Letjen Kunto Arief Dicopot, Isu Politik Keluarga Muncul: Dugaan Imbas dari Manuver Tri Sutrisno?

JAKARTA – Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Letnan Jenderal (Letjen) TNI Kunto Arief Wibowo, resmi dicopot dari jabatannya. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025. Pencopotan ini langsung memicu spekulasi, mengingat latar belakang keluarga Kunto dan dinamika politik nasional yang sedang memanas.

Letjen Kunto Arief diketahui merupakan putra dari Jenderal (Purn) TNI Try Sutrisno, mantan Panglima TNI dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saat ini, Try Sutrisno tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI-POLRI yang tengah menjadi sorotan publik karena sikap politiknya. Forum tersebut secara terbuka mendesak agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya, dengan alasan pelanggaran etika dan prinsip demokrasi dalam proses pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024.

Spekulasi pun muncul: apakah pencopotan Kunto berkaitan dengan sikap politik sang ayah?

Setelah dicopot, Kunto tak langsung pensiun dari dinas militer, melainkan dipindah menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), posisi yang secara fungsional jauh dari arena strategis. Banyak pihak menilai ini sebagai “parkir jabatan” — bentuk penyingkiran halus yang sering terjadi dalam dunia militer ketika seseorang dianggap tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan politik tertinggi.

Menariknya, posisi Kunto Arief sebagai Pangkogabwilhan I digantikan oleh Laksamana Muda (Laksda) Hersan. Nama ini bukan nama asing di lingkar kekuasaan. Hersan adalah mantan ajudan Presiden Joko Widodo dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres), posisi penting yang menghubungkan istana dengan institusi militer. Sebelum diangkat sebagai Pangkogabwilhan I, Laksda Hersan menjabat sebagai Panglima Komando Armada III (Pangkoarmada III).

Penunjukan mantan ajudan Jokowi ke posisi strategis ini dinilai sejumlah pengamat sebagai upaya peneguhan loyalitas militer terhadap kekuasaan sipil, namun juga menuai pertanyaan tentang potensi politisasi institusi pertahanan.

“Pergantian ini sangat politis, apalagi mengingat hubungan Try Sutrisno dengan gerakan moral para purnawirawan yang menolak dinasti politik. Pemindahan Letjen Kunto tidak bisa dipisahkan dari konteks itu,” ujar analis militer dan keamanan nasional, Yayan Sofyan, kepada media.

TNI sendiri dalam pernyataan resminya menyebut rotasi jabatan ini sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karier. Namun, dalam lingkaran militer, perpindahan seorang perwira tinggi ke jabatan staf khusus kerap dibaca sebagai langkah “pembekuan peran.”

Sejauh ini, baik Letjen Kunto Arief maupun Try Sutrisno belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait rotasi tersebut. Namun gelombang diskusi terus berkembang, terutama di media sosial dan forum-forum purnawirawan.

Kini, publik menanti: apakah rotasi ini akan menjadi akhir dari gejolak internal militer, atau justru menandai babak baru dalam tarik-menarik kekuasaan sipil dan militer di tengah krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional?

EDITOR: REYNA

Related Posts