Tuduhan KKN Hibah Dana PAUD 63 M Kepada Isteri Anies, Tidak Berdasar!!

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA — Belakangan ramai kembali tuduhan Dana Hibah PAUD Pemprop DKI Jakarta sebesar 63 M. Pasalnya, Isteri Anies Baswedan menjabat sebagai Bunda PAUD. Dana itu bersumber dari APBD DKI Jakarta tahun 2018.

Isu ini membesar setelah ada pemberitaan pada media online SUARA MERDEKA PEKALONGAN edisi Sabtu (27/11/2021) dengan judul “Gubernur Anies Berikan Hibah Rp Miliar kepada Isterinya selaku Bunda PAUD”.

Dalam laporannya media ini mencatumkan sumber aslinya yaitu GESURI.ID, dengan judul “Anies dan Wakilnya Marak Lakukan KKN Secara Aktif”

Dalam laporan Suara Merdeka Pekalongan, Gilbert Simanjuntak, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Komisi B pada Jumat, 26 November 2021 menyatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagi-bagikan dana hibah kepada orang-orang dekatnya.

Gilbert Simanjuntak, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Komisi B

Ia menilai apabila Gubernur dan Wakil Gubernur (Jokowi-Ahok) sebelumnya menjauhi KKN dan pro rakyat maka Gubernur Anies dan Wakilnya menunjukkan dan melakukan secara aktif KKN.

Gilbert mencontohkan pemberian hibah ke Istri Gubernur sebagai Bunda PAUD (Rp 63 M), lalu Yayasan yang dikelola Ayah Wagub (Rp. 480 juta), Yayasan Binaan Wakil Ketua DPRD (Rp. 900juta).

“Lalu muncullah pasukan siber sebagai bentuk umpan balik yang berbau KKN, dan pembelaan lainnya kepada program Gubernur-Wakil Gubernur tanpa memperdulikan kepentingan masyarakat,” ujar Gilbert seperti dikutip Suara Merdeka Pekalongan dan Gesuri.id.

Tentang PAUD

Guru PAUD bukan profesi. Guru PAUD Non Formal, bukan Guru (berdasarkan UU SISDIKNAS Pasal 2, UU Guru dan Dosen). Itu sebabnya Presiden membuat payung hukum pembiayaan Guru PAUD melalui anggaran daerah.

Pembiayaan ini tidak bisa diberikan melalui jalur bantuan operasional kementrian pendidikan karena para pendidik PAUD tidak tersertifikasi melalui Sisdiknas.

HIMPAUDI Bukan Organisasi Abal-abal.

HIMPAUDI berdiri tahun 2005. Himpunan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD Indonesia (HIMPAUDI) ini menggerakkan secara MANDIRI seluruh potensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pembentukan HIMPAUDI di tingkat pusat ini dengan cepat diikuti dengan pembentukan HIMPAUDI tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Dana Hibah PAUD

Dana hibah sebesar 63M yang diterima oleh PAUD, terbagi menjadi 2. Yakni sebesar Rp 23 miliar untuk guru TK melalui Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI).Sebesar RP 40 miliar untuk guru PAUD melalui Himpaudi (Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia).

Di Jakarta ada 6700 PAUD dan rencananya dana hibah tersebut akan digunakan untuk membayar honor sebagian guru PAUD sebesar @500ribu. Anggaran 40,2M tidak cukup untuk membayar seluruh pengajar PAUD di Jakarta.

Pemberian dana hibah ini mengacu pada Perpres No 87 Tahun 2017, seperti yang ditegaskan oleh Presiden Jokowi didepan guru PAUD se-DKI tahun 2017.

“Dua minggu yang lalu saya sudah teken Perpres tentang Pendidikan Karakter, ini diharapkan menjadi payung hukum dalam pendidikan karakter termasuk pengalokasikan dana bagi guru-guru PAUD, ada payung hukumnya,” kata Presiden Jokowi ketika menutup Pelatihan Akbar Guru PAUD se-DKI Jakarta di Gedung Jakarta Islamic Center, Rabu, 20 September 2017.

Jadi, pemberian dana hibah Pemprov DKI ini bukan berdasarkan nepotisme melainkan merujuk pada Perpres yang diterbitkan Presiden Jokowi.

Bunda PAUD

Ditilik dari definisinya, berdasar Pergub DKI Jakarta No.194/2014 pasal 40 yang ditetapkan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dan ditandatangani Saeful, Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan. 

Saat Ahok menjadi Gubernur maka Bunda PAUD DKI adalah Ibu Veronica Tan. Bahkan, meski Ahok ditahan dan Djarot menggantikannya, jabatan Bunda PAUD masih dipegang Veronica.

Sementara di tingkat nasional, Bunda PAUD diemban Ibu Iriana Jokowi.

Berita lama digoreng lagi

Isu Hibah PAUD 63 M di Jakarta bersumber dari berita lama, diantaranya dari pemberitaan Tempo.co.tahun 2017.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengukuhkan, istrinya, Fery Farhati Ganis, sebagai Bunda PAUD tingkat Provinsi DKI Jakarta di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Oktober 2017. TEMPO/Larissa Huda

“Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menganggarkan belanja hibah untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) sebesar Rp 63 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018. Saat ini, PAUD DKI Jakarta dipimpin Fery Farhati Ganis, istri Anies Baswedan. Fery dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Provinsi DKI Jakarta pada 16 November 2017.”(Tempo.co Senin, 27 November 2017)

RAPBD DKI Jakarta Tahun 2018 itu 90% disusun oleh Djarot Syaiful Hidayat (Wagub) dan Soemarsono (Plt Gubernur). Karena Ahok sedang menjalani proses hukuman pidananya.

Pada saat pemberitaan terbit, Guntur Romli mencecar Anies terkait pemberian dana hibah kepada PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Jakarta, lengkap dengan embel-embel bahwa dana hibah sebesar 63 M diberikan karena istri Anies menduduki posisi sebagai Bunda PAUD karena politik nepotisme yang dilakukan Anies Baswedan.

Perang twiit di medsos pun terjadi, seperti terlihat dalam tangkapan layar dibawah ini. Apalagi saat itu Anies Baswedan baru saja memenangkan pemilihan Gubernur di Jakarta, mengalahkan Ahok.

Menggoreng berita lama seperti ini bisa dipahami bahwa untuk men “downgrade” popularitas Anies yang terus moroket, tidak cukup atau bahkan tidak bisa menggunakan isu baru. Mengapa? Prestasi Anies sangat kelihatan, terlalu sulit untuk dimanipulasi. Satu-satunya cara menggunakan isu lama.

Namun, dari hasil penelusuran media ini, tuduhan KKN dalam Hibah PAUD di Jakarta, adalah terlalu mengada-ada, tidak berdasar dan terkesan dipaksakan.

Pasalnya, PAUD adalah lembaga resmi. Bantuan dana untuk PAUD itu legal, ada dasar hukumnya. Soal Isteri Gubernur menjadi Bunda PAUD itu predikat melekat otomatis.Termasuk Isteri Presiden Jokowi adalah otomatis Bunda PAUD Indonesia.

Itu semacam konvensi (aturan hukum tidak tertlis). Seperti halnya sebagai ketua PKK.  

EDITOR : REYNA

Related Posts