Catatan Aktivis Demokrasi, 77 Tahun Indonesia Merdeka: Bagaimana Memperbaiki Carut-Marut Politik dan Ekonomi

Chris Komari: Pasal 33 UUD 1945

Yang menjadi guiding principle saya untuk membenahi sektor ekonomi di Indonesia adalah pasal 33, UU 1945 dimana: Semua cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteran dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Secara specific dibawah ini yg akan saya lakukan:

1). Akan menarik semua tanah HGB dan HGU dan memerintahkan BUMN untuk mengelolanya sendiri.

2). Semua BUMN harus profit oriented dan semua CEO BUMN cukup diberi waktu 2 tahun untuk membuat perubahan positive (positive trends) terhadap semua perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN yang dia pimpin dengan benchmark setiap 6 bulan dievaluasi, atau dipecat.

Semua BUMN tidak lagi ada anggota Komisioner yang makan gaji buta. Cukup CEO dan team anggota kerjanya.

3). Semua APBN dan APBD Propinsi dan APBD kota dan Kabupaten harus “Surplus Oriented”, bukan lagi “program oriented” atau “alokasi dana oriented”.

This is new approach for Indonesia…!!!!

Kebijakan ini akan memaksa semua Gubernur, Wali Kota dan Bupati untuk kerja keras; tidak hanya ongkang-ongkang dikantor, untuk meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD), sehingga semua Pilkada akan mencari pemimpin daerah yang mengerti ekonomi dan dunia usaha untuk meningkatkan PAD.

Bila dalam waktu 2 tahun berturut-turut tidak ada perubahan trend positive, harus ada process impeachment di DPRD setempat untuk memecat atau mengganti kepala daerah yang terbukti tidak mampu meningkatkan PAD.

Pendekatan ini akan merubah wajah kandidat kepala daerah.

Mereka yang tidak tahu dunia ekonomi development dan usaha, akan sulit terpilih untuk menjadi Kepala Daerah…!!!

Proses impeachment dan pergantian serta seleksi kepala daerah baru, harus dibuat secepat mungkin dalam proses seminimal mungkin.

Pengganti kepala daerah bisa ditentukan oleh DPRD setempat untuk mencari calon kepala daerah yg lebih qualified guna meningkatkan PAD setempat.

Semua injeksi dana APBN ke APBD akan berorientasi untuk meningkatkan PAD setiap daerah.

Fokus dari semua pejabat kementrian dan BUMN di pusat adalah untuk membantu daerah untuk meningkatkan PAD daerah hingga mencapai diatas 85%.

Team ekonomi groups, yang khusus bekerja mengevaluasi potensi daerah, SDA Daerah dan membantu daerah untuk mencari terobosan baru di 34 Propinsi dan kemudian membantu setiap pemerintahan Kota dan Kabupaten untuk meningkatkan PAD hingga diatas 85%.

Team ekonomi groups harus memiliki satu business model bagi Propinsi, Kota dan Kabupaten yg mandiri dengan PAD diatas 85% untuk dijadikan contoh dan guidance bagi Propinsi, Kota dan Kabupaten lainya.

Sehingga dalam waktu 5 tahun, banyak Propinsi, kota dan Kabupaten diseluruh Indonesia yang memiliki PAD lebih tinggi, target saya diatas 85%.

Sehingga mayoritas Propinsi, Kota dan Kabupaten menjadi self-funded (mandiri secara financial (APBD) dan menjadi pemerintah daerah yang tidak lagi tergantung dana injeksi dari APBN pusat.

Saat ini, hampir semua Kota dan Kabupaten diseluruh Indonesia menerima injeksi dana untuk APBD dari APBN pusat sebesar 75% hingga 85%.

Ini harus dirubah dan diperbaiki.

Kecilnya PAD daerah itu artinya atau membuktikan bahwasanya dunia usaha di Kota dan Kabupaten itu tidak berjalan….!! Kemungkinan besar BUMD dan KADIN daerah juga tidak berjalan.

