Tuntutan PT 0% Meluas, Hakim MK Saldi dan Suhartoyo: Preshold Merusak Rasionalitas dan Kedaulatan Rakyat

Hakim MK Menolak Threshold

Permohonan di MK belum diputuskan. Tetapi berhembus harapan, bahwa permohonan akan bisa dikabulkan. Setidaknya 2 indikasi berikut ini bisa menjadi landasan.

Pertama, 2 hakim MK Konstitusi yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo berpandangan bahwa Threshold itu merusak kedaulatan rakyat. Karenanya seharusnya dihapuskan.

Pendapat itu tertuang dalam putusan Nomor 53/PUU-XV/2017. Duduk sebagai pemohon adalah Rhoma Irama selaku Ketum Partai Islam Damai Aman (Idaman).

Kedua, dalam amar putusan permohonan UU Omnibus Law di MK, 5 hakim konstitusi (termasuk Saldi Isra dan Suharoyo) menyetujui untuk dibatalkan. Sisanya 4 hakim menolak.

Hakim Konstitusi Suhartoyo

Setidaknya terdapat 5 hakim masih berpikir jernih dan sesuai nalar publik. Publik berharap para hakim konstitusi bisa mempertimbangkan keputusan dengan jernih dan melihat kepentingan bangsa dan negara. Sehingga tuntutan rakat Indonesia untuk penghapusan Threshold dikabulkan.

Pertimbangan Saldi Isra dan Suhartoyo

Berikut ini kami muat pertimbangan Hakim Konstitusi Saldi Isro dan Suhartoyo tentang perlunya Threshold dihapuskan.

1. Membelokkan Teks Konstitusi

Mahkamah Konstitusi harusnya melakukan peran dan fungsi konstitusionalnya mengoreksi atau melakukan review terhadap substansi undang-undang sekalipun ketika perubahan UUD 1945 (1999-2002) muncul semangat untuk menyederhanakan partai politik demi menopang sistem pemerintahan presidensial. Terkait dengan semangat tersebut, Mahkamah Konstitusi seharusnya menempatkan atau lebih memberikan prioritas pada pemenuhan hak konstitusional (constitutional rights) dari partai politik peserta pemilu dibandingkan dengan pemenuhan atas penilaian bahwa desain konstitusi (constitutional design atau constitutional engineering) menghendaki penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu.

Secara tekstual, hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) diatur secara eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Berbeda dengan hak konstitusional partai politik peserta pemilu, pandangan terkait design penyederhanaan partai politik tidak diatur dan lebih berada dalam wilayah pemaknaan atau tafsir.

Padahal, dengan mendalami teori konstitusi, telah menjadi pengetahuan atau pemahaman umum, dalam hal teks konstitusi mengatur secara eksplisit atau tegas (expresis verbis) tertutup celah untuk menafsirkan secara berbeda dari teks yang ditulis konstitusi. Dalam hal ini, sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah menjaga dan sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara (termasuk di dalamnya hak konstitusional partai politik peserta pemilu), bilamana pembentuk undang-undang membelokkan atau menggeser teks konstitusi adalah menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk meluruskan dan sekaligus mengembalikannya kepada teks konstitusi sebagai mana mestinya.

Dengan demikian, sulit diterima penalaran yang wajar apabila Mahkamah Konstitusi lebih memilih untuk memberikan prioritas dan mendahulukan tafsir design penyederhanaan partai politik yang sama sekali tidak diatur dalam UUD 1945 dibandingkan dengan pemenuhan hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan calon presiden (dan wakil presiden) yang diatur eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Ke Halaman Berikutnya

Related Posts