JAKARTA – Pernyataan kontroversial Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut bahwa orang dengan gaji Rp15 juta lebih sehat dan pintar dibandingkan mereka yang bergaji Rp5 juta, menuai kritik tajam dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini.
“Jangan sampai negara terlihat memihak hanya pada yang berduit. Kesehatan itu hak seluruh rakyat, bukan hak eksklusif orang kaya,” ujar Yahya di kompleks Parlemen, Senayan.
Yahya menilai bahwa pernyataan Menkes dapat melukai jutaan rakyat Indonesia yang bekerja keras namun masih hidup dalam keterbatasan ekonomi. Baginya, kesehatan dan kecerdasan tidak semata diukur dari isi dompet, melainkan dari akses dan dukungan negara.
“Bayangkan seorang guru honorer yang digaji Rp1 juta per bulan. Apakah beliau tidak pintar? Apakah beliau tidak berhak sehat? Ini bukan soal angka, ini soal rasa keadilan,” tegasnya.
Narasi yang Salah di Tengah Ketimpangan
Pernyataan Menkes tersebut muncul di tengah upaya pemerintah menekan angka stunting dan memperluas akses layanan kesehatan primer. Namun alih-alih memperkuat kepercayaan masyarakat, narasi ini justru berpotensi memperlebar kesenjangan sosial.
“Kita sedang mendorong masyarakat untuk percaya bahwa negara hadir. Tapi kalau begini, mereka malah merasa ditinggalkan,” tambah Yahya.
Dalam penutupnya, Yahya menyampaikan pesan mendalam: “Rakyat tidak butuh pemimpin yang hanya pandai menganalisis angka. Mereka butuh pemimpin yang punya empati, yang bisa melihat mereka apa adanya—bukan berdasarkan slip gaji.”
EDITOR: REYNA
Related Posts

Gelar Pahlawan Nasional Untuk Pak Harto (3): Membangun Stabilitas Politik dan Menghindarkan Indonesia dari Kekacauan Pasca 1965

Pertemuan “Rahasia” di PTIK (Bagian 2): Guncangan di Ruang Reformasi dan Bayang-Bayang Operasi Garis Dalam

Pertemuan “Rahasia” di PTIK (Bagian 1) : Walkout, Ketegangan, dan Polemik Komisi Reformasi Polri

Sikap Arogan Ketua Tim Reformasi Polri Justru Tak Hendak Mendengarkan Suara Rakyar

Sutoyo Abadi: Memusingkan

Tantangan Transformasi Prabowo

Kementerian PKP Tertinggi Prestasi Penyerapan Anggaran dari Seluruh Mitra Komisi V

Kejati Sumut Sita Rp150 Miliar dari Kasus Korupsi Penjualan Aset PTPN I: Babak Baru Pengungkapan Skandal Pertanahan 8.077 Hektare

Dipimpin Pramono Anung Jakarta Makin Aman dan Nyaman, Ketua Umum APKLI-P: Grand Opening WARKOBI Januari 2026 Diresmikan Gubernur DKI

Refly Harun Dan RRT Walkout saat Audiensi Dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri



No Responses