Jokowi Dalan Kendali Para Kartel

Oleh: Sutoyo Abadi

Koordinator Kajian Politik Merah Putih

Prof. Ward Berenschot, Gurubesar Perbandingan Antropologi Politik Universitas Amsterdam dan Peneliti Senior Universitas Leiden, saat ini sedang berada di Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan nada datar dan tajam memaparkan analisisnya bahwa perselingkuhan politik bisnis di Indonesia sudah sangat tajam dan menggurita. Melahirkan politik transaksional yang melibatkan kartel taipan oligargi, menyeret dan menyatu dengan peran politisi partai dan politisi pejabat negara, luluh lantak dalam kendalinya.

Elit oligargi sudah masuk di dapur negara leluasa mengatur dan merekayasa keamanan bisnisnya tanpa hambatan. Konon kabinet negara sudah bersekutu semakin memperparah keadaan.

62 % anggota DPR di tengarai menjadi kelompok kaya yang selama ini sudah masuk dalam perselingkuhan bisnis dengan para kartel bisnis di Indonesia.

Partai politik yang sudah bergabung dengan presiden Jokowi tidak lepas dari proses konsolidasi kartel bagian dari perselingkuhan liciknya untuk mengamankan bisnisnya.

Gerakan oposisi dihadang dari semua penjuru, dimatikan kekuatan akses finansialnya untuk gerakan politiknya , semua dicegat termasuk menahan dan melarang peran sponsor bisnis terlibat dalam gerakan oposisi.

Para capres hanya akan mendapatkan akses finansial hanya bagi mereka yang benar benar bersedia masuk dalam kendali para kartel yang dikendalikan oleh para pejabat politik negara yang telah menjadi sekutu para kartel taipan oligargi.

Kartel akan terus menjaga hubungan baik dengan presiden Jokowi dan para pejabat politik negara. Patut diduga saat ini terus berusaha agar Jokowi yang telah menyatu dengan kartel elit ekonomi bisa memperpanjang jabatannya.

Macetnya program pembangunan untuk rakyat, dan sering disampaikan oleh pakar ekonomi Prof Rizal Ramli, bawa Jokowi selama ini tidak memiliki pikiran untuk kesejahteraan masyarakat (rakyat) terus terbenam hanya menggenjot investasi adalah bagian dari skenario licik pada kartel yang hanya ingin menguasai sumberdaya alam dan tidak peduli lagi tentang kesejahteraan rakyat

Sekiranya pilpres tetap dilaksanakan maka jaminan capres terpilih tidak boleh menganggu keamanan, kenyamanan dan stabilitas bisnis para kartel yang sudah menghunjam dan menggurita di Indonesia.

Saat ini Indonesia sangat parah, tujuan negara sesuai pembukaan UUD 45 macet total bukan hanya di lupakan tetapi sudah di campakkan seperti sampah semua masuk dalam kendali pundi pundi kepentingan para politisi dan pejabat busuk yang ingin menghancurkan negara dalan kendali penjajah gaya baru. **

EDITOR: REYNA

Related Posts