Daniel M rosyid: Mengeroyok Jokowi

Oleh: Daniel Mohammad Rosyid
@Rosyid College of Arts

Keroyokan adalah fenomena yg akhir2 ini muncul. Setelah ratusan profesor berbagai kampus, lalu puluhan tokoh Gerakan Nurani Bangsa, terakhir adalah 100 tokoh Gerakan Pemilu Bersih rame2 mengeroyok Jokowi. 26 tahun silam, ribuan mahasiswa mengroyok Pak Harto di Senayan sehingga turun dari kursi Presiden. Apakah Soekarno, Soeharto dan Jokowi bisa sedemikian powerfull sendiri tanpa dukungan DPR yang sakit gigi, parpol yang sarat kepentingan, ulama yang jadi setan bisu, dan kampus yang menjadi menara gading asyik mengejar ranking, serta rancangan tata kelola bernegara yg cacat ?

Reformasi 1998 hampir saja menjadikan Golkar partai terlarang seperti dulu MPR pada 1967 menjadikan PKI partai terlarang. Memakzulkan presiden saja terbukti tidak cukup, karena persoalan kita terstruktur, sistemik, dan masif seperti dugaan kecurangan Pemilu mbelgedhes ini. Harus diingat bahwa UUD2002 yg dirancang oleh para pakar Hukum Tata Negara, terutama FH UGM, yang didukung LSM2 asing telah memberikan hak istimewa pada partai2 politik sedemikian rupa sehingga partai2 politik itu memonopoli politik sebagai kebajikan publik secara radikal. Publik pemilih praktis hanya jongos politik, dan presiden terpilih adalah petugas partai.

Kejahatan politik, jika bukan pelanggaran etika politik, sudah dimulai saat hanya parpol atau koalisinya yg berhak mengajukan paslon capres dan cawapres. Perlu kita ingat bahwa : (1). Konsep koalisi adalah “prabot rumah tangga” sistem parlementer untuk pemilu parlemen; (2) konsep koalisi dalam parlemen dibenarkan jika hanya jika setelah pemilu selesai tidak ada partai peserta pemilu yang memperooeh suara repsentatif minimal; (3) dalam sistem parlementer, koalisi segera jatuh kalau ada partai yang keluar dari koalisi; (4) konsep koalisi tidak dikenal dalam pilpres karena dalam pilpres semua peserta pemilu memiliki hak untuk mengajukan calon. Dalam Pilpres, haram hukumnya aturan/kesepakatan yang menyebabkan partai tidak dapat mengajukan kader/anggotanya. Selain itu, haram hukumnya bagi partai mencalonkan kader/anggota partai lain.

Mengenai parpol sebagai organisasi yang berbahaya bisa dirujuk pada pernyataan Noam Chomsky yang mengatakan bahwa organisasi yang paling berbahaya di dunia ini adalah sebuah partai politik. Bukan AL Qaeda atau ISIS. Namanya Partai Republik AS yang sedang berkuasa, juuga Partai Demokrat AS. Kedua parpol itulah yang membentuk kebijakan luar negeri AS yang sangat mengincar kekayaan negara lain dan gemar perang sebagai bisnis yang sangat menguntungkan. Yanis Varoufakis bahkan mengatakan kebijakan luar negeri AS selalu cawe2 dengan urusan dalam negeri banyak negara2 berkembang yang kaya sumberdaya. Juga cawe2 urusan Pilpres di banyak negara.

Jadi, gerakan mengroyok Jokowi saat ini kemungkinan besar ditunggangi agenda asing, dan salah sasaran, seperti Pilpres ini telah salah paslon, salah pilih, salah hitung, dan salah menyalahkan antar warga negara. Kecurangan Pilpres, jika ada, lalu salah hitung jauh lebih terkelola dibanding dengan kecurangan Pilleg yg melibatkan 18 parpol dan ratusan caleg. Menyalahkan Jokowi sendiri dengan kedok mengembalikan demokrasi tidak saja mengingkari cacat terstruktur, sistemik dan masif model Pemilu ala UUD2002 ini, bahkan akan menjadi bumerang bagi bangsa yang sebentar lagi mau take off menjadi negara besar menyaingi China, India, dan AS.

Seperti dikatakan Kang Yudi Latif, tidak kah kembelgedhesan ini cukup menyadarkan kita bahwa dekadensi demokrasi ini harus diakhiri dengan kembali ke fitrah cita negara UUD45? Bukan mengeroyok Jokowi saja seperti dulu mengeroyok Soeharto, atau Bung Karno saja? Ayo mikir.

EDITOR: REYNA

Related Posts