YOGYAKARTA – “Aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemareman” Jangan terlena dengan jabatan dan hal-hal yang bersifat duniawi. —Kanjeng Sunan Kalijaga
Mencermati situasi sosial-politik Indonesia akhir-akhir ini, apalagi jelang Pemilu 2024, terdapat banyak perilaku yang menunjukkan sikap bertentangan dengan cita-cita ideal demokrasi, nilai-nilai luhur Pancasila, dan norma agama. Ironisnya, itu dilakukan oleh
aparatur negara. Demikina keterangan tertulis yang disampaikan oleh Civitas Akadmeika UIN Sunan Kalijaga Yogyakara kepada wartawan, Senin (5/2/2024).
Koordinator gerakan seruan moral ini, Achmad Uzair, S.IP, M.A, Ph.D, meyatakan, aparatur negara, yang seharusnya bersikap netral untuk memastikan Pemilu berjalan secara jujur dan adil, justru menunjukkan kecenderungan penggunaan instrumen kekuasaan demi kepentingan politik sesaat, kawan dekat, dan kekerabatan.
“Pemilu sejatinya menjadi ruang transisi kepemimpinan yang deliberatif. Namun dengan mengamati fenomena mutaakhir, justru mengalami degradasi sebagai ruang transaksional yang intimidatif. Kecenderungan ini bukan saja mereduksi insitusi demokrasi sebatas legal-prosedural tanpa substansi, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat pada negara dan membahayakan integrasi sosial,” kata Achmad Uzair dalam keterangan tersebut.
Menyikapi hal tersebut, Achmad Uzair menegaskan bahwa segenap Civivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyatakan:
Pertama, mengingatkan semua pihak untuk bersama-sama menguatkan pakta integritas, menjunjung tinggi spirit konstitusi dan praktik politik yang menguatkan nilai-nilai demokrasi, menjaga kepercayaan publik pada lembaga negara, sistem politik dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
Kedua, mendesak Presiden RI sebagai kepala negara untuk menjadi teladan etik bagi semua aparat di bawahnya dalam menjaga netralitas dan menjamin proses politik yang sedang berlangsung secara demokratis, tanpa kekerasan (kekerasan fisik maupun psikis), mewujudkan pemilu yang luber (langsung, umum, bebas, rahasia), jujur, dan adil.
Ketiga, mendukung lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu untuk bekerja secara profesional dan imparsial, demi menjaga kepercayaan publik pada institusi demokrasi.
Keempat, menyerukan kepada para kontestan pemilu mulai dari capres-cawapres, calon anggota DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memberi contoh perilaku dan budaya politik yang bersih dan bijak.
Kelima, mendorong terselenggaranya pemilu yang bermartabat, bebas politik uang, menghormati perbedaan pilihan politik, dan menjaga kerukunan serta perdamaian di tengah masyarakat.
Keenam, menyerukan kepada semua masyarakat sipil, termasuk media dan tokoh agama, agar turut berperan memberikan informasi yang berimbang demi terciptanya Pemilu yang berkualitas.
“Demikian, seruan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral anak bangsa,” pungkkas Achmad Uzair.
BACA JUGA;
- Politikus PDIP dapat informasi valid Megawati akan ditangkap
- Perang dengan Hamas, 3.000 tentara Israel menderita gangguan mental
EDITOR: REYNA
Related Posts

Kejati Sumut Sita Rp150 Miliar dari Kasus Korupsi Penjualan Aset PTPN I: Babak Baru Pengungkapan Skandal Pertanahan 8.077 Hektare

Dipimpin Pramono Anung Jakarta Makin Aman dan Nyaman, Ketua Umum APKLI-P: Grand Opening WARKOBI Januari 2026 Diresmikan Gubernur DKI

Refly Harun Dan RRT Walkout saat Audiensi Dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri

Subuh, Kolaborasi, Kepedulian, dan Keberkahan

Dukung Revisi PP 50/2022, Ketua Umum APKLI-P: Praktek Tax Planing PPH 0,5% UMKM Puluhan Tahun Dibiarkan

LPG, LNG, CNG dan Kompor Induksi, Solusi Emak Emak Swasembada Energi Di Dapur

Kolonel (PURN) Sri Radjasa: Jokowo Titip Nama Jaksa Agung, Prabowo Tak Respons

Jokowi, Oh Jokowi

Gelar Pahlawan Nasional Untuk Pak Harto (2): Menumpas PKI dan Menghindarkan Indonesia dari Negara Komunis

Menjaga Dinasti Juara: Menakar Figur Suksesi KONI Surabaya



No Responses