Oleh: Daniel Mohammad Rosyid @ Rosyid College of Arts
NKRI Negara Musyawarah sesuai UUD1945 adalah milestone penting dalam road map menuju kekhalifahan nubuwwaty global. Bangsa ini telah dijegal kekuatan2 nekolimik segera setelah NKRI diproklamasikan 1945. Selama perang dingin, UUD1945 diganti berkali-kali menjadi UUD RIS, UUDS, lalu kembali ke UUD1945 namun dibelokkan ke Nasakom oleh Soekarno, juga dibelokkan ke ersatz capitalism oleh Soeharto. UUD 1945 akhirnya berhasil diganti dengan UUD2002 oleh kaum neolib dan neokom radikal yg memanfaatkan kaum nasionalis sebagai useful idiots. UUD2002 telah terbukti melahirkan Jokowisme, dan full fledge capitalism serta korporatokrasi mbelgedhes.
Sejak globalisasi, lalu kehadiran internet dan digitalisasi yang meluluhkan batas2 negara, kini muncul jagad multipolar dengan Brazil, Rusia, China, dan India sebagai kekuatan2 ekonomi baru menantang dominasi AS/Barat. Dengan kelahiran nationalism versi Trump, dan juga nativism ala KDM di tanah Sunda, kekosongan ideologi dan kekuatan dominan post pax Americana ini, peluang UUD1945 diwujudkan oleh presiden Prabowo tidak saja lebih layak, tapi juga sekaligus solutif agar Garuda tidak terus diinjak Gajah, atau ditelan Naga.
Jika kelahiran Islam dari pedalaman Hijaz tidak pernah diperkirakan oleh adidaya Persia maupun Byzantium, maka dalam perspektif kebangkitan Islam di Indonesia, Kembali ke UUD1945 adalah hijrah menuju Madinah, sedang kelahiran khilafah ‘ala minhajul nubuwah yg tak-terelakkan itu sejajar dengan futuh Mekkah. Baik Trump maupun Netyanahu tahu persis skenario eskatologi ini dan jika tidak mampu mencegahnya, keduanya sedang berusaha menungganginya.
Gunung Anyar, Surabaya. 25 Mei 2025
EDITOR: REYNA
Related Posts

Gelar Pahlawan Nasional Untuk Pak Harto (3): Membangun Stabilitas Politik dan Menghindarkan Indonesia dari Kekacauan Pasca 1965

Pertemuan “Rahasia” di PTIK (Bagian 2): Guncangan di Ruang Reformasi dan Bayang-Bayang Operasi Garis Dalam

Pertemuan “Rahasia” di PTIK (Bagian 1) : Walkout, Ketegangan, dan Polemik Komisi Reformasi Polri

Sikap Arogan Ketua Tim Reformasi Polri Justru Tak Hendak Mendengarkan Suara Rakyar

Sutoyo Abadi: Memusingkan

Tantangan Transformasi Prabowo

Kementerian PKP Tertinggi Prestasi Penyerapan Anggaran dari Seluruh Mitra Komisi V

Kejati Sumut Sita Rp150 Miliar dari Kasus Korupsi Penjualan Aset PTPN I: Babak Baru Pengungkapan Skandal Pertanahan 8.077 Hektare

Dipimpin Pramono Anung Jakarta Makin Aman dan Nyaman, Ketua Umum APKLI-P: Grand Opening WARKOBI Januari 2026 Diresmikan Gubernur DKI

Refly Harun Dan RRT Walkout saat Audiensi Dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri



No Responses