Menteri garis keras Israel menolak penghentian perang di Gaza, usulkan pemerintahan militer

Bezalel Smotrich mengatakan penghentian pertempuran selama 2 bulan berarti kehilangan prestasi Israel di Gaza, sehingga memungkinkan Hamas memulihkan kekuasaannya

YERUSALEM – Menteri Keuangan garis keras Israel Bezalel Smotrich mengatakan pada hari Senin bahwa Partai Zionis Religiusnya tidak akan setuju untuk menghentikan pertempuran di Gaza dan menyerukan pemerintahan militer Israel di daerah kantong tersebut setelah perang.

Smotrich menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan dengan partai tersebut di Knesset, parlemen Israel, menurut saluran lokal Channel 12.

Dia mengatakan menghentikan perang di Gaza selama dua bulan berarti kehilangan prestasi tentara Israel di sana dan akan memungkinkan kelompok Palestina Hamas untuk memulihkan kekuasaannya, sehingga memungkinkan terorisme memasuki daerah kantong tersebut lagi setelah tentara mundur.

Komentarnya muncul sebagai reaksi terhadap laporan di media Israel bahwa Israel dan Hamas hampir mencapai kesepakatan gencatan senjata yang mana gencatan senjata selama dua bulan akan berlaku dan pertukaran tahanan akan dilakukan.

“Akan ada kekuasaan militer Israel di Gaza karena hal itu disepakati oleh kita semua,” kata Smotrich dalam wawancara dengan Channel 12 pada hari Sabtu.

Dia juga menentang Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), dengan mengatakan bahwa badan tersebut harus diusir dari Gaza dan Tepi Barat.

Israel menuduh beberapa karyawan badan tersebut terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

Israel melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober, menewaskan sedikitnya 26.637 warga Palestina dan melukai 65.387 orang. Hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.

Serangan Israel telah menyebabkan 85% penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60% infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.
​
EDITOR: REYNA

Related Posts