JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik tajam kepada PT Pertamina (Persero) saat rapat dengan DPR. Ia menuding perusahaan energi pelat merah itu tidak serius dalam membangun infrastruktur vital berupa kilang minyak.
“Pertamina itu malas membangun kilang minyak. Katanya akan membangun 7 kilang, tapi nyatanya sampai sekarang belum ada barangnya,” tegas Purbaya di hadapan anggota dewan.
Janji Tujuh Kilang Yang Menguap
Menurut Purbaya, sejak bertahun-tahun lalu Pertamina selalu menyampaikan rencana ambisius untuk membangun tujuh kilang baru sebagai bagian dari program Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR). Namun hingga kini, progres fisiknya nyaris tak terlihat.
“Seolah hanya wacana dari tahun ke tahun. Padahal kebutuhan kilang itu mendesak, apalagi impor BBM terus membengkak dan menggerus devisa,” kata Purbaya.
Investor BOT Ditolak Pertamina
Lebih jauh, Purbaya mengungkap bahwa ia bahkan pernah menawarkan jalan keluar. Yaitu, mendatangkan investor untuk membangun kilang dengan skema Build Operate Transfer (BOT).
Dalam skema ini, investor akan membiayai dan mengoperasikan kilang selama 30 tahun, lalu kepemilikannya diserahkan kembali ke Pertamina. Namun usulan tersebut justru tidak mendapat sambutan.
“Pertamina menolak. Padahal BOT ini bisa jadi solusi tanpa harus menguras APBN,” tegasnya.
Implikasi bagi Kedaulatan Energi
Kritik Purbaya menyentil isu strategis: Indonesia sampai saat ini masih sangat bergantung pada impor BBM karena kapasitas kilang dalam negeri stagnan. Data menunjukkan, konsumsi BBM nasional terus meningkat, tetapi produksi dalam negeri tak mencukupi.
Akibatnya, beban subsidi energi makin besar, cadangan devisa terkuras, dan kerentanan fiskal meningkat.
“Kalau tidak segera dibangun, kita hanya akan jadi pasar bagi kilang asing. Ini bukan sekadar masalah bisnis, tapi menyangkut kedaulatan energi,” ujar Purbaya.
Pertamina Perlu Transparansi
Pernyataan Menkeu ini diyakini akan memicu tekanan publik terhadap Pertamina. Janji tujuh kilang yang berulang-ulang diumumkan, tanpa hasil nyata, menimbulkan pertanyaan serius: apakah masalahnya murni teknis, finansial, atau ada kepentingan lain di balik layar?
Transparansi roadmap pembangunan kilang, keterlibatan investor, hingga mekanisme pendanaan diyakini akan jadi sorotan DPR dan masyarakat ke depan.
Kesimpulan
Pernyataan Purbaya Sadewa ini bisa menjadi momentum untuk menagih janji lama Pertamina. Indonesia tidak bisa terus menerus mengandalkan impor BBM. Kilang minyak adalah infrastruktur strategis, bukan sekadar proyek bisnis.
Jika benar Pertamina malas membangun kilang, maka yang terancam bukan hanya neraca keuangan negara, tapi juga masa depan energi bangsa.
EDITOR: REYNA
Related Posts

Refly Harun Dan RRT Walkout saat Audiensi Dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri

Subuh, Kolaborasi, Kepedulian, dan Keberkahan

Dukung Revisi PP 50/2022, Ketua Umum APKLI-P: Praktek Tax Planing PPH 0,5% UMKM Puluhan Tahun Dibiarkan

LPG, LNG, CNG dan Kompor Induksi, Solusi Emak Emak Swasembada Energi Di Dapur

Kolonel (PURN) Sri Radjasa: Jokowo Titip Nama Jaksa Agung, Prabowo Tak Respons

Jokowi, Oh Jokowi

Gelar Pahlawan Nasional Untuk Pak Harto (2): Menumpas PKI dan Menghindarkan Indonesia dari Negara Komunis

Menjaga Dinasti Juara: Menakar Figur Suksesi KONI Surabaya

Rusia mengatakan resolusi PBB tentang Gaza bertentangan dengan keputusan internasional tentang Negara Palestina

Fondasi Hubungan Antara Manusia dalam Perspektif Islam



No Responses