Oleh: Andrianto Andri, Penggiat Demokrasi
Kalau Quick Count yang dilansir lembaga Sure Pay, yang track recordnya partisan merangkap team sukses 02 pastinya kita tahu hasilnya.
Sepanjang mereka tidak umumkan pembiayaannya, maka dari jejak digital seorang Deny JA yang pernah lansir ketemu Jokowi dan Prabowo, bahkan jejaknya pernah minta jatah Komisaris Inalum via Luhut Panjaitan. Sangat mungkin telah terjadi design yang gak canggih-canggih amat.
Ada cipta kondisi yang persis di ulang ulang seperti Pilpres 2019.
Cipta pertama: lembaga Sure pay setiap hari setiap minggu rilis ke publik dengan tema 1 putaran sehingga publik sudah terframing.
Cipta kedua: tampil tayang di TV Nasional untuk publish hasil QC 1 putaran.
Cipta ke tiga: bikin deklarasi besar-besaran untuk mengamini Quick Count 1 putaran. Sehingga publik tidak bisa lagi mencerna proses Pemilu yang curangnya TSM, Sekaligus merampas hak KPU sebagaimana UU yang berhak umumkan.
Ada pelanggaran berat Etika dan Perundnag-undangan. Karna kalo terbukti terjadi TSM, KPU dan BAWASLU berhak mendiskualifikasi paslon.
Mirip permainan sepakbola jika mengandung kontroversi goal, maka wasit akan lihat VAR, jika ada pelanggaran maka wasit bisa batalkan goal tersebut.
Saya jadi teringat pilpres 2009 saat SBY-Bodiono dinyatakan menang satu putaran Qouick Count, tidak seleberasi berlebihan bila memang hasil seperti itu. Biarkan KPU dan Bawaslu sebagai wasit akan gunakan hak konstitusionalnya menelaah proses pemilu ini sudah berjalan jurdil?.
Jadi Tuhan membuka aib manakala sudah ada niatan mau curang. Biarkan negeri demokrasi terbesar ke 3 di dunia ini, melakukan investigasi sebulan ini bagaimana proses pemilu terjadi.
Sangat di sayangkan dengan dana pemilu 76 trilun rupiah, KPU masih banyak tidak pofesional. Aplikasi si Rekap dan Real Countnya kok maceet.
Harusnya KPU sisihkan dana untuk memfasilitasi pihak lembaga independen seperti BRIN atau Forum Rektor atau kampus untuk bikin Qouik Count, seperti pemilu 1999 untuk menjadi pembanding dari lembaga QC yang kesemuanya partisan 02.
Kalau sudah begini pemilu kita lagi-lagi nir legitimed, yang nanti akan di upayakan kubu 02 untuk bagi kue dan kursi kepada 01 dan 03. Sehingga terjadilah transaksional, preseden buruk tidak menjadi tauladan, seakan jabatan dan ikut nikmati kekuasaan segalanya.
Padahal negeri ini butuh Oposisi yang tangguh untuk menghadapi the dark of life, kehidupan yang gelap, seperti jelang Reformasi 98.
Kampus dan Masyarakat sipil kini mencermati sikond pemilu. Kebenaran akan menemukan jalannya. Dan pencoleng suara rakyat kali ini harus kena akibatnya..
EDITOR: REYNA
Related Posts

Komisi Reformasi Polri Dan Bayang-Bayang Listyo Syndrome

Dusta Yang Ingin Dimediasi

Gelar Pahlawan Nasional Untuk Pak Harto (4): Stabilitas Politik dan Keamanan Nasional Yang Menyelamatkan Indonesia

Gelar Pahlawan Nasional Untuk Pak Harto (3): Membangun Stabilitas Politik dan Menghindarkan Indonesia dari Kekacauan Pasca 1965

Negara Yang Terperosok Dalam Jaring Gelap Kekuasaan

Rakyat Setengah Mati, Kekuasaan Setengah Hati

Kolonel (PURN) Sri Radjasa: Jokowo Titip Nama Jaksa Agung, Prabowo Tak Respons

Novel “Imperium Tiga Samudra” (14) – Perang Melawan Asia

Menjaga Dinasti Juara: Menakar Figur Suksesi KONI Surabaya

Gelar Pahlawan Nasional Untuk Pak Harto (1): Mewarisi Ekonomi Bangkrut, Inflasi 600%




No Responses