Nelayan, Pengusaha Dan Agen Lobster Jadi ATM Aparat Penegak Hukum

Penulis: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)

Cukup kaget, ketika pidato Presiden Joko Widodo saat menghadiri Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Tujuan dari kegiatan tersebut untuk mewujudkan sinergi program-program antara pemerintah pusat dengan daerah.

Dibalik pidato Presiden itu, ada banyak fakta yang dirasakan oleh nelayan, pengusaha dan agen-agen penjualan Bibit Benih Lobster (BBL) diberbagai daerah yang sering mendapat perilaku pemerasan oleh aparat itu sendiri.

Kemunculan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.). Alasan utama dari terbitnya peraturan ini karena mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan terhadap Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.).

Mestinya, Presiden mengetahui Peraturan Menteri yang menghalangi keberlangsungan investasi di Kelautan dan Perikanan. Namun, selama 5 tahun ini, peraturan tersebut cenderung menekan terhadap: nelayan, pengusaha dan agen Lobster di Indonesia.

PETUGAS MEMERIKSA BIBIT LOBSTER (BENUR) HASIL TANGKAPAN DI MAKO POLAIR BANYUWANGI, JAWA TIMUR, SENIN (13/3). SATPOLAIR BANYUWANGI BERHASIL MENGGAGALKAN PENYELUNDUPAN BIBIT LOBSTER SEBANYAK 1437 EKOR YANG AKAN DIKIRIM KE VIETNAM. ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYA

Apa bentuk penekanannya, yakni pengintaian, penangkapan, penipuan, dan pembuntutan. Aparat sering menggunakan pasal 1 dari peraturan Peraturan Menteri, yang berbunyi: “1. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi: 2. Korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 itu mengandung konsekwensi hukum dan multi tafsirnya penegakan hukum terhadap nelayan Lobster. Sehingga sangat lazim dan sering dilapangan terjadi pengintaian, penangkapan, penipuan, pembuntutan dan penjebakan.

Ini merupakan fakta, sala satu contoh di Sumbawa bagian Tero wilayah Desa Jotang Kecamatan Empang. Warga Desa Tero itu yang bernama Mecky harus merasakan penjara. Awal mula membawa Benih Lobster dari Dusun Tero menuju Plampang untuk dijual. Ketika tiba di sekitar desa Sepayung Luar, aparat harus mempepet motor (kendaraan)-nya. Lalu lakukan penangkapan. Perlawanan sempat terjadi dari Mecky. Namun, terpaksa menyerah karena aparat membawa senjata apinya.

Setelah itu, langsung dibawa menuju Sumbawa untuk proses hukum. Ketika sampai disekitar Desa Sejari, aparat berhenti. Lalu terjadi negosiasi. Mecky ditanyakan berapa harga Bibit Lobster, Mecky katakan: “56juta”. Kemudian, aparat meminta uang damai hanya 25juta rupiah. Mecky yang nelayan kecil, tak punya uang segitu. Mecky memilih untuk diproses hukum.

dok. KKP
Benih lobster (foto ilustrasi). Asosiasi nelayan lobster Indonesia mendukung rencana pembukaan keran ekspor benih lobster.

Singkat cerita, sampai di Polres Sumbawa, Mecky diproses hukum, penyidik memakai pasal 1 ayat 1 dan 2 dari Peraturan Menteri dan pasal SIUP dari UU Perdagangan. Kasus sampai ke pengadilan, dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan seterusnya.

Kisah Mecky diatas, merupakan korban Peraturan Menteri KKP Periode 2014 – 2019. Perkara Peraturan Menteri tersebut menimbulkan ketidakadilan, pemerintah tidak mau tau. Namun, realitasnya aparat banyak mendapat keuntungan dan mencari makan dari terbitnya Peraturan Menteri tersebut.

Presiden Joko Widodo tentu mengerti antara pidatonya dengan realitas dan fakta yang terjadi pada nelayan, pengusaha, dan agen Lobster di Indonesia. Mestinya kedepan ada perbaikan dari peraturan ini, sebaiknya dihapuskan.

Bayangkan saja, dari Pasal 2 peraturan tersebut, katakan: “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dalam kondisi bertelur.” Pasal ini membuat nelayan ditangkap dimana-mana. Bahkan, nelayan mengalami pemiskinan oleh negara itu sendiri melalui aparat-aparatnya.

