PPKN Sarankan Menag Gus Yaqut Tidak Membuat Kegaduhan Soal Ahmadiyah Dan Syiah

Gus Yasien : “Bekerja Sesuai Tupoksi Dan Fokus Benahi Kementerian Agama Dari Korupsi”

ZONASATUNEWS.COM–Pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang hendak mengafirmasi warga Ahmadiyah dan Syiah mendapat kecaman dari banyak pihak.Salah satunya Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat melalui Buya Gusrizal Gazahar Dt Palimo Basa sudah mengeluarkan pesan keras yang ditujukan langsung ke Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Terpisah Wakil Ketua Umum Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyah (PPKN) menanggapi pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak membuat pernyataan yang menimbulkan kegaduhan dengan urusan remeh temeh soal Ahmadiyah dan Syiah yang sudah selesai. PPKN meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas fokus membenahi Kementerian Agama dari budaya korupsi.

”Ahmadiyah dan Syiah itu urusan Kementerian Dalam Negeri, Polisi, Kejaksaan dan MUI, bukan tupoksi Menteri Agama. Sebaiknya Menteri Agama Gus Yaqut menghindari kebijakan yang remeh temeh dan pernyataan yang menimbulkan kegaduhan. Beliau seharusnya memperhatikan kata agama dalam Kementerian Agama dengan slogannya Ikhlas Beramal yang saat ini tidak berbanding lurus dengan fakta,” kata Gus Yasien panggilan akrab Tjetjep Mohammad Yasien.

Dia menjelaskan, Kementerian Agama yang seharusnya lebih mengerti soal etika, moral dan perilaku, tetapi malah lebih mengedepankan perilaku korup pejabatnya. Adanya pemotongan dana untuk pelajar dan santri tidak mampu berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah swasta sebesar Rp 100 ribu persiswa di era Fachrul Razi yang diakui oleh Kementerian Agama didepan Komisi VIII DPR RI adalah bukti tidak terbantahkan Kementerian Agama telah menjadi sarang pejabat korup bahkan tega memotong hak rakyat miskin untuk pendidikan, ini memalukan dan ini yang seharusnya menjadi perhatian Menteri Agama Gus Yaqut. 

Lebih lanjut Gus Yasien yang juga seorang praktisi hukum menyampaikan saat ini PPKN sedang menyoroti adanya dugaan korupsi pengkondisan Bantuan Operasional Pesantren (BOP) Dan Bantuan Pendidikan Keagamaan Islam Di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 yang bekerjasama dengan pihak ketiga yang banyak dikeluhkan.

”PPKN sudah membentuk Tim Investigasi walaupun informasinya Inspektorat Kementerian Agama juga sudah turun melakukan pemeriksaan. PPKN berharap karena ini berhubungan dengan dugaan korupsi pada Bantuan Sosial yang juga berhubungan dengan program pemerintah soal Covid-19 kepada Inspektorat Kementerian Agama supaya bekerja dengan jujur dan transparan,” ungkapnya.

Gus Yasien menambahkan, dari sumber informasi yang memberi data Tim Investigasi PPKN melaporkan adanya dugaan korupsi dalam penyaluran Bantuan Operasional Pesantren (BOP) Dan Bantuan Pendidikan Keagamaan Islam Di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 oleh pihak ketiga yang sangat mungkin menyeluruh di Indonesia.

Tim Investigasi PPKN menduga ada pengkondisian dari pembelian barang alat – alat protokol kesehatan covid-19 sehingga harganya menjadi mahal diatas harga umumnya dan adanya kesepakatan pemotongan bantuan sampai 40 persen. Dari data yang dikumpulkan oleh PPKN didapatkan adanya penyaluran bantuan oleh pihak ketiga tidak menggunakan basis data yang ada di Kementerian Agama, dan tidak ada koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dan Kota setempat. Ini sepertinya proyek yang patut diduga memang sengaja dikondisikan untuk dikorupsi. 

