Menteri Keamanan Israel mengancam akan menggulingkan Netanyahu, atas kesepakatan “sembrono” dengan Hamas

Kesepakatan yang diusulkan mencakup pembebasan 35 sandera Israel sebagai imbalan atas gencatan senjata selama 6 minggu di Gaza, menurut surat kabar Haaretz

YERUSALEM – Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir pada hari Selasa mengancam akan menjatuhkan pemerintah jika kesepakatan “sembrono” dicapai dengan kelompok Hamas.

“Kesepakatan yang sembrono = pembongkaran pemerintahan [Israel],” tulis Ben-Gvir di akun X-nya.

Pemerintahan koalisi saat ini yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memiliki 64 anggota parlemen di Knesset (parlemen Israel) yang memiliki 120 kursi. Dibutuhkan dukungan dari setidaknya 61 anggota parlemen untuk meloloskan kesepakatan apa pun di Knesset.

Partai Kekuatan Yahudi yang dipimpin Ben-Gvir memiliki 14 anggota parlemen di Knesset, yang berarti ia dapat dengan mudah menggulingkan pemerintah.

Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menentang perjanjian gencatan senjata dengan Hamas.

Gedung Putih hari Senin mengatakan bahwa para perunding yang berusaha menjadi perantara kesepakatan untuk pembebasan sandera tambahan yang ditahan oleh Hamas telah mengembangkan “kerangka kerja” yang pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan.

Menurut surat kabar Israel Haaretz, proposal tersebut mencakup pembebasan 35 sandera Israel sebagai imbalan atas gencatan senjata selama 6 minggu di Gaza dan pembebasan ribuan tahanan Palestina.

Pada hari Selasa, ketua Hamas Ismail Haniyeh mengkonfirmasi bahwa kelompoknya sedang mempelajari proposal perjanjian gencatan senjata dengan Israel.

Hamas diyakini menahan hampir 136 warga Israel setelah serangan lintas batas pada 7 Oktober.

Israel melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza pada 7 Oktober, menewaskan sedikitnya 26.751 warga Palestina dan melukai 65.636 orang. Hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.

Serangan Israel telah menyebabkan 85% penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60% infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Sumber:Anadolu Agency

EDITOR: REYNA

Related Posts