Gaza membutuhkan solusi politik, bukan solusi militer, kata Abbas kepada Cameron dari Inggris

Berbicara kepada Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron, Mahmoud Abbas mendesak penghentian serangan pendudukan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pemukim teroris di Tepi Barat

RAMALLAH, Palestina – Tidak ada solusi keamanan atau militer untuk Jalur Gaza, hanya solusi politik, kata Presiden Palestina Mahmoud Abbas kepada Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron pada Rabu malam (24/1), seperti dilaporkan Anadolu Agency.

Cameron tiba di Israel pada hari Selasa dalam tur regional ke wilayah pendudukan Palestina, Qatar, dan Türkiye untuk mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin mengenai jeda kemanusiaan yang mendesak dan mencapai kesepakatan untuk membebaskan sandera Israel yang ditahan di Gaza.

Bertemu dengan Cameron di Ramallah, Tepi Barat, Abbas menyerukan penghentian segera agresi Israel terhadap rakyat Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem, menurut kantor berita resmi Palestina Wafa.

Dia juga menekankan perlunya mempercepat masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah kantong Palestina, kata badan tersebut.

Abbas mendesak penghentian serangan pendudukan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pemukim teroris di Tepi Barat, dan menegaskan kembali penolakannya terhadap pengungsian warga Palestina dari Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem, tambah Wafa.

Dia menggarisbawahi perlunya Israel menghentikan praktik penindasan, pembersihan etnis, dan melemahkan solusi dua negara, kata badan tersebut.

Keamanan dan perdamaian dicapai dengan mengarahkan pada solusi politik yang sejalan dengan solusi dua negara, menurut Abbas.

Israel melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, sejauh ini menewaskan sedikitnya 25.700 warga Palestina dan melukai 63.740 lainnya. Hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.

Perang Israel telah menyebabkan 85% penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara lebih dari separuh infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.
​
EDITOR: REYNA

Related Posts