Nelayan lobster di NTB. (Foto: JPNN)

Sala satu masalah nelayan Lobster yang terjadi di Cidaon dan Pandeglang Selatan. Nelayan bernama Andy harus berurusan dengan aparat karena dia tidak tau sejak seminggu di intai dan diawasi pergerakannya di desanya itu: Cidaon.

Setelah malam hari ia lakukan penangkapan Bibit Lobster, kemudian esok sore harinya, Andy bawa ke pengepul berdekatan rumah. Pada saat di jalan, kira-kira sudah berjarak 1 kilo dengan rumahnya, Andy ditangkap dan dibawa ke Polda Jawa Barat.

Dalam proses penangkapan itu, Andy tentu ingin masalahnya selesai. Kemudian, datang seorang Ipik yang berasal dari Pandeglang Selatan, yang merupakan pengepul atau pembeli dari Bibit Lobster yang berasal dari Andy tersebut.

Kemudian, Ipik cerita apa adanya, bahwa intinya ingin diadvokasi. Kemudian, kami datang ke Cidaon, perjalanan selama 2 hari satu malam. Sesampai dirumah kedua orangtua Andy di Cidaon, kami mendapatkan keluhan dari kedua orangtuanya akan menjual rumah satu-satunya untuk menebus Andy di Polda Jawa Barat.

Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa menyampaikan, nelayan yang mulai bisa memperoleh penghasilan tambahan dengan lobster, kini dijegal oleh pemerintah, sehingga mengakibatkan masyarakat kembali banyak menjadi pengangguran dan kondisi perekonomian yang kian sulit.

Rumah akan dijual sebesar 170juta rupiah, karena uang sebesar itu permintaan sala satu informan aparat memberi tahu untuk menebus Andy agar bisa bebas dari penjara.

Namun, langkah kami untuk advokasi ke Bandung, sia – sia sekali. Karena berkas Andy dalam kurun waktu 2 hari sudah P21, alias sudah sampai ke Kejaksaan Negeri Bandung. Kami berusaha negosiasi. Tetapi, utusan keluarga dari Andy pun melarang kami untuk lakukan advokasi, alasannya bisa diselesaikan dengan istilah: “86 – 250juta rupiah.”

Perdebatan antara kami dengan utusan keluarga itu pun sangat alot sekali. Tujuan kami advokasi, tentu ingin membuka: “tabir – tabir kekayaan aparat dari sitaan bibit lobster yang selama ini terjadi dibernagai daerah.” Namun, gagal dan kami memilih pulang, setelah memastikan jawaban utusan keluarga Andy itu berkata: “aparat yang menekan dan bisa diselesaikan 86.” Akhirnya kami kembali, tak jadi mengadvokasi Andy.

Cerita Mecky dan Andy diatas, merupakan cerita pidato Presiden Joko Widodo yang buka-bukaan bahwa Presiden kerap mendapat laporan mengenai banyaknya oknum polisi dan jaksa yang melakukan pemerasan kepada pelaku usaha.

Jokowi menyampaikan narasi itu dalam pidatonya memberi sinyal, bahwa mental aparat penegak hukum selama ini selalu memeras nelayan Lobster. Dengan alasan, Peraturan Menteri yang telah terbit tersebut. Presiden pun mengatakan secara terbuka bahwa: “Saya sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan ini. Yang kerjaannya memeras para pelaku usaha, saya dengar banyak sekali,” kata Jokowi.

Tentu pidato Presiden itu sangat baik bagi nelayan, pengusaha, dan agen Lobster diseluruh Indonesia, agar sekarang muncul ke permukaan untuk melakukan perlawanan terhadap watak, cara dan prilaku aparat seperti itu yang melakukan kekonyolan terhadap keberlangsungan nelayan Lobster.

Kedepan nelayan lobster sudah harus berani muncul dan lakukan kontra memori, kontra gerakan dan harus tegas. Karena pidato presiden itu simbol bahwa nelayan Lobster harus bebas dari pengintaian dan pemerasan oleh aparat. Apalagi, saat pidato dihadiri oleh gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh wilayah. Hadir juga semua kapolda, kapolres, kepala kejati, dan kepala kejari.

Karena itu saya putuskan tahun 2015 untuk membatasi pengambilan lobster min size 200 gram per ekor. Bibit saya larang untuk diambil dan dari data menunjukkan empat tahun terakhir ekspor lobster Indonesia naik

Di hadapan para peserta rapat, Jokowi mengaku inventarisasi laporan terhadap oknum polisi dan jaksa yang kerap melakukan pemerasan. Presiden pun meminta kepada Kapolri, Jaksa Agung, Kejati, Kejari, Polda, dan Polres agar mencopot para penegak hukum seperti itu yang melakukan pemerasan.

