: REYNA

Baca juga:

Gelar Pahlawan Nasional Untuk Pak Harto (3): Membangun Stabilitas Politik dan Menghindarkan Indonesia dari Kekacauan Pasca 1965

Gelar Pahlawan Nasional Untuk Pak Harto (2): Menumpas PKI dan Menghindarkan Indonesia dari Negara Komunis

Gelar Pahlawan Nasional Untuk Pak Harto (1): Mewarisi Ekonomi Bangkrut, Inflasi 600%

Related Posts