Komisi III DPRD Sumenep Desak KPK Periksa Proses Penyerahan PSU Perumahan

ZONASATUNEWS.COM, SUMENEP–Komisi III DPRD Sumenep mulai angkat bicara terkait kewajiban pengembang perumahan untuk menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan perumahan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Ketua Komisi III DPRD Sumenep Dulsiam meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi dengan cara turun langsung ke Kabupaten Sumenep, Kamis 4 Februari 2021. Hal ini terkait dengan kesimpangsiuran data yang beredar di masyarakat.

Menurutnya, di Sumenep baru ada sekitar 8 pengembang yang sudah menyerahkan Fasilitas Umum (Fasum) Fasilitas Sosial (Fasos) ke Pemkab Sumenep. Padahal, Pemkab Sumenep menyatakan telah terdapat penyerahan PSU dari 18 pengembang.

Laporan tersebut disampaikan oleh Indra Wahyudi, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman (PRKP) dan Cipta Karya Sumenep, seperti dilansir www.kabaroposisi.net Jumat 29 Januari 2021.

Pada media itu, Indra menuturkan bahwa dari sekitar 56 pengembang di Sumenep, baru 18 perusahaan yang sudah menyerahkan fasum dan fasos atau PSU-nya.

Ditanya tentang data di atas, Dulsiam mengaku seingat dirinya baru sekitar 8 perumahan menyerahkan PSU ke Pemkab Sumenep.

“Gak tau pastinya saya, mas. Tapi pasti tidak benar kalau 18. Paling hanya sekitar 8 perumahan,” jelas politisi PKB ini.

Selanjutnya, Sekretaris DPC PKB Sumenep ini meminta agar KPK turun langsung ke ujung timur Pulau Madura itu. Langkah tersebut sangat penting, terutama untuk memeriksa fisik PSU yang telah diserahkan oleh para pengembang kepada Pemkab Sumenep.

“Harus dipastikan kualitas fisiknya sesuai standart atau tidak. Bukan hanya laporan di atas kertas. Jumlahnya saja sudah simpang siur. KPK jangan hanya supervisi di atas kertas. Pengembang wajib memenuhi kewajibannya. Pemkabnya juga harus sesuai peraturan,” tegas politisi asal kepulauan ini. (Yan/Dir)

EDITOR : SETYANEGARA

Related Posts