Realisasi MBG Mandek, Yahya Zaini Desak Pembentukan Tim Khusus di Balikpapan

BALIKPAPAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan tajam dari Komisi IX DPR RI setelah ditemukan mandeknya realisasi di Balikpapan. Dari 68 target Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditetapkan, baru 10 SPPG yang berhasil terwujud, sementara 58 lainnya belum berjalan.

Kondisi ini dipandang sebagai sinyal serius akan lemahnya sistem pelaksanaan program di daerah. Wakil Ketua Komisi IX DPR, M. Yahya Zaini, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Kunjungan Kerja ke Balikpapan, menegaskan perlunya intervensi segera melalui pembentukan tim khusus yang bisa mempercepat progres.

“Perkembangannya sangat lambat, dari 68 [SPPG] baru [terealisasi] 10, berarti masih ada 58 lagi yang belum. Saya minta ini dibuat tim khusus untuk mempercepat prosesnya,” tegas Yahya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini

Sistem Operasional Dinilai Tidak Efisien

Yahya menjelaskan, salah satu penyebab utama keterlambatan adalah sistem operasional yang tidak efisien. Proses yang harus dilalui terlalu panjang—mulai dari peninjauan lapangan, survei, pembangunan fasilitas, hingga tahap operasional. Alur birokrasi yang berbelit-belit membuat banyak SPPG berhenti di tengah jalan.

Selain itu, jumlah verifikator dan tim survei dinilai masih minim. Akibatnya, banyak dokumen dan rencana teknis menumpuk tanpa bisa diproses cepat. “Kita butuh tenaga tambahan. Kalau dibiarkan, target tidak akan pernah selesai,” imbuhnya.

Peran DPR Hanya Mengawasi

Dalam kesempatan yang sama, Yahya menegaskan bahwa fungsi DPR adalah sebagai pengawas terhadap progres dan kecepatan program, bukan sebagai pihak yang melakukan verifikasi teknis. Oleh karena itu, ia mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana utama untuk segera mengambil langkah nyata.

Komisi IX bahkan menyampaikan usulan konkret berupa pembentukan tim khusus di Balikpapan. Tim ini diharapkan fokus memantau sekaligus mengakselerasi penyelesaian 58 SPPG yang masih tertunda.

Usulan Tambahan Personel

Yahya juga mengusulkan penambahan 200 personel untuk menutupi kekurangan tenaga di lapangan. Menurutnya, dengan tambahan sumber daya manusia, hambatan administratif bisa dipangkas dan target bisa lebih mudah dicapai.

“Kalau bisa Oktober sudah selesai ini. Kalau bangunnya kan cuma sebulan selesai. Kalau sudah statusnya naik ke persiapan, dari persiapan ke verifikasi, nanti sudah cepat itu prosesnya,” jelasnya penuh optimisme.

Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

Mandeknya program MBG di Balikpapan tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah daerah. Yahya menekankan, sebagai program nasional yang menyangkut pemenuhan gizi anak bangsa, BGN harus bertindak lebih agresif. Tanpa komitmen kuat dari pusat, daerah akan terus kesulitan mengejar target yang ditetapkan.

Bagi DPR, mandeknya MBG tidak hanya soal angka statistik, tetapi juga berkaitan dengan hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan makanan sehat dan bergizi. “Jangan sampai karena lambatnya birokrasi, anak-anak jadi korban,” tandas Yahya.

Sorotan Publik

Program MBG sebelumnya sudah menjadi perhatian luas, terutama setelah muncul sejumlah kasus keracunan massal di berbagai daerah. Kritik pun datang dari berbagai pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga lembaga internasional. Kini, dengan realisasi yang mandek, sorotan publik semakin tajam terhadap efektivitas dan kredibilitas program ini.

Bagi Yahya Zaini, solusi harus segera dikerjakan, bukan ditunda. Dengan langkah cepat, ia yakin Balikpapan bisa mengejar ketertinggalan. “Kalau manajemen diperbaiki dan tenaga ditambah, seharusnya tidak ada alasan target tidak tercapai,” pungkasnya.

EDITOR: REYNA

Related Posts