Daniel M Rosyid : Tantangan Kesaudagaran

Oleh : Daniel Mohammad Rosyid

Dalam sebuah zoominar bertema “TNI vs PKI” yg diselenggarakan oleh KAHMI baru-baru ini, prof. Bagir Manan mengatakan bahwa kebangkitan komunisme di Indonesai selama 20 tahun terakhir sebagian disebabkan kegagalan cendekiawan muslim untuk mewujudkan Pancasila di sektor ekonomi. Akibatnya, ekonomi Indonesia semakin liberal kapitalistik. Kemiskinan dan kesenjangan makin menjadi-jadi seperti yang terjadi di AS. Bahkan demokrasi di AS pun terbukti gagal, sementara rasialisme masih subur.

Pemerintah kolonial Belanda telah mengadopsi tesis Snouck Hurgronje untuk memisahkan ekonomi dan politik dalam pemikiran Islam di Nusantara. Ini memperkuat pemikiran Pangeran Benowo yang memilih menjadi kyai di tanah perdikan dari pada menjadi Raja Demak. Pandangan inilah yang kemudian diterima oleh mayoritas ummat Islam hingga hari ini. Ini berbeda dengan pandangan P. Diponegoro dan Imam Bonjol yang tidak terlalu diilhami oleh Walisongo dan memutuskan memberontak melawan penjajahan. Pandangan politik kekuasaan ini kemudian diadopsi oleh Masyumi.

Dalam rangka melawan kebangkitan komunisme di Indonesia, ummat Islam harus mengambil jalan Diponegoro dan Syarikat Dagang Islam untuk sekaligus melawan tesis Snouck Hurgronje itu. Ini berarti ummat Islam harus mereposisi peran politik ekonomi agar tidak menjadi buruh, profesional atau sekedar penonton. Ini menjelaskan mengapa NU dan Muhammadiyah masih bisa menerima riba dalam kehidupan ekonomi ummat dengan alasan kedaruratan. Darurat selama 50 tahun ?

ICMI telah mengambil sikap untuk mulai membangun ekonomi syariah dengan memprakarsai pendirian Bank Muammalat pada awal 1990an. Setelah itu banyak Bank BUMN yang membuka layanan syariah. Namun hingga hari ini kapitalisasi perbankan syariah nasional masih belum membanggakan. Namun karena jagad politik nasional justru semakin liberal kapitalistik setelah reformasi, perbankan syariah justru mengalami stagnasi jika bukan degradasi hingga hari ini.

Sementara itu, wawasan kesaudagaran ummat Islam juga menyusut seiring dengan proyek sekulerisasi, deislamisasi, dan deagromaritimisasi besar-besaran sejak Orde Baru. Pada saat parpol Islam makin berkurang pengaruhnya secara politik, peran ekonomi ummat Islam juga makin menyusut. Sebagian besar warga muda muslim justru memilih menjadi profesional yang bekerja di BUMN dan perusahaan-perusahaan asing maupun aseng. Sektor pertanian dan kemaritiman juga terbengkalai seiring dengan urbanisasi besar-besaran ke Jawa sebagai pusat pertumbuhan berbasis industri.

Obsesi pertumbuhan berbasis ekspor sumberdaya alam tak-terbarukan ataupun komoditi bernilai tambah rendah telah menyebabkan penelantaran pengelolaan trade and commerce. Sebagai produsen kita tidak menjadi price-maker.Harga komoditi justru ditentukan di Hongkong, London, atau New York. Sejak sistem moneter dunia mencampakkan emas, perdagangan internasional menjadi instrumen pengurasan sumberdaya alam nasional untuk kepentingan Barat yang memaksakan US Dollar sebagai alat pembayaran.

Obsesi pertumbuhan tidak berkualitas itu diperburuk oleh pengelolaan perdagangan domestik yang juga telantar. Sistem transportasi nasional kita kini terjebak dalam moda jalan yang tidak efisien, berbahaya dan polutif. Ini telah menelantarkan sektor kemaritiman sebagai instrumen penting dalam memastikan biaya logistik yang efisien. Akibatnya kesenjangan spasial antara Jawa dan Luar Jawa hingga hari ini masih buruk. Cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia makin jauh panggang dari api.

Doktrin Wawasan Nusantara yang semula dibangun oleh Djoeanda, dan Mochtar Kusumaatmaja, serta diperkuat kemudian oleh BJ Habibie sesungguhnya sebuah wawasan trade and commerce. Wawasan saudagar muslim.

Rosyid College of Artsa and Maritime Studies, Gunung Anyar, Surabaya, 28/9/2021. EDITOR : REYNA

Related Posts