BEIJING – Pada tahun 2024, AS membeli barang senilai $439 miliar dari Tiongkok, sementara menjual $143,5 miliar ke Tiongkok. Sekarang keduanya menghadapi tarif yang sangat tinggi.
Amerika Serikat membeli barang senilai $439 miliar dari Tiongkok pada tahun 2024 – lebih dari tiga kali lipat dari $143,5 miliar yang dijualnya sebagai balasannya. Kesenjangan $295 miliar itu, yang dikenal sebagai defisit perdagangan, adalah sesuatu yang ingin dikurangi oleh Presiden AS Donald Trump.
Dalam upaya untuk menutup kesenjangan tersebut, Trump telah menaikkan tarif terhadap Tiongkok menjadi 145 persen. Ini berarti barang-barang Tiongkok yang dijual ke AS sekarang dikenakan pajak sebesar 2,45 kali lipat dari harga aslinya, sehingga harganya jauh lebih mahal dan kurang kompetitif di pasar AS.
Tiongkok telah membalas dengan mengenakan tarif sebesar 125 persen terhadap barang-barang AS.
Eskalasi tarif yang saling berbalas antara kekuatan perdagangan terbesar di dunia telah menyebabkan ketidakpastian tentang apa artinya bagi biaya dan produksi barang sehari-hari seperti telepon pintar, semikonduktor, dan pakaian.
Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan bersedia untuk “berjuang sampai akhir” dan menuduh AS melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia.
1 Februari
Pada tanggal 1 Februari, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengenakan tarif 10 persen pada Tiongkok. Perintah tersebut juga mengenakan tarif 25 persen pada impor Kanada dan Meksiko.
4 Maret
Presiden mengenakan tarif tambahan 10 persen pada barang-barang Tiongkok pada tanggal 27 Februari, yang mulai berlaku pada tanggal 4 Maret.
2 April
Tarif 10 persen diterapkan pada semua negara yang mengimpor barang ke AS serta tarif yang lebih tinggi pada negara-negara tertentu, termasuk Tiongkok yang dikenakan tarif 34 persen.
4 April
Kementerian Keuangan Tiongkok mengumumkan tarif balasan sebesar 34 persen atas impor dari AS.
7 April
Presiden Trump mengancam akan mengenakan tarif balasan yang lebih tinggi atas tarif balasan Tiongkok dengan tarif tambahan sebesar 50 persen atas Beijing, yang berarti Tiongkok dapat menghadapi pajak sebesar 104 persen atas semua ekspor.
9 April
Tiongkok menanggapi dengan tarif tambahan sebesar 50 persen atas barang-barang AS, yang berarti tambahan pajak impor sebesar 84 persen atas barang-barang AS yang masuk ke Tiongkok.
Presiden Trump kemudian mengatakan bahwa ia akan menghentikan tarif timbal balik selama 90 hari ke depan, sehingga tingkat tarif menjadi 10 persen. Namun, hal ini tidak berlaku untuk Tiongkok; sebagai gantinya, Presiden Trump menaikkan tarif ekspor menjadi 125 persen.
10 April
Gedung Putih menyatakan bahwa tarif timbal balik sebesar 125 persen atas Tiongkok akan dikenakan sebagai tambahan atas tarif sebesar 20 persen yang telah dikenakan, sehingga tingkat tarif akhir menjadi 145 persen.
Barang apa saja yang dikecualikan?
Pada tanggal 11 April, Presiden Trump mengatakan bahwa ponsel pintar, laptop, dan sejumlah komponen teknologi lainnya akan dibebaskan dari apa yang disebut “tarif timbal balik”.
Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS mencantumkan 20 kategori produk, termasuk semua komputer, laptop, disk drive, dan peralatan pemrosesan data otomatis. Kategori tersebut juga mencakup perangkat semikonduktor, peralatan, chip memori, dan layar panel datar.
Namun, pada hari Minggu, Trump mengancam akan mengenakan tarif baru pada barang elektronik Tiongkok, tiga hari setelah pemerintahannya mengumumkan pengecualian. Pada hari Senin, ia mengajukan rencana untuk memberlakukan tarif pada semikonduktor dan produk farmasi.
Pengecualian tarif AS
Pada tanggal 11 April, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ponsel pintar, laptop, dan sejumlah komponen teknologi lainnya akan dibebaskan dari tarif timbal balik.
SUMBER: AL JAZEERA
EDITOR: REYNA
Related Posts

Kejati Sumut Sita Rp150 Miliar dari Kasus Korupsi Penjualan Aset PTPN I: Babak Baru Pengungkapan Skandal Pertanahan 8.077 Hektare

Dipimpin Pramono Anung Jakarta Makin Aman dan Nyaman, Ketua Umum APKLI-P: Grand Opening WARKOBI Januari 2026 Diresmikan Gubernur DKI

Refly Harun Dan RRT Walkout saat Audiensi Dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri

Subuh, Kolaborasi, Kepedulian, dan Keberkahan

Dukung Revisi PP 50/2022, Ketua Umum APKLI-P: Praktek Tax Planing PPH 0,5% UMKM Puluhan Tahun Dibiarkan

LPG, LNG, CNG dan Kompor Induksi, Solusi Emak Emak Swasembada Energi Di Dapur

Kolonel (PURN) Sri Radjasa: Jokowo Titip Nama Jaksa Agung, Prabowo Tak Respons

Jokowi, Oh Jokowi

Gelar Pahlawan Nasional Untuk Pak Harto (2): Menumpas PKI dan Menghindarkan Indonesia dari Negara Komunis

Menjaga Dinasti Juara: Menakar Figur Suksesi KONI Surabaya



No Responses