JAKARTA – Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Namun, banyak kalangan meragukan kalau pemilu akan berjalan dan berlangsung jujur dan adil (jurdil), serta transparan. Apalagi diduga telah terjadi pengangkangan terhadap konstitusi yang ada.
“Kami ingatkan kepada penyelenggara dan penguasa jika menjalankan pemilu tidak dengan jurdil dan melawan konstitusi, rakyat akan siap melakukan perlawanan,” ujar Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Alhamid kepada wartawan, Rabu (31/1/2024).
Menurutnya, hingga kini Pak Jokowi sebagai Presiden belum pernah mengucapkan dan meminta agar pemilu 2024 berjalan jurdil dan transparan. “Jokowi hanya meminta pemilu damai dan tenang. Padahal untuk bisa pemilu itu tenang dan damai, harus jurdil dan transparan dulu serta tidak melawan konstitusi,” tutur Habib Umar.
Dikatakan Habib Umar, jika dalam pemilu nanti tidak jurdil, maka sama saja telah melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. “Saya ingatkan kepada institusi TNI atau Polri supaya berpegang teguh kepada konstitusi dan sumpah jabatan, agar para Komandan atau Pimpinan didaerah masing-masing memerintahkan kepada anak buahnya untuk berlaku jurdil dan transparan dalam mengawal pesta demokrasi demi terciptanya rasa aman dan damai,” jelasnya.
Lebih jauh Habib Umar mengatakan, Bawaslu sebagai pengawas harus berani bertindak tegas terhadap pemerintah.
“Jika ada kecurangan dalam pemilu dan Bawaslu diam, tidak bertindak dengan tegas. Saya yakin rakyat akan melakukan perlawanan, dan akan sangat bahaya untuk republik ini. Terlalu mahal ongkosnya jika ada kecurangan dalam pemilu nanti, karena akan terjadi malapetaka buat negeri ini,” katanya. (NHH).
EDITOR: REYNA
Related Posts

Gelar Pahlawan Nasional Untuk Pak Harto (3): Membangun Stabilitas Politik dan Menghindarkan Indonesia dari Kekacauan Pasca 1965

Pertemuan “Rahasia” di PTIK (Bagian 2): Guncangan di Ruang Reformasi dan Bayang-Bayang Operasi Garis Dalam

Pertemuan “Rahasia” di PTIK (Bagian 1) : Walkout, Ketegangan, dan Polemik Komisi Reformasi Polri

Sikap Arogan Ketua Tim Reformasi Polri Justru Tak Hendak Mendengarkan Suara Rakyar

Sutoyo Abadi: Memusingkan

Tantangan Transformasi Prabowo

Kementerian PKP Tertinggi Prestasi Penyerapan Anggaran dari Seluruh Mitra Komisi V

Kejati Sumut Sita Rp150 Miliar dari Kasus Korupsi Penjualan Aset PTPN I: Babak Baru Pengungkapan Skandal Pertanahan 8.077 Hektare

Dipimpin Pramono Anung Jakarta Makin Aman dan Nyaman, Ketua Umum APKLI-P: Grand Opening WARKOBI Januari 2026 Diresmikan Gubernur DKI

Refly Harun Dan RRT Walkout saat Audiensi Dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri



No Responses