Teguran Presiden di Ruang Tertutup: Mahfud MD Ungkap Instruksi Keras kepada Kapolri dan Panglima TNI

JAKARTA — Dalam sebuah rapat tertutup Komisi Reformasi Polri, suasana hening berubah tegang ketika Presiden Prabowo Subianto menyampaikan instruksi yang oleh Mahfud MD disebut sebagai “teguran paling jelas dan paling keras” terhadap Kapolri serta Panglima TNI terkait praktik para pengusaha nakal yang telah merugikan negara selama bertahun-tahun. Pertemuan itu bersifat closed-door meeting, tanpa kehadiran media, dan hanya dihadiri anggota komisi serta pejabat inti yang diberi akses.

Mahfud MD, yang duduk sebagai salah satu anggota Komisi Reformasi Polri, menceritakan kembali momen itu. Menurutnya, Presiden tampil lugas, langsung ke pokok persoalan: kebocoran besar dalam ekspor sejumlah komoditas strategis. Selama ini, laporan resmi menunjukkan angka ekspor yang rendah, tetapi data dari negara-negara tujuan ekspor justru menyebutkan bahwa volume pengiriman Indonesia jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan.

“Katanya ekspornya sedikit, padahal Presiden punya data dari negara yang membeli. Ternyata ekspor kita banyak. Yang seperti ini harus dihentikan. Sudah lama uang negara hilang,” ujar Mahfud MD menirukan ucapan Presiden.

Menurut Mahfud, Presiden Prabowo telah menerima data lintas lembaga, termasuk intelijen ekonomi, arus logistik, dan catatan bea cukai negara mitra. Data-data itu memperlihatkan pola permainan para pengusaha yang disinyalir bekerja sama dengan aparatur di lapangan. Skemanya beragam: undervaluation, pengurangan volume di dokumen ekspor, hingga permainan harga untuk menekan pajak dan royalti negara.

Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta Polri dan TNI untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi institusi yang mendorong pembenahan total. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh lagi “dikelabui” oleh laporan-laporan yang dimanipulasi dan praktik lama yang membuat pendapatan negara bocor ke kantong oligarki kecil.

“Polri harus menjadi baik. TNI harus menjadi baik. Agar negara ini menjadi baik,” kata Mahfud merangkum pesan Presiden.

Instruksi Reformasi dan Akuntabilitas

Komisi Reformasi Polri sendiri dibentuk untuk mempercepat transformasi institusi kepolisian, terutama pada aspek penegakan hukum, integritas, dan kepercayaan publik. Namun, dalam pertemuan tersebut, isu kebocoran ekonomi justru menjadi titik tekan utama karena Presiden menilai permainan di sektor ini sudah terlalu lama membebani negara.

Mahfud menambahkan bahwa Presiden menuntut adanya langkah-langkah konkret: pemetaan aktor, pembersihan internal, serta penindakan tegas tanpa pandang bulu. Polri dan TNI, dalam pesannya, harus menjadi garda terdepan memberantas praktik mafia ekspor—bukan justru menjadi bagian dari jaringan itu.

Arah Baru Kepemimpinan: Tegas dan Bersih

Apa yang diungkap Mahfud menegaskan gaya kepemimpinan Prabowo: langsung, tegas, dan berbasis data. Instruksi Presiden dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menghentikan dua penyakit lama dalam ekonomi Indonesia: kebocoran fiskal dan kolusi bisnis-aparat.

Bagi Mahfud MD, pesan itu bukan sekadar teguran, tetapi sebuah garis komando moral dan administratif. Ia menyebut bahwa Presiden menginginkan perubahan yang “benar-benar terasa”, bukan kosmetik.

Pertemuan tertutup tersebut mungkin tidak diberi akses bagi media, tetapi apa yang disampaikan Mahfud menunjukkan bahwa pemerintah sedang mendorong fase baru dalam penegakan hukum ekonomi nasional. Jika instruksi presiden benar dijalankan hingga ke bawah, bukan mustahil ini akan menjadi titik balik dalam tata kelola ekspor Indonesia dan transparansi aparat.

EDITOR: REYNA

Related Posts