Barak Bandung Gelar Aksi Desak Aparat Selidiki Kebocoran Anggaran di Dinas Bina Marga Jawa Barat

Barak Bandung Gelar Aksi Desak Aparat Selidiki Kebocoran Anggaran di Dinas Bina Marga Jawa Barat
Barisan Aksi (Barak) Bandung gelar aksi didepan kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPTR) Jawa Barat, Kota Bandung (23/09/2025)

BANDUNG – Demonstran yang tergabung dalam Barisan Aksi (Barak) Pemuda dan Mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPTR) Jawa Barat, Kota Bandung (23/09/2025). Mereka mendesak agar aparat penegak hukum untuk hadir menyelidiki potensi kebocoran anggaran hasil dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Mereka khawatir adanya indikasi penyimpangan pengelolaan anggaran di dinas tersebut. Pasalnya, disinyalir terdapat indikasi ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran untuk proyek pembangunan, juga tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan.

Hal tersebut merupakan bentuk kelemahan pengawasan dalam pelaksanaan proyek, sehingga menyebabkan rendahnya kualitas hasil pekerjaan dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Menurut Ferri sebagai korlap aksi, “Tiap tahunnya DBMPTR Jawa Barat selalu menjadi temuan Badan Pemeiksa Keuangan (BPK), dengan kasus “template” yakni pelaksanaan kerja yang tidak sesuai kontrak. Jika pada 2023 ada temuan mengenai belanja bahan bakar dan pelumas pada DBMPR Jawa Barat tidak didukung dengan bukti yang benar dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya senilai Rp.7.887.712.500.”

“Pada 2024 Pemprov Jabar mengganggarkan Rp. 608.011.408.751 untuk belanja modal jalan dan irigasi dan jaringan. Dalam prosesnya ada beberapa paket pekerjaan, yakni kelebihan bayar atau kekurangan volume yang tidak sesuai kontrak yang apabila dikarkulasikan mencapai Rp. 9.600.537646 Rupiah” lanjutnya.

Masih menurut Ferri meskipun secara administrasi ada beberapa pengembalian, namun potensi melawan hukum atas dugaan kebocoran anggaran patut diselidiki, sebab rakyat tentunya menjadi obyek pasti dirugikan, apalagi anggaran tersebut bersumber dari rakyat melalui pajak.

“Tentunya kami berharap ada andil dari dinas agar tidak menormalisasi temuan BPK yang berulang tiap tahunnya. Juga meminta aparat hukum seperti KPK, kejaksaan maupun kepolisian untuk tidak menutup mata dan telinga untuk segera melakukan penyelidikan,” ungkap Ferri.

Barisan Aksi (Barak) Bandung gelar aksi didepan kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPTR) Jawa Barat, Kota Bandung (23/09/2025)

Para demostran sempat ditemui oleh Kosasih sebagai Sekdis DBMPR Jabar, dan duduk bersama dengan massa demostran di halaman Gedung dinas tersebut. Ia berterima kasih atas kritik sosial dan berjanji akan menindaklanjuti keresahan akan tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa.

Berikut tuntutan dari Barisan Aksi (Barak) Pemuda dan Mahasiswa :

1.Mendesak Aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki potensi melawan hukum atas dugaan kebocoran anggaran pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat yang tiap tahunnya sering menjadi temuan BPK.

2.Perbaiki sistem pengelolaan anggaran dan pengawasan proyek di DBMPR Jawa Barat untuk mencegah pelanggaran serupa.

3.Copot pejabat struktural dan PPK pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang yang tidak mampu bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran dan pengendaliaan pekerjaan.

4.Blacklist penyedia barang/jasa yang bermasalah yang merugikan Rakyat dan Negara.

EDITOR: REYNA

Last Day Views: 26,55 K