Mahasiswa S3 Bertanya

Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di tengah riuh dan gemuruh dampak pernyataan sikap dan surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang dilayangkan kepada DPR RI, MPR RI, DPD RI, yang ditembuskan kepada Presiden RI dan instansi-instansi lain yang dipandang berkompetensi, salah seorang mahasiswa S3 Prodi Studi Islam sebuah Universitas terkemuka di Yogyakarta japri penulis begini.

Assalamualaikum.
Prof, kalau dari forum rektor atau para guru besar adakah desakan yang sama seperti yang dilakukan oleh para mantan jenderal tersebut?
Merasakan kegelisahan yang sama, lalu melakukan upaya konstitusional untuk memperbaiki kondisi bangsa yang nyaris kehilangan arah ini?

Penulis mengawali jawaban dengan mengutip tanggapan salah seorang anggota DPR RI, Said Abdullah yang diunggah TEMPO.CO, Jakarta – 4 Juni 2025, 12.22 WIB, demikian.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), Said Abdullah, memastikan bahwa
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima surat dari Forum
Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi usulan pemakzulan Gibran
Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

Adapun setelah menerima surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu, kata Said Abdullah, DPR memerlukan waktu untuk dapat menindaklanjuti usulan pencopotan Gibran.

“Menurut hemat saya tidak ujug-ujug surat yang masuk itu langsung diproses di rapat pimpinan, dari Rapim ke Badan Musyawarah. Tapi tentu pimpinan DPR akan mengkaji terlebih dahulu, karena pimpinan DPR alatnya banyak,” ujar Ketua Badan Anggaran DPR itu.

Menurut Said Abdullah, saat ini isu pemakzulan Gibran belum nyaring berhembus di kursi Parlemen. Alih-alih fokus pada isu pemakzulan anak mantan presiden Joko Widodo itu, Said Abdullah menyebut ada tantangan lain yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu masalah geopolitik. Sehingga ia meminta masyarakat untuk menunggu pernyataan sikap dari DPR.

Pernyataan Said Abdullah yang sangat diplomatis tersebut setidaknya menyiratkan tiga hal.

Pertama, bahwa hingga kini para anggota Dewan Perwakilan Rakyat belum memperbincangkan isu nasional yang disuarakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI lebih dari sebulan yang lalu, yang diampifikasi oleh Forum Kebangsaan Yogyakarta pada 20 Mei 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, dan disuarakan pula oleh warga Bandung dan sekitarnya yang dimotori oleh Syafril Sofyan dkk.

Kedua, para anggota DPR tidak sensitif terhadap kegelisahan rakyat Indonesia pada umumnya, berkenaan dengan beberapa orang menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto yang diduga kuat telah melakukan tindak korupsi, dan poin kedelapan pernyataan FPPTNI untuk mengganti Wakil Presiden.

Ketiga, pimpinan DPR RI tidak akan segera menindaklanjuti surat serius Forum Purnawirawan Prajurit TNI, sungguhpun surat tersebut juga telah ditembuskan kepada Presiden RI, dan telah viral di seluruh wilayah Negeri.

Bilamana tiga hal tersebut benar, maka sudah sepatutnya Forum Rektor seluruh Indonesia menyuarakan sikap mendukung pernyataan FPPTNI demi keselamatan negeri ini.

Penulis memprediksi, bilamana hingga pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan RI, 17 Agustus 2025, belum ada tanda-tanda respon positif dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka rakyat akan kehabisan kesabaran atas kondisi negeri yang tak kunjung membaik ini. Semoga mereka menyadari.
Wallahu a’lam.

EDITOR: REYNA

Related Posts