MADIUN – Banyaknya Penyalahgunaan Wewenang Di Kementerian Agama, membuat Forum.Santri Anti Korupsi ( Forsak ) Pertanyakan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
Yoga Hayu aktivis Forsak kepada wartawan Zona Satu menyampaikan “Ketidakjelasan Inspektorat Kementerian Agama dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran aparatur di Kementerian Agama menjadi perhatian Forsak” ujarnya
“Forsak sesungguhnyq sudah cukup peduli untuk ikut serta mengawasi kerja aparatur di Kementerian Agama khususnya yang di Jawa Timur. Beberapa kasus pelanggaran disiplin, etika dan penyalahgunaan wewenang oleh Forsak sudah dilaporkan ke Inspektorat Kementerian Agama, namun tidak ada kejelasan kelanjutnya. Ambillah contoh yang saya sendiri mendengar dari karyawan Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur dalam kasus pungli dengan korban PPPK di Kementerian Agama Kota Madiun, sudah juga dilaporkan ke Inspektorat Kementerian Agama dan kabar yang Forsak terima sudah dilakukan pemeriksaan setahun yang lalu oleh Inspektorat Kementerian Agama, namun silahkan Zona Satu telusuri tidak jelas kelanjutannya ” jelas Yoga Hayu.
“Maka pantas saja kalau penyalahgunaan wewenang di Kementerian Agama tidak berkurang bahkan bertambah, karena kerja yang tidak jelas dari Inspektorat” ujar salah satu karyawan dalam Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur yang tidak berkenan namanya ditulis.
“Oleh karena itu untuk menjadikan Kementerian Agama baik, saya menyarankan kepada Forsak kalau ada temuan penyalahgunaan wewenang sebaiknya langsung saja dibawa ke Aparat Penegak Hukum biar ada kejelasan kelanjutannya seperti kasus pungli di Kementerian Agama Kota Madiun yang korbannya PPPK yang baru, saya sarankan Forsak desak Kejaksaan Tinggi untuk mengambil alih penanganan kasusnya” tambahnya serius.
EDITOR: REYNA
Related Posts

Sikap Arogan Ketua Tim Reformasi Polri Justru Tak Hendak Mendengarkan Suara Rakyar

Sutoyo Abadi: Memusingkan

Tantangan Transformasi Prabowo

Kementerian PKP Tertinggi Prestasi Penyerapan Anggaran dari Seluruh Mitra Komisi V

Kejati Sumut Sita Rp150 Miliar dari Kasus Korupsi Penjualan Aset PTPN I: Babak Baru Pengungkapan Skandal Pertanahan 8.077 Hektare

Dipimpin Pramono Anung Jakarta Makin Aman dan Nyaman, Ketua Umum APKLI-P: Grand Opening WARKOBI Januari 2026 Diresmikan Gubernur DKI

Refly Harun Dan RRT Walkout saat Audiensi Dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri

Subuh, Kolaborasi, Kepedulian, dan Keberkahan

Dukung Revisi PP 50/2022, Ketua Umum APKLI-P: Praktek Tax Planing PPH 0,5% UMKM Puluhan Tahun Dibiarkan

LPG, LNG, CNG dan Kompor Induksi, Solusi Emak Emak Swasembada Energi Di Dapur



No Responses