Penundaan PEMILU 2024 : Makar atas Republik?

Oleh: Daniel Mohammad Rosyid
@RosyidCollegeOfArts

Tokoh-tokoh partai koalisi kini menyerukan gagasan penundaan Pemilu 2024. Dari Surya Paloh, dan Zulkifli Hasan hingga Muhaimin Iskandar. Baik Nasdem, PAN atau PKB khawatir tidak berhasil lolos ke Senayan.

Koalisi parpol pemerintah sedang melakukan pembajakan atas konstitusi palsu UUD2002. Perpanjangan jabatan presiden dan banyak jabatan publik lainnya akan dilakukan melalui penundaan Pemilu 2024.

Ini dilakukan untuk memastikan balik modal semua proyek oligarki, termasuk IKN, tanpa harus mengikuti kontestasi politik melalui Pemilu.

Ini adalah maladministrasi publik dalam skala raksasa: membuat regulasi dan tafsirnya untuk kepentingan incumbent dan oligarki pendukungnya, bukan untuk kepentingan publik.

Prinsip-prinsip Republik yang diamanahkan dalam Pembukaan UUD1945 terang-terangan dikhianati.

Beberapa waktu sebelumnya telah muncul wacana Jokowi 3 periode. Sekalipun, seperti dulu, Jokowi menampik untuk mengakui keinginannya, tapi ada sekelompok orang yang menamakan diri Jokpro yang mulai mempromosikan Jokowi untuk nyapres lagi sebagai Presiden pada Pemilu 2024 nanti.

Bahkan kelompok lain yang menamakan diri sebagai Joman telah menuding bahwa Jokpro adalah kumpulan para Brutus. Publik dibingungkan oleh wacana yang seolah kontradiktif, tapi sebenarnya saling mendukung. Belajar dari rekam jejaknya, what Jokowi said is at best not to be taken at face value.

Pilpres masih sekitar tiga tahun lagi. Saat warga yang masih waras mempersoalkan presidential threshold 20%, wacana Jokowi 3 periode ini muncul sebagai konfirmasi atas agenda siluman itu.

Hambatannya cuma pasal 7 UUD2002. Perlu amandemen terbatas untuk membuka peluang bagi jabatan presiden 3 periode atau memperpanjang periode ke 2 ini.

Sebagian pendukung fanatik Jokowi sedang melakukan balas dendam pada pendukung fanatik Soeharto. Pada saat para fanatik sangat percaya diri, para demokrat yang lebih cerdas justru ragu-ragu.

Bagi true leaders , wacana ini jelas menunjukkan krisis kepemimpinan nasional. Seolah tidak ada capres lain selain Jokowi. Krisis itu adalah tanggungjawab Jokowi sendiri yang sebagai pemimpin tertinggi justru gagal melakukan kaderisasi.

Kaderisasi adalah tugas pemimpin sejati. Artinya, sebagai pemimpin tertinggi, Jokowi telah sembrono mendaku semua kredit baginya sendiri sehingga presiden berikutnya tidak bisa selain dirinya.

Jokowi dan para oligarch di sekelilingnya menerjang hukum besi sejarah, lupa adagium Lord Acton: power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Presiden adalah jabatan yang very powerful. Terlalu lama menjabatnya mengundang resiko penyalahgunaan kekuasaan.

Adagium lainnya adalah bahwa jangankan disekitar Julius Caesar ada Brutus yang berkepentingan agar Sang Kaisar tetap berkuasa sambil mengintai kesempatan untuk menikamnya dari belakang.

Apalagi di sekitar Nero yang beberapa kelas di bawah Caesar. Kali ini bukan assasination tapi sikap ABS.

Prinsip Republik yang diamanatkan Pembukaan UUD,1945 sesungguhnya adalah sebuah platform agar pergantian kekuasaan bisa terjadi sebagai peristiwa yang wajar. Oleh karena itu Republik dapat bertahan dalam masyarakat yang egaliter dan meritokratik.

Dalam masyarakat feodal, presiden dan para pejabat publik nyaris hampir seperti raja dan para pangeran yang boleh berkuasa seumur hidup. Penggantinya adalah anaknya sendiri.

Kecenderungan yang dibawa oleh wacana penundaan Pemilu 2024 itu adalah kemunduran prinsip Republik. Ingat pesan Marcus Aurelius pada Maximus Sang Gladiator: apakah Roma bisa menjadi Republik kembali?

Sejak amandemen ugal-ugalan yang melahirkan UUD2002, sederetan maladministrasi publik selama lima tahun terakhir makin menjadi-jadi: hukum dibuat dan ditafsirkan bukan untuk kepentingan publik, tapi untuk kepentingan elite politik.

Kali ini untuk mempertahankan kekuasaan apapun ditempuh. Padahal sebuah Republik hanya bisa tumbuh sehat oleh administrasi publik yang piawai melayani publik.

Kali ini pengunduran Pemilu 2024 itu bukan saja maladministrasi publik, tapi bakal menjadi malapetaka bagi Republik.

Jabatan publik manapun adalah amanah yang tidak layak diperebutkan, dipanjang-panjangkan dengan segala cara atau membangun dinasti, apalagi dipertahankan mati-matian. Harusnya sekali dan sesingkat mungkin.

Seperti umur, harapan memperpanjang jabatan adalah doa iblis untuk diberi umur panjang. Di samping keyakinan masih hidup seribu tahun lagi, seringkali perpanjangan umur bagi banyak penguasa hanya jebakan untuk memperpanjang daftar dosa dan kesalahan mereka belaka.

Pengunduran Pemilu 2024 adalah a last, yet carefully crafted move untuk makar atas Republik ini.

Surabaya, 26/2/2022

EDITOR: REYNA

Related Posts