Habib Umar Alhamid: Pernak Pernik Permasalahan Setahun Pemerintahan Prabowo

JAKARTA— Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, menyampaikan evaluasi tajam terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang telah berjalan setahun lebih. Masih banyak “pernak-pernik permasalahan” yang belum diselesaikannya, terutama di sektor ekonomi dan penegakan hukum yang dinilai masih lemah ketika berhadapan dengan para pemilik modal besar.

Sudah saatnya Presiden Prabowo harus memberi ruang penuh kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa—yang menggantikan posisi Menteri Keuangannya sebelumnya—untuk melakukan pembenahan struktural di sektor ekonomi dan keuangan negara.

“Saya melihat ada tanda-tanda bahwa langkah-langkah reformasi ekonomi yang dirancang Purbaya kerap tertahan oleh dinamika internal pemerintahan, termasuk kepentingan politik tertentu dan resistensi dari kelompok yang selama ini menikmati status quo,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (18/11/2025).

Menurutnya, Purbaya memiliki reputasi profesional dan rekam jejak integritas yang kuat. Karena itu, Prabowo harus memperkuat keberaniannya untuk memberi dukungan penuh, baik secara politik maupun kelembagaan, guna memastikan transisi ekonomi Indonesia tetap berada di jalur yang tepat.

Di bidang hukum, Habib Umar menilai masih banyak persoalan besar yang terkesan mandek. Ia menyoroti lemahnya penegakan hukum ketika berhadapan dengan pejabat dan konglomerat besar (oligarki).Dan adanya pembangkangan dari pihak-pihak dalam hal ini aparatur negara. Untuk itu Habib Umar meminta agar Prabowo mengantisipasi dan memberi sangsi tegas.

“Seharusnya Prabowo jangan mengulur waktu dalam hal yang vital, masalah tersebut harus segera di tuntaskan. Tegakkan hukum dengan setegak-tegaknya. Jangan hukum loyo saat berhadapan dengan pejabat dan para konglomerat,” ujarnya.

Habib Umar mengatakan, saat ini publik menunggu langkah nyata pemerintah dalam membongkar jaringan kejahatan terorganisir, termasuk:

1. Kasus judi online yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah, tetapi belum menyentuh figur-figur kuat di belakangnya.

2. Kasus Pertamina, yang menyangkut kerugian besar negara serta dugaan keterlibatan elit tertentu.

3. Peredaran narkoba, yang hingga kini proses hukum hanya menyasar kurir dan pengedar kecil, sementara aktor besar belum tersentuh.

Habib Umar menilai tiga persoalan tersebut sebagai “indikator paling jelas apakah pemerintah benar-benar serius menegakkan hukum.”

Habib Umar juga mengingatkan kembali janji kampanye Prabowo yang akan mengejar para koruptor sampai ke Antartika. Menurutnya, janji tersebut masih ditunggu realisasinya.

“Karena saya yakin para koruptor tidak sembunyi di Antartika. Mereka justru bersembunyi di ketiak para pejabat dan penguasa yang ada saat ini,” tutur Habib Umar dengan nada kritik yang tajam.

Ia mengatakan publik ingin menyaksikan tindakan yang konsisten, bukan hanya slogan yang menggugah. Bila Prabowo ingin disegani di dalam maupun luar negeri, komitmen antikorupsi harus diwujudkan tanpa pandang bulu.

Habib Umar melihat ada dinamika di internal pemerintahan yang melemahkan efektivitas kerja teknis para menteri. Beberapa kebijakan strategis kerap tertunda karena tarik-menarik kepentingan antara kelompok politik maupun para pemain ekonomi besar.

Menurutnya, reformasi ekonomi dan penegakan hukum akan selalu tersendat jika pemerintah tidak berani memutus dominasi konglomerasi yang terlalu kuat. Negara harus kembali menjadi subjek utama, bukan objek permainan oligarki.

Habib Umar menilai bahwa operasi pemberantasan judi online, penyelidikan kasus Pertamina, hingga pemberantasan narkoba masih lebih banyak berupa gerakan permukaan—ramai di media, tetapi belum menyentuh aktor besar.(Nn)

EDITOR: REYNA

Related Posts