”Secara pribadi saya prihatin Kementerian Agama sebagai Kementerian yang harusnya menjadi uswah moral dan uswah bagian garda depan pemberantasan korupsi didalamnya banyak oknum – oknum pejabat yang korup. Saya tidak bisa bayangkan walaupun tidak semua pesantren namun ini akan mencoreng serta bisa membuat penilaian negatif terhadap nama pesantren sebagai tempat pendidikan agama dan menjatuhkan nama pengasuhnya,” ujarnya menambahkan.

Untuk itulah dari hasil Tim Investigasi PPKN untuk kemasalahatan umat adanya pemotongan dana untuk pelajar dan santri tidak mampu berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah swasta sebesar Rp 100 ribu persiswa di era Fachrul Razi dan dugaan korupsi dalam penyaluran Bantuan Operasional Pesantren (BOP), Bantuan Pendidikan Keagamaan Islam Di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 akan ditindaklanjuti oleh PPKN.

Pihaknya juga berjanji akan melaporkan ke aparat hukum dalam hal ini KPK dan Kejaksaan Agung. Sudah barang tentu dengan meminta perhatian khusus Presiden, Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama yang baru Gus Yaqut yang juga dari keluarga pesantren.

Gus Yasien minta Kementerian Agama untuk serius menindaklanjuti dengan meminta pertanggungjawaban Dirjen Pendidikan Islam dan Direktur Pondok Pesantren Kementerian Agama.

Untuk menjaga nama baik Kementerian Agama, PPKN sebagai bagian ormas Islam siap untuk kemaslahatan menjadi Mitra Kritis Kementerian Agama dibawah kepemimpinan Gus Yaqut

PPKN Silaturahmi Ke Jaksa Agung Dan Menteri Agama

Sebagai Mitra Kritis dalam penanganan dugaan korupsi di Kementerian Agama, PPKN dengan jaringan kepengurusan yang sudah ada di seluruh Indonesia diwakili kepengurusan pusat akan silaturahmi ke Jaksa Agung dengan maksud dan tujuan meminta Jaksa Agung dengan jajaran Kejaksaan dibawahnya untuk terbuka mengusut setiap laporan dugaan korupsi di Kementerian Agama.

Silaturhami dengan Jaksa Agung ini PPKN pandang penting untuk membuka kebuntuan ketertutupan jajaran Kejaksaan di daerah dalam menangani pelaporan korupsi.

“Sejujurnya saya tahu kejaksaan di daerah sangat tertutup dalam menangani laporan korupsi. Saya bicara ini karena saya sendiri ada punya 2 laporan dugaan korupsi pungli terhadap petugas haji tahun 2019 dan dugaan korupsi dalam rakerpim di Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang mana sebagai pelapor saya mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi akan perkembangan tindak lanjut laporan saya,” ujar Gus Yasien menerangkan.

“Inilah ironi keanehan di negeri ini, kalau kita tahu ada kejahatan apalagi kejahatan korupsi, kita diminta lapor, kalau tidak lapor kita terancam pidana, akan tetapi ketika kita melaporkan adanya kejahatan apalagi kejahatan korupsi kita tidak diberi akses untuk mengetahui tindaklanjut laporan kita tersebut.”

Setelah silaturahmi ke Jaksa Agung, PPKN berjanji akan silaturahmi ke Menteri Agama Gus Yaqut. PPKN berharap Kementerian Agama mau bekerjasama dengan Jaksa Agung beserta Jaksa dibawahnya untuk membersihkan pejabat – pejabat korup di Kementerian Agama.

“Kalau ajakan PPKN ini diterima oleh Menteri Agama Gus Yaqut, Insyaa Alloh ini akan menjadi sinergi Mitra Kritis yang bagus,” papar Gus Yasien.

Beberapa sumber pejabat di Kementerian Agama Jawa Timur yang namanya minta dirahasiakan ketika diklarifikasi membenarkan adanya dugaan korupsi pengkondisan Bantuan Operasional Pesantren (BOP) Dan Bantuan Pendidikan Keagamaan Islam Di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 yang bekerjasama dengan pihak ketiga (ASM/16-12-20).

EDITOR : SETYANEGARA

Related Posts