Pemerintah diminta tuntaskan radikalisme sampai akarnya

ZONASATUNEWS.COM–Progressive Democracy Watch (Prodewa) melaksanakan webinar nasional dengan tema “Ormas Radikal dibubarkan sudah Tepatkah?”, pada hari Jumat 5 februari 2021.

Pada webinar yang diadaka n Prodewa tersebut, turut hadir para akademisi dan aktivis, serta mahasiswa.

Dalam presentasinya, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Cecep Darmawan menyatakan bahwa pembubaran FPI sebagai ormas sudah sesuai dengan amanat undang-undang

“Dalam UU Ormas sebelumnya, diatur mekanisme pembubaran Ormas melalui proses peradilan. Akan tetapi, berbagai prosedur dan mekanisme pembubaran tersebut dihapus sejak adanya UU Ormas yang baru yakni Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017. Dalam UU Ormas yang baru tersebut, prosedur dan mekanisme pembubaran Ormas melalui peradilan ditiadakan. Jadi Tindakan pemerintah membubarkan ormas, dapat dilakukan menurut UU.” Kata Prof. Cecep Darmawan.

Namun Prof. Cecep mempertanyakan apakah keputusan pemerintah membubarkan Ormas merupakan Langkah efektif.

“Lalu pengurus dan angggota ormas yang dibubarkan pemerintah itu, bisa saja besok lusa mendirikan ormas dengan nama lain. Pemerintah pun tidak bisa melarangnya. Artinya pemerintah tidak punya kewenangan melarang warga negara mendirikan ormas sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Inilah konsekuensi negarademokrasi.” Tambah Prof. Cecep

Direktur Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Jawa Barat, Syamsul Ma’rif ikut hadir dalam diskusi dan menyampaikan pandangannya terkait pembubaran ormas.

“kemerdekaan berserikat dan berkumpul adalah hak asasi warga negara yang dijamin dalam konstitusi, karena merupakan hak mendasar, maka pencabutan atas hak tersebut harus melalui mekanisme peradilan yang terbuka, adil dan objektif” tutur Syamsul.

“Organisasi hanya dapat dibubarkan jika secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum lainnya secara kelembagaan resmi. Pemerintah harus sampaikan ke publik kesalahan hukum organisasi jika ingin dibubarkan”

Rusman Nuryaman, Peneliti Proewa, juga berkesempatan menyampaikan pandangannya terkait pembubaran ormas. Rusman membenarkan Langkah yang diambil pemeritah dalam membubarkan ormas dalam hal ini FPI merupakan sikap tegas negara memerangi radikalisme.

“Aksi pembubaran semacam itu seolah memang menunjukkan sikap tegas negara untuk memerangi radikalisme berbasis kekerasan. Namun, hal itu hanyalah cara instan yang tidak mampu menjamin praktik kekerasan serupa aka tterus bermunculan. Dengan kata lain, upaya pembubaran FPI hanyalah bersifat permukaan (artifisial) dan tidak menyentuh akar persoalan sebenarnya (tidak substansial). Pemerintah harus selesaikan radikalisme sampai akarnya. “Tegas Rusman.

EDITOR : SETYANEGARA

Related Posts