Catatan Demokrasi: Bagaimana Mengembalikan Kedaulatan Ke Tangan Rakyat?

Oleh: Tata Kesantra
Aktifis Forum Tanah Air (FTA) tinggal di New York

Menanggapi tulisan Desmon J. Mahesa, anggota komisi 3 DPR RI, yang juga petinggi partai Gerindra, tentang “Kudeta halus seorang mantan Presiden”, sebenarnya para elite partai sangat sadar akan sistem dan kekuasaan partai dalam perpolitikan di Indonesia.

Pertanyaannya siapa yang akan mulai merombak sistem kepartaian yang pada akhirnya menjadi oligarki politik sejak era reformasi?

FTA melihat perubahan itu tidak akan terjadi dari para elite partai tersebut. Apakah ada pihak yang mau mencabut kenyamanan yang sudah dinikmati selama ini?

Untuk itulah setelah melalui forum-forum diskusi bersama tokoh, pakar dan aktifis selama hampir 3 tahun, FTA berkesimpulan perubahan harus dituntut secara massif dan bersama oleh rakyat untuk mengembalikan kekuasaan/kedaulatan tertinggi ke tangan rakyat sesuai yang dijamin dalam konstitusi UUD45.

Satu hambatan besar yang harus di dobrak adalah membangun kesadaran/kepedulian rakyat untuk bersama memperjuangkannya.

Bagaimana caranya? Dengan memberi edukasi tentang hak-hak konstitusional/hak politik, rakyat akan sadar dan tau bahwa Rakyatlah yang berkuasa dalam menentukan masa depan bangsa.

Para elite baik di yudikatif, legislatif dan eksekutif hanyalah pemangku jabatan yang di beri amanah oleh rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan agar mencapai tujuan memakmurkan dan mensejahterakan rakyat.

Oleh karenanya Rakyat berhak untuk memberhentikan para pejabat/pemangku kekuasaan yang tidak becus di tengah jalan melalui proses “Recall Election” (Pergantian antar waktu) dan juga memberhentikan Presiden melaui proses “impeachment” oleh DPR RI.

Masalahnya, Recall Election/Pergantian antar waktu bagi anggota DPR dimiliki oleh partai politik, padahal yang memilih wakil-wakil di Dewan adalah rakyat/konstituen, sehingga tidak aneh bila para anggota legislatif lebih takut kepada pimpinan partai daripada rakyat/konstituen yang memilihnya.

Sementara pergantian antar waktu untuk kepala-kepala daerah yang tidak amanah, tidak diatur dalam perundangan di tanah air.

Untuk memberhentikan Presiden (Impeachment) dengan aturan yang baru hasil amandemen UUD45, juga membuat sangat sulit dan melalui proses yang berbelit belit untuk bisa memaksulkan Presiden.

Disinilah peran dan upaya dari setiap elemen masyarakat untuk mengajak dan mengedukasi rakyat sehingga bisa melek politik dan bersama sama secara massif menuntut perubahan agar kedaulatan kembali ke tangan rakyat.

FTA sudah memulai dengan mengeluarkan Manifesto Politik yang berisi 10 tuntutan untuk memperbaiki arah perjalanan bangsa demi tercapainya tujuan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kepada Pancasila dan UUD45.

Seandainya DPR berfungsi sebagaimana mestinya, tentu elemen2 masyarakat (civil society) tidak perlu ribut-ribut dan cawe-cawe dalam menyuarakan keresahan publik karena wakil-wakil rakyat bekerja dengan baik.

Seandainya sistem pengawasan (check and balance) dalam sistem politik kita berjalan dengan baik, tentu saja rakyat tidak perlu menuntut kontrak sosial tertulis kepada para elite yang berkuasa.

Namun karena semua sistem dalam kekuasaan saat ini tidak berfungsi dengan baik, termasuk sistem fungsi pengawasan dari Media/Pers, maka sangat wajar bila elemen masyarakat, seperti halnya FTA, menawarkan untuk membuat kontrak sosial tertulis antara rakyat dan para calon lesgislatif, calon pemimpin daerah dan calon presiden, bila menginginkan suara dari rakyat/pemilih, sebagai bukti komitmen para calon-calon elite bangsa kepada rakyat/pemilihnya.

Bagi calon-calon elite yang memang hanya berkomitmen untuk kepentingan rakyat, maka kontrak sosial tertulis yang dituntut rakyat bukan hal yang sulit untuk di penuhi.

Namun bagi para calon elite yang tidak punya komitmen penuh terhadap kepedulian rakyat, kobtrak sosial tertulis tentunya akan sangat berat untuk di penuhi.

Salam perjuangan dari New York

EDITOR: REYNA

Related Posts