Revitalisasi Da’wah Politik

Oleh: Daniel Mohammad Rosyid
PTDI Jawa Timur

Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia sebagai bangsa dan negara yang baru lepas dari penjajahan, telah dijadikan target untuk dijajah kembali dengan cara baru yg oleh Bung Karno disebut neokolonisasi. Indonesia dengan penduduk besar dan mayoritas muslim terlalu kaya sekaligus berbahaya untuk dibiarkan saja merdeka, bersatu, berdaulat, adil dak makmur.

Dalam konteks perang dingin, atau bipolaritas, dan kini dalam dunia yg makin multipolar dengan kebangkitan China sebagai adidaya baru bersama BRICS, upaya2 neokolonisasi itu perlu terus diwaspadai. Sejak Orde Baru, Indonesia makin jelas menjadi sasaran sekulerisasi dan deislamisasi terutama untuk menjauhkan ummat Islam dari politik, depolitisasi ummat Islam.

Sejak itu, aspirasi politik ummat Islam dibiarkan tetap ada, tapi tidak pernah menjadi arus utama narasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan sejak 10 tahun terakhir narasi2 islamophobia masih sering muncul dalam wacana publik. Islam dan ummat Islam dikatakan intoleran, radikal, anti-NKRI, bahkan anti-Pancasila bahkan oleh lembaga negara seperti BPIP.

Masyumi sebagai wadah politik bagi ummat Islam Indonesia, terutama mewadahi aspirasi politik warga NU dan Muhammadiyah, Syarikat Islam dsb telah dibentuk menjelang proklamasi kemerdekaan. Pada zaman Orde Lama pasca dekrit Presiden 5/7/1959, Masyumi memperoleh tekanan langsung dari Soekarno yg didukung oleh PKI. Masyumi akhirnya setelah membubarkan diri merumuskan dua jalan : berpolitik melalui da’wah yg dilakukan oleh DDII, atau berda’wah melalui (partai2) politik. Parpol2 berazaskan Islam seperti PPP di awal Orde Baru boleh dikatakan sebagai penerus Masyumi.

Setelah reformasim1998, walaupun kemudian PAN dibentuk sebagai saluran aspirasi politik warga Muhammadiyah, dan PKB untuk warga NU, makin terbukti bahwa agenda politik Islam itu makin meredup. Baik PAN maupun PKB cenderung makin ke tengah, sementara PKS boleh dikatakan paling kanan. Namun kelahiran HTI yang lantang menyuarakan politik Islam melalui slogan Khilafah, serta akrobat politik PKS menjelang Pilkada 2024 ini makin menunjukkan bahwa PKS hanya secara simbolik mewakili ummat Islam, tapi aspirasi politik Islam lebih disuarakan oleh HTI. Oleh karena itu PKS tetap aman2 saja, sementara HTI tidak diperpanjang umurnya.

Baik Muhammadiyah maupun NU secara resmi sudah menerima format kehidupan berbangsa dan bernegara di atas UUD2002 selama 20 tahun terakhir ini. Padahal Jokowisme yg dilahirkan oleh UUD2002 ini kini dikecam keras oleh para die hard Jokower seperti Gunawan Muhammad, Todung Mulya Lubis, Frans Magnis Suseno dan para guru besar UI maupun UGM. UUD2002 telah membesarkan demokrasi mbelgedhes dengan biaya politik yang makin mahal, sementara kualitasnya justru menurun, mengalami dekandensi.

UUD1945 yang diganti oleh UUD2002 sejak semula dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai bendera perang melawan penjajahan, sementara penggantinya terbukti digunakan sebagai undangan bagi neokolonisasi sehingga Republik ini setelah 20 tahun reformasi justru makin sulit dikatakan merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Monopoli politik secara radikal oleh partai2 politik yg difasilitasi oleh UUD2002 merupakan tantangan besar bagi kehidupan politik nasional karena telah menyebabkan badai krisis etika, dan maladministrasi publik yang luas. Uang menjadi oksigen di jagad politik nasional yg makin diawaki oleh banyak bandit, badut, dan bandar politik.

Menjelang pelantikan presiden terpilih, ummat Islam perlu merumuskan kembali upayanya sebagai stakeholders Republik yang sah untuk memberi kontribusi yg bermakna bagi pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui da’wah politik, sekaligus mewujudkan visi para pendiri bangsa. Ummat Islam Indonesia harus tampil lebih percaya diri mengartikulasikan politik Islam di Republik ini, mewarnai ASEAN sekaligus memperkuatnya untuk mengimbangi kebangkitan China, sekaligus membuktikan bahwa Islam memang rahmatan lil ‘aalamiin bagi manusia dan alam semesta.

EDITOR: REYNA

Related Posts