Untuk mencapai tujuan diatas, tentu akan ada perubahan pembagian profit sharing dan royalties dari hasil SDA Daerah yang dimiliki daerah, harus lebih proportional dengan 2 tujuan:

a). Membantu daerah mencapai 85% PAD.
b). Membantu daerah lain yg tidak memiliki cukup SDA, sehingga bisa mencapai PAD lebih tinggi.

4). Indonesia harus fokus memperbaiki domestic equity market dimasing-masing Daerah Propinsi, Kota dan Kabupaten dengan fokus memperbesar lokal businesses, sektor commercial, sektor manufacturing, home industry dan sektor riil lainya harus diperbesar dan diperbanyak untuk capturing domestic equity market yang lebih besar, yang saat ini dikuasai oleh produk-produk asing dan perusahaan asing.

Import barang dari luar negeri harus batasi. Semua kebutuhan dalam negeri akan dan harus dipenuhi oleh manufacturing dalam negeri.

Semua cabang-cabang produksi yg menguasai hajat hidup orang banyak, seperti tambang minyak, batubara, emas, nickel, thorium, pearl, hutan, kelapa sawit, dll harus dikuasai oleh negara dan BUMN harus yg mengelolanya sendiri.

BUMN dan BUMD akan menjadi fokus dan perhatian saya…!!!

Massive direform sektor “Perbankan, Asuransi,Sdan Real Estate” akan direformasi besar-besaran guna membantu pemerintah daerah mencapai PAD diatas 85%.

Semua BUMN dan BUMD akan fokus menaikan PAD dan harus Profit Orienred sehingga BUMN dan BUMD tidak lagi menjadi Sapi Perah pejabat negara dan pejabat daerah.

BUMN dan BUMD harus bisa berfungsi menjadi soko guru APBN dan APBD.

Karena itu, semua APBN, APBD dan BUMN harus profit and Surplus Oriented….!!!

Pejabat BUMN dan CEO yg tidak mampu, guaranteed akan segera di copot dan diganti…!!!

Bila saya menghadapi kesulitan mengambil alih cabang-cabang produksi yg menguasai hajat hidup orang banyak yg sudah dikuasai asing atau aseng, saya akan bekerja sama dgn DPR untuk nasionalisasi semua perusahaan asing dan aseng yg beroperasi di NKRI.

Mengambil alih semua cabang-cabang produksi penting yg sudah dikuasai asing atau aseng itu lewat national Referendum, khususnya SDA bangsa yg sudah locked in oleh perusahaan asing dan aseng dengan irrevocable contracts…!!!!

Intinya, pasal 33, UUD 1945 harus dijalankan dengan tegas, jelas dan konsekwen…!!!

Intinya, semua Propinsi, Kota dan Kabupaten harus bisa mandiri secara ekonomi, secara financial, memiliki PAD yg cukup besar diatas 85% untuk bisa membayar mayoritas biaya APBD masing-masing.

Minimal 85% APBD mereka adalah self-funded hasil dari PAD, baik itu berupa penghasilan pajak, non-pajak, profit sharing dan royalties dari SDA Daerah atau assets management daerah yg bisa menaikan PAD.

Ini yang menjadi core proyek dan fokus dari Konsep, Visi dan Program ekonomi saya untuk memperbaiki ekonomi dan financial daerah diseluruh NKRI.

Bila APBN, APBD Propinsi, Kota dan Kabupaten menjadi self-funded (Mandiri) minimal 85% dari PAD, tentu hal ini akan membuat ekonomi dan perekonomian Indonesia menjadi lebih solid dan kuat.

Bila APBN Pusat bangkrut, maka APBD daerah masih bisa berjalan dengan baik.

It doesn’t get any stronger than this…!!!

Namun demikian, sehebat dan sebagus apapun konsep, visi dan program seseorang barulah berupa cita-cita, baru angan-angan dan impian yang ingin dicapai.

Ketika kesempatan terbuka dan mampu menjalankan konsep, visi dan program itu dengan baik dan berhasil, barulah itu bisa dikatakan pencapaian yang sangat luar biasa (super extraordinary accomplishments)…!!! 

EDITOR: REYNA
…..

Related Posts