Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) disambut antusias oleh diaspora di berbagai negara

JAKARTA – Deklarasi Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat  (GPKR) yang di gelar di gedung Sarbini, Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024, mendapat sambutan yang sangat antusias dari diaspora di berbagai negara. Sehari setelah deklarasi tersebut masyarakat Indonesia di berbagai negara, yang dimotori oleh aktifis aktifis diaspora dari Forum Tanah Air (FTA), segera membentuk jaringan GPKR Lintas Negara, dan hingga kamis 7 Maret 2024 jaringan GPKR telah terbentuk di 14 negara, antara lain USA, UK, Jerman, Belanda, Swiss, Perancis, Turkey, Qatar, Arab Saudi, Singapura, Hongkong, Brunei, Jepang, Australia. Jaringan GPKR ini akan terus bertumbuh di berbagai negara, khususnya di negara negara dimana jumlah diaspora Indonesia yang menetap cukup besar.

Hal itu dikatakan Tata Kesantra Chairman Forum Tanah Air (FTA) dalam keterangan tertulis kepada redaksi. Tata Kesantra yang saat ini tinggal di New York AS, juga terlibat langsung dalam GPKR.

Deklarasi GPKR di Gedung Sarbini Jakarta, Selasa 5 Maret 2024

Biro Hubungan antar Lembaga dan Internasional GPKR, Prof. Husnan Bey Fananie, Rustika Thamrin dan Tata Kesantra yang ditugasi menggalang dukungan dispora di luar negeri mengapresiasi dan menyambut baik semangat masyarakat Indonesia yang mendukung penuh upaya mengembalikan kedaulatan rakyat sesuai ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD 1945.

“Kedepannya diharapkan dukungan diaspora akan menambah semangat masyarakat di tanah air untuk terus menyuarakan dan berjuang bersama membebaskan diri dari kedzoliman dan penyelewengan cita cita berdirinya republik Indonesia yang disepakati oleh para pendiri negara,” kata Tata Kesantra.

Tata menegaskan, Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) adalah gerakan rakyat lintas agama, suku, profesi, dan partai politik yang berjuang menegakkan kembali kedaulatan rakyat yang telah runtuh oleh tirani yang melanggar hukum dan etika politik, demi Indonesia maju, adil, makmur, berdaulat, bermartabat di masa depan.

Audiensi GPKR dengan Partai PKS, Rabu 6 Maret 2024

Presidium dan penggagas gerakan ini adalah beberapa tokoh nasional antara lain Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, Prof. Dr. Didin S Damanhuri, Dr. Abdullah Mehamahua, Jend. TNI Pur. Fachrur Rozi, Prof. Hafidz Abbas, Komjen. Pol. Purn. Oegroseno, Prof. Dr. Rahmat Wahab, Dr. Drg. Paulus Januar, Dr. Sabriati Azis.

Dalam pembacaaan deklarasi oleh Dr. Sabriati, GPKR menuntut Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya sebagai pertanggung jawaban atas kejahatan terhadap rakyat dan pengrusakan kedaulatan rakyat selama pemerintahannya.

Tuntutan GPKR lainnya adalah menolak pemilu curang 2024 dan mendesak DPR RI untuk menggunakan hak Angket tentang pemilu pilpres 2024. Kedaulatan rakyat yang dijunjung oleh Pancasila dan UUD 1945 telah jatuh ke titik nadir dengan adanya keterlibatan Presiden dan jajarannya untuk memenangkan partai politik dan atau paslon tertentu.

Penyerahan tuntutan GPKR oleh Prof. Din Syamsuddin kepada Presiden PKS Ahmad Syaiku di kantor pusat PKS, Rabu 6 Maret 2024

Sehari setelah deklarasi GPKR bertemu dengan partai PKS untuk mendorong penggunaan hak Angket tentang pemilu 2024. Sejauh ini GPKR juga sudah meminta audiensi dengan beberapa partai seperti PDIP, NASDEM, PKB, untuk mendukung dan mendorong penggunaan hak Angket di DPR RI agar kejadian kejadian yang mengdegradasi perkembangan demokrasi di Indonesia bisa segera di perbaiki, dan kedepannya Pemilu benar benar menjadi pesta rakyat yang jujur, adil dan bermartabat.

EDITOR: REYNA

Related Posts