Kata Menko Kepada Tempo Seputar Rektor

Oleh: Muhammad Chirzin

TEMPO.CO memberitakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menanggapi sejumlah rektor kampus yang diduga disetir aparat polisi untuk memberikan testimoni positif kinerja Presiden Jokowi. Ia mengatakan, dalam suasana intenstitas tinggi Pemilu 2024, hal itu biasa dilakukan polisi guna mendinginkan suasana.

“Aparat di daerah itu pasti menghubungi kelompok-kelompok strategis di daerah termasuk kampus-kampus untuk diajak berkomunikasi, berkoordinasi supaya menjaga lingkungan tempat itu kondusif, aman, dan tidak ada gejolak,” kata Muhadjir kepada Tempo saat ditemui di Kantor Kemenko PMK pada Rabu, 7 Januari 2024.

Muhadjir mengklaim tidak ada unsur mengarahkan kampus oleh aparat. Dia menilai kampus merupakan lembaga yang tidak mudah terpengaruh, karena memiliki mimbar akademik dan bebas dalam menyampaikan pendapat.

Masih menurut Muhadjir, kampus berhak mengajukan kritik, saran, kajian-kajian dan juga mengapresiasi pemerintah. Hal itu, termasuk dalam kebebasan mimbar akademik. “Jadi jangan hanya boleh mengkritik, tapi kalau memberi apresiasi, salah. Itu enggak betul gitu,” kata dia.

Saat ditanya mengenai evaluasi pemerintah terkait kritik para guru besar di berbagai kampus, Muhadjir mengatakan hal itu akan menjadi bahan evaluasi.

“Oh pasti kami perhatikan itu. Berbagai macam kritikan, saran imbauan pasti kami perhatikan dan tindaklanjuti,” katanya.

Sebelumnya, sejumlah petinggi kampus disatroni polisi untuk dimintai membuat video yang bernarasikan kinerja positif pemerintahan Presiden Joko Widodo. Polisi menyebut aksi itu dilakukan sebagai bentuk ‘pendingin’ pada masa Pemilu 2024. Operasi polisi itu bersamaan dengan maraknya kritik untuk Jokowi dari sivitas akademika kampus.

Democrazy News @democrazymedia mengunggah laporan Polda Jateng akhirnya akui minta para Rektor bikin video “Puja-Puji” Jokowi untuk cooling system. Carlito melalui @carlitovito180 membalas @democrazymedia: Itu adalah bentuk intimidasi pd Kaum Cendekiawan. Bukan sekedar meminta. Pak Kapolda Jateng. Sadarlah anda kalo Jabatan itu hanya sementara. Dan segala fasilitas yg melekat pd anda & institusi anda itu bersumber dr Rakyat Pak. Ingat itu Pak.

Hurriyah mengunggah tulisan di kanal medsos, jangankan mengorkestrasi para guru besar untuk bikin pernyataan sikap, nyuruh para dosen ngisi borang tiap semester yang jelas-jelas wajib dan berpengaruh pada insentif remunerasi aja susahnya minta ampun. Di kampus saya, pernah dosen-dosen mau dikasih baju batik gratis biar bisa seragam tiap minggu. Baru juga dilempar wacananya dalam rapat, banyak dosen misuh2 protes menolak. Akhirnya batal, dan yang bisa “dipaksa” seragam hanya para pejabat kampus. Dosen itu terlalu merdeka untuk bisa didikte isi kepalanya…

Sementara itu TEMPO.CO mengunggah berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu sore, 7 Februari 2024. Dimulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta semua kementerian atau lembaga memblokir anggaran mereka pada tahun ini lewat mekanisme automatic adjustment senilai Rp 50,14 triliun. Sri Mulyani memberitahukan automatic adjustment itu sejak 29 Desember 2023 lalu. Automatic adjustment itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Disusul, rencana penyaluran bantuan sosial atau bansos 2024 menuai polemik. Apalagi Presiden Joko Widodo akan menyalurkan bansos baru bernama bantuan langsung tunai atau BLT Mitigasi Risiko Pangan. Besaran bansos teranyar itu adalah Rp 200 ribu per bulan dan dirapel pembayarannya menjadi Rp 600 ribu per keluarga sasaran pada Januari hingga Maret 2024.

Berikutnya, pemerintah membagikan sejumlah bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat. Setidaknya, ada dua jenis bansos yang sedang dibagikan saat ini. Kedua program bansos tersebut adalah bantuan cadangan beras pemerintah (CBP), dan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan.

Ekonom senior Bloomberg Asia Tenggara, Tamara Henderson, memprediksi pemilihan presiden (Pilpres) akan berjalan dua putaran. Dia juga mengatakan kehadiran pemerintahan baru akan mempengaruhi aspek ekonomi ke depan.

Ekonom sekaligus Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menyebut kebijakan banjir bansos menjelang Pemilu menimbulkan anggaran “dadakan” dalam bentuk automatic adjusment atau pemblokiran APBN.

Kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo memang patut untuk selalu dikritisi.

EDITOR: REYNA

Related Posts