Oleh: Sutoyo Abadi
Kajian Politik Merah Putih sebagai media belajar mengapresiasi perjuangan para aktivis menegakkan kejujuran lawan segala bentuk tipuan, kebohongan, khususnya rekam jejak mantan Presiden Jokowi yang menyisakan dugaan Ijazahnya palsu dengan segala dampak dan akibatnya.
Pada Sabtu, 15/11/2025 ( malam Minggu ), agak larut kembali berkumpul, sesuai nalurinya diskusi pasti akan nyasar pada masalah nasib rakyat akibat kendali dan kelola negara yang carut marut.
Akhirnya sepakat memfokuskan pada thema duitokrasi yang sedang menerpa sebagai virus ganas menyerang semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kekejaman duitokrasi adalah fenomen, kekuatan uang mengambil alih proses kekuasaan sehingga kekuasaan yang seharusnya berdaulat pada rakyat berubah menjadi kekuasaan yang dikendalikan oleh “duitokrasi.
Penyakit berawal dari politik dan uang menjadi penentu utama siapa yang jadi pemenang dalam Pilpres, dampaknya meluas kemana – mana.
Sejak Jokowi jadi presiden atas rekayasa pemilik uang bandar oligark, demikian pada pemilu 2024, Prabowo sama saja menang pemilu juga atas dukungan rekayasa bandar pemilik uang, dampaknya Presiden harus tunduk dengan bandar pemilik saham terbesar untuk pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres).
Duitokrasi meluluh lantakkan, menghancurkan, merusak semuanya, khususnya sistem demokrasi dan tatanan penyelenggaraan negara, rusak parah moralitas dalam konteks politik dan pemerintahan.
“Duitokrasi” dominasi uang dalam proses politik sudah mengalahkan kekuasaan rakyat dalam demokrasi berganti dengan penguasa produksi bandar, badut, bandit sebagai menindas rakyat.
Situasi ini merubah keadaan negara menjadi pesta para koruptor dan penipu yang memanfaatkan uang sebagai amunisi untuk menyergap dan melumpuhkan penguasa negara dan mengendalikan sistem pemerintahan.
Bagaimana uang mendominasi politik, menciptakan kerusakan moral, menggerogoti kepercayaan publik pada pemerintah, dan menyebabkan kerusakan yang luas di berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Penyebab munculnya duitokrasi
Pertama, lemahnya penegakan hukum terhadap praktik politik uang, pemerintah hanya menjadi macan ompong sebagai budak pemilik uang ( oligark hitam )
Kedua, adanya sikap permisif dari elit politik dan budaya masyarakat terhadap praktik jual beli kekuasaan menjadi hal yang wajar dan meluas.
Ketiga, adanya hubungan erat antara kekuasaan dan modal yang menciptakan oligarki politik, di mana penguasa negara hanya menjadi hamba kepada kekuatan pemodal, bukan rakyat.
Keempat, ambisi dan kepentingan elit politik yang menutupi semua moralitas dan tanggung jawab demi mempertahankan atau merebut kekuasaan dengan segala cara uang sebagai penentu utama.
Diskusi diakhiri dengan kesepakatan bahwa fakta yang terjadi saat ini, kekejaman politik “duitokrasi” adalah realitas pahit di mana demokrasi dan kekuasaan dibajak oleh kekuatan uang sehingga merusak seluruh nilai dan fungsi kekuasaan untuk rakyat serta membawa bangsa pada kerusakan moral dan sosial yang parah.
EDITOR: REYNA
Related Posts

Sri Radjasa : Jangan Biarkan Indonesia Jatuh di Kaki Mafia

Cinta, Kuasa, dan Kejatuhan: Kisah Gelap Yang Menyapu Ponorogo

Jokowi, Antara Luka Hati dan Rasio Politisi

Ketika Ruang Bicara Dibelenggu: Pembela Dr. Tifa Menuntut Penghentian Penyidikan

Nasionalisme Prabowo: Jalan Baru atau Bayang-Bayang Jokowi?

Dialog Kebudayaan: Menjemput Peradaban Surabaya

Kuliah Lapang Mahasiswa S3 Sekolah Pasca Sarjana UB: Integrasi Teori dan Praktik untuk Solusi Lingkungan Berkelanjutan

Fakus Perjuangan Kita – Selamatkan Indonesia Dari Kehancurannya

Panja DPR Ambil Alih Komando Reformasi Penegak Hukum

Menyingkap Serangan Balik Mafia Migas dan Tambang



No Responses