Departemen Luar Negeri mengatakan sanksi bertujuan untuk membatasi aliran pendapatan yang digunakan Iran untuk ‘membiayai kegiatannya yang tidak stabil’
WASHINGTON – AS pada hari Kamis memberlakukan sanksi baru terhadap entitas dan kapal yang terkait dengan industri minyak Iran, meningkatkan tekanan terhadap Teheran beberapa hari sebelum perundingan antara kedua negara di Oman.
“Departemen Luar Negeri AS hari ini memberikan sanksi kepada operator terminal kedua yang berbasis di Tiongkok, Guangsha Zhoushan Energy Group Co Ltd, yang menerima sedikitnya delapan kargo minyak mentah Iran dalam beberapa tahun terakhir,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce dalam sebuah pernyataan.
Tiga perusahaan manajemen kapal juga ditetapkan, dan dua kapal diidentifikasi sebagai milik perusahaan-perusahaan tersebut yang diblokir.
Departemen Keuangan juga telah mengambil tindakan terkoordinasi, menetapkan entitas tambahan yang berbasis di Uni Emirat Arab dan India serta memblokir hampir 30 kapal yang terlibat dalam pengiriman minyak Iran.
Bruce mengatakan tindakan hari Kamis tersebut merupakan bagian dari kebijakan “tekanan maksimum” Presiden Donald Trump yang bertujuan untuk mencegah Iran “memiliki semua jalan menuju senjata nuklir dan melawan pengaruh jahat rezim tersebut.” “Sanksi ini akan membatasi aliran pendapatan yang digunakan rezim Iran untuk membiayai kegiatan destabilisasinya dan merupakan bagian dari komitmen Presiden Trump untuk mendorong ekspor minyak Iran hingga nol — terutama ekspor minyak ke China,” tambahnya.
EDITOR: REYNA
Related Posts
Sikap Arogan Ketua Tim Reformasi Polri Justru Tak Hendak Mendengarkan Suara Rakyar
Sutoyo Abadi: Memusingkan
Tantangan Transformasi Prabowo
Kementerian PKP Tertinggi Prestasi Penyerapan Anggaran dari Seluruh Mitra Komisi V
Kejati Sumut Sita Rp150 Miliar dari Kasus Korupsi Penjualan Aset PTPN I: Babak Baru Pengungkapan Skandal Pertanahan 8.077 Hektare
Dipimpin Pramono Anung Jakarta Makin Aman dan Nyaman, Ketua Umum APKLI-P: Grand Opening WARKOBI Januari 2026 Diresmikan Gubernur DKI
Refly Harun Dan RRT Walkout saat Audiensi Dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri
Subuh, Kolaborasi, Kepedulian, dan Keberkahan
Dukung Revisi PP 50/2022, Ketua Umum APKLI-P: Praktek Tax Planing PPH 0,5% UMKM Puluhan Tahun Dibiarkan
LPG, LNG, CNG dan Kompor Induksi, Solusi Emak Emak Swasembada Energi Di Dapur
No Responses