Jokowi menegaskan: “tugas polisi dan jaksa adalah menegakkan hukum sambil mendukung agenda strategis bangsa. Karena itu, jangan sampai penegak hukum justru menggigit pejabat atau pelaku usaha yang tengah berinovasi untuk negeri. Jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silakan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit. Karena tugas saudara-saudara adalah menggigit siapa pun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda-agenda besar strategis bangsa kita,” kata Jokowi dalam pidatonya.

Isi pidato Jokowi kali ini, benar-benar membela nelayan Lobster dan pelaku usaha Lobster, baik investor lokal maupun internasional (asing). Karena sejak tahun 2015 menteri KKP era Susi Pudjiastuti banyak menangkap rival bisnisnya dalam usaha Lobster yang berasal dari luar negeri dan memenjarakannya. Kebijakannya terkesan masalah pribadinya karena kalah bersaing bisnis.

Sekarang ini, menunggu kebijakan Menteri KKP periode 2019 – 2024 Edhy Prabowo, apakah sejalan dengan pidato Presiden. Untuk melegitimasi pidato Presiden, mestinya Menteri KKP merubah atau membatalkan Peraturan Menteri KKP era Susi Pudjiastuti. Karena peraturan yang ada sangat membelenggu investasi asing dan lokal, tidak bisa masuk Indonesia karena dianggap tidak aman dan keamanannya tidak terjamin.

Sehingga perlu Peraturan Menteri tersebut dibatalkan demi keadilan dan investasi bidang perikanan bisa masuk Indonesia. Lagi pula nelayan Lobster tidak akan bisa bebas bergerak selagi Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2015 masih belum dibatalkan.

Tak memperdulikan kata orang termasuk Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ngotot dirinya tidak akan mundur soal kebijakan membuka keran ekspor benih lobster.

Sudah jelas sekali yang harus di revisi atau dibatalkan, terdapat pada Pasal 3 ayat 1 bahwa: Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dapat dilakukan dengan ukuran: a). Lobster (Panulirus spp.) dengan ukuran panjang karapas >8 cm (di atas delapan sentimeter); b). Kepiting (Scylla spp.) dengan ukuran lebar karapas >15 cm (di atas lima belas sentimeter); dan c). Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dengan ukuran lebar karapas >10 cm (di atas sepuluh sentimeter).

Sedangkan ayat 2 mengatakan bahwa: “cara pengukuran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

Pasal 3 ayat 1 hurup a, b, c dan ayat 2, secara substansi melarang nelayan, pengusaha, dan pengepul Lobster yang selama ini meraup keuntungan sangat besar dalam laba bersihnya. Pasal-pasal itulah menjadi motor penggerak aparat melakukan tindakan diluar etika hukum dan keadilan terhadap nelayan.

Penerapan peraturan ini saja membuat bingung, bagaimana tidak? dalam Pasal 4 saja, bahwa: “Setiap orang yang menangkap Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) wajib: a. melepaskan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dalam kondisi bertelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau dengan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika masih dalam keadaan
hidup; dan b. melakukan pencatatan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dalam kondisi bertelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau dengan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan.

Kepala Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Rahman Hidayat menegaskan pihaknya menolak rencana pemerintah untuk membuka keran ekspor benih lobster atau yang biasa dikenal nelayan dengan sebutan baby lobster

Kebingungan atas pasal 4 huruf a dan b adalah: definisi bertelur itu tidak bisa dibedakan oleh nelayan dan peraturan ini sendiri tidak menjelaskan bentuk, model, dan cara-cara bertelur. Sehingga multi tafsir itulah membuat nelayan, pengusaha dan pengepul menjadi bingung dan sering mendapat perlakuan tidak adil terhadap mereka.

Peraturan ini juga, berdampak pada peningkatan penyelundupan terhadap benih lobster. Sudah jelas terjadi kejahatan transnasional yang dilakukan oleh oknum-oknum dan kartel hitam yang bermain diranah Lobster.

Sehingga kedepan, peraturan ini harus dibatalkan atau dirubah sesuai kepentingan nasional untuk memberikan rasa keadilan terhadap semua nelayan Lobster yang ditangkap agar bisa dilepaskan.

Pidato presiden Joko Widodo merupakan refleksi atas fakta dilapangan. Sekarang, keputusan ada di Menteri KKP Edhy Prabowo untuk menjalankan pidato Presiden Joko Widodo itu.

Related Posts