Roy Suryo: Server SIREKAP KPU diam-diam sudah dipindah ke Indonesia

Oleh : Dr. KRMT Roy Suryo

(Dr KRMT Roy Suryo – Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen).

Alhamdulillah, “Anak ayam sudah kembali ke Induknya”, istilah ini mungkin cocok utk menggambarkan bagaimana Situs SIREKAP KPU (yg sebelumnya menggunakan IP Address 170.33.13.55 milik Aliyun Computing Co.Ltd alias Alibaba.com Singapore e-commerce Private Ltd), kini – baca : DIAM DIAM- sudah dipindah ke Bumi Pertiwi alias Indonesia. Jadi kalau dalam beberapa hari kemarin SIREKAP tersebut sempat “mati” alias tidak berfungsi, memang saat itulah terjadi migrasi tersebut.

Saat ini SIREKAP KPU sudah menggunakan IP Address 163.181.100.202 alias di Jakarta Raya (meski masih terdaftar di Alibaba Cloud LLC). Jadi pemindahan / Migrasi (sekalilagi DIAM-DIAM, dgn alasan “Perbaikan Sistem”) ini mungkin memang buru2 dikejar sebelum Audit Forensik IT KPU jadi dilaksanakan utk Proyek yg sudah membuat Heboh dan menimbulkan Keresahan Masyarakat tersebut.

Istilahnya, sebelum ketahuan sudah “dilarikan / diselamatkan” terlebih dahulu.

Secara pribadi saya – yang tidak berpretensi apapun terhadap semua yg selama ini diungkap -, tentu bersyukur bahwa akhirnya KPU sadar bahwa meskipun UU PDP / Perlindungan Data Pribadi No 27/2022 itu yg didalamnya memuat Aturan agar Data2 penting dan Vital harus disimpan didalam negeri, belum sepenuhnya diberlakukan (karena baru disahkan Oktober 2022 lalu, alias baru Oktober 2024 yad berlaku penuh), namun seharusnya UU tsb dipatuhi oleh KPU sebagai Lembaga yg resmi menyelenggarakan Pemilu.

Meski demikian saat Audit Forensik IT tersebt nantinya dilakukan, jikalau Auditor yang digunakan benar (baca: Pintar), pasti tetap akan menemukan “Jejak Digital” Perpindahan IP Address dari yang sebelumnya Singapore menjadi Jakarta diatas. Sekali lagi meski hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan aturan perundang2an yang ada, namun sebelumnya de facto pernah terjadi (Minsrea ?) data-data di Cloud SIREKAP tersebut disimpan di luar negeri yang tidak sesuai (baca: melanggar) aturan.

Jadi selain saya tetap mendorong Audit Forensik IT tersebut dilakukan, karena selain membongkar “Jejak Digital” diatas juga untuk menelisik mengapa bisa terjadi “Auto Algorithm” yang mengakibatkan angka-angka bisa “otomatis” melonjak tajam, tidak hanya salah baca 1 jadi 4 atau 7 tetapi bisa bertambah desimalnya menjadi puluhan, ratusan bahkan ribuan. Tentu hal ini tetap salah dan tidak masuk akal secara teknis, karena OCR (Optical Character Recognizer) dan OMR (Optical Mark Reader) tidaklah “sebodoh” itu menimbulkan kesalahannya.

Juga sangat penting adalah apa yang sudah disampaikan oleh Rekan-rekan ICW (Indonesian Corruption Watch) dan Kontras kemarin tentang perlunya dilakukan Audit Investigatif untuk membuka Anggaran Uang Rakyat yang sudah dihabiskan sangat besar (menurut media ternama sampai 3.5 Milyar) dari Proyek yang dikerjasamakan KPU dengan salah satu kampus ternama di Bandung sesuai MoU tahun 2021 ini. Audit Investigatif juga bisa membuka Anggaran-anggaran (gelap) perpindahan penyewaan server yang sebelumnya di Singapore ke Jakarta tersebut, karena pasti ada anggarannya atau ada pihak yang mau (di) korban (kan) menanggung biayanya agar tidak ditulis.

Hal ini berati bahwa citra kampus ternama di Bandung tersebut dapat “dipulihkan” agar tidak terus-terusan menjadi perbincangan di berbagai Social Media akhir-akhir ini, apalagi di Media ternama sudah jelas-jelas disebut nama GAPS selaku Penanggungjawab Proyek tersebut sebagai realisasi adanya MoU antara Kampus ternama di Bandung tersebut dan KPU. Semua akan menjadi terang benderang dan terbuka, bermanfaat utk masyarakat.

Sehingga kalau saja KPU kemudian menolak diselenggarakannya Audit oleh Institusi yg Independen tsb, maka jelas2 sudah terjadi Pelanggaran UU KIP / Keterbukaan Informasi Publik No 14/2008 dimana didalamnya jelas mempersyaratkan bahwa Pengungkapan Proyek yg menggunakan Anggaran Negara atau Uang Rakyat tidak termasuk dalam hal yg dirahasiakan, artinya harus dibuka sejelas2nya ke Publik.

Semua hasil Audit (Forensik IT dan Investigatif Anggaran) ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi bahan yg diperlukan besoknya jika DPR-RI benar2 bisa menggunakan Akal Sehatnya (alias Masih Waras) utk jadi membuat Hak Angket Penyelenggaraan Pemilu 2024 yg disebut2 oleh banyak pihak sebagai “Pemilu terburuk sepanjang Reformasi” ini. Karena hasil dari Audit akan bisa menentukan siapa2 yg harus bertanggungjawab dalam kesalahan2 kemarin.

Pelaksanaan Hak Angket di DPR juga bisa membongkar apakah modus2 kesalahan yg terjadi selama Pemilu 2024 ini (termasuk soal SIREKAP) adalah bersifat TSM / Terstruktur Sistematis Masif atau tidak, karena Pansus Angket akan leluasa utk memanggil semua pihak yg diperlukan yg terkait atau terlibat dgn kegiatan tsb. Sekali lagi ini lebih penting dibandingkan sekedar membuktikan kesalahan di Mahkamah Kalkulator, eh, Mahkamah Konstitusi sebagaimana selama ini terjadi.

Jadi sekali lagi sebagaimana tulisan-tulisan sebelumnya saya tetap mendorong Audit Forensik IT, Audit Investigatif Anggaran sampai ke DPR untuk bisa tetap menyelenggarakan Hak Angket tsb, dan benar2 dilakukan, karena Partai2 Politik adalah Representasi Rakyat yg membawa Amanah Mulia Akal Sehat dan Waras tsb utk mendorong terlaksananya hal tsb. Jangan sampai Hak Angket yg sudah disounding hari2 ini jadi layu sebelum berkembang, karena (mungkin) ada Lobby2 Pemufakatan Jahat yg dilakukan oleh pihak2 tertentu utk menggagalkannya.

Kesimpulannya, meski “Pemindahan server” SIREKAP KPU tersebut bisa juga dianggap oleh sebagian kalangan sebagai Upaya TSM utk “Bersih-bersih Kesalahan” (baca: Penghilangan Barang Bukti), namun saya tetap bersyukur dan mengucap selamat kepada KPU karena sudah mendengar kritik akan Lokasi Data Server yang kemarin saya permasalahkan. Memang sekali lagi saya nothing to loose dalam hal ini, jadi kalau data sudah dipindah ke Indonesia ya Alhamdulillah, semoga KPU tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang lainnya.

EDITOR: REYNA

Related Posts