WASHINGTON – Universitas Harvard mengatakan tidak akan mematuhi daftar tuntutan dari pemerintahan Trump yang dimaksudkan untuk menindak tegas anti-Semitisme dan pelanggaran hak sipil, yang mempertaruhkan hibah dan kontrak federal senilai $9 miliar.
Presiden universitas Alan Garber mengatakan dalam sebuah surat bahwa institusi tersebut “tidak akan menyerahkan independensinya atau melepaskan hak konstitusionalnya”.
Pernyataan tersebut muncul beberapa hari setelah pemerintahan Trump memperingatkan Harvard bahwa mereka harus mematuhi daftar tuntutan yang diperbarui dan diperluas jika ingin “mempertahankan hubungan keuangan [mereka] dengan pemerintah federal”.
Institusi tersebut diharuskan untuk “‘mengaudit’ sudut pandang mahasiswa, fakultas, staf, dan ‘mengurangi kekuatan’ mahasiswa, fakultas, dan administrator tertentu yang menjadi sasaran karena pandangan ideologis mereka”, kata Garber.
“Resep pemerintahan melampaui kekuatan pemerintah federal,” lanjutnya. “Tidak ada pemerintah – terlepas dari partai mana yang berkuasa – yang boleh mendikte apa yang boleh diajarkan di universitas swasta, siapa yang boleh diterima dan dipekerjakan, dan bidang studi dan penyelidikan apa yang boleh mereka tekuni.”
Pemerintahan Trump telah berupaya untuk menindak tegas ujaran pro-Palestina di universitas-universitas AS setelah protes kampus yang meluas sebagai bentuk penentangan terhadap perang Israel di Gaza selama 18 bulan terakhir.
SUMBER: AL JAZEERA
EDITOR: REYNA
Related Posts

Sikap Arogan Ketua Tim Reformasi Polri Justru Tak Hendak Mendengarkan Suara Rakyar

Sutoyo Abadi: Memusingkan

Tantangan Transformasi Prabowo

Kementerian PKP Tertinggi Prestasi Penyerapan Anggaran dari Seluruh Mitra Komisi V

Kejati Sumut Sita Rp150 Miliar dari Kasus Korupsi Penjualan Aset PTPN I: Babak Baru Pengungkapan Skandal Pertanahan 8.077 Hektare

Dipimpin Pramono Anung Jakarta Makin Aman dan Nyaman, Ketua Umum APKLI-P: Grand Opening WARKOBI Januari 2026 Diresmikan Gubernur DKI

Refly Harun Dan RRT Walkout saat Audiensi Dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri

Subuh, Kolaborasi, Kepedulian, dan Keberkahan

Dukung Revisi PP 50/2022, Ketua Umum APKLI-P: Praktek Tax Planing PPH 0,5% UMKM Puluhan Tahun Dibiarkan

LPG, LNG, CNG dan Kompor Induksi, Solusi Emak Emak Swasembada Energi Di Dapur



No Responses