Deklarasi New York Menuju Palestina Merdeka

JAKARTA – Pada 12 September 2025, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan resolusi yang dikenal sebagai New York Declaration yang mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Resolusi ini disetujui oleh 142 negara dari total 193 anggota, sementara 10 negara menolak dan 12 negara memilih abstain.

Isi Deklarasi New York

Deklarasi ini mendorong langkah-langkah konkret, yang bersifat “tangible, time-bound, dan irreversible” untuk merealisasikan solusi dua negara. Beberapa poin kunci:

1.Mendukung pembentukan negara Palestina merdeka, berdaulat, secara ekonomi layak, demokratis, dan hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel.

2.Menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza dan pelepasan sandera.

3.Mengamanatkan agar Hamas menghentikan kekuasaan di Gaza, menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina, serta membiarkan otoritas ini mengambil alih pemerintahan wilayah Palestina.

4.Mengusulkan pembentukan Misi Stabilisasi PBB yang bersifat sementara untuk memastikan perlindungan warga sipil, keamanan, dan pemantauan implementasi deklarasi.

Negara-Negara yang Menolak dan Abstain

Negara yang menolak: Israel dan Amerika Serikat menjadi penolak utama. Selain itu, negara-negara seperti Argentina, Hungaria, Papua Nugini, Mikronesia, Nauru, Palau, Paraguay, Tonga 

Beberapa negara memilih abstain: Albania, Kamerun, Kongo, Ekuador, Ethiopia, Fiji, Guatemala, Moldova, dan lain-lain.

Penolakan sistematis dari Israel & AS memunculkan kritik bahwa deklarasi ini dianggap “sepihak” dan merugikan kepentingan keamanan Israel. AS menyebut dokumen tersebut “hadiah bagi Hamas”, sementara Israel menyebutnya teater diplomasi.

Reaksi Internasional dan Arti Diplomatik

Beberapa negara tradisional pendukung Israel telah ikut memberikan suara mendukung deklarasi. Negara-negara Eropa yang sebelumnya lebih hati-hati telah menunjukkan perubahan sikap akibat tekanan publik dan kekhawatiran atas krisis kemanusiaan di Gaza.

Perancis dan Arab Saudi tampil sebagai penggerak utama deklarasi ini, yang menunjukkan diplomasi Arab-Barat kembali memainkan peranan penting.

Menurut duta besar Palestina untuk PBB, dukungan mayoritas ini mencerminkan kerinduan komunitas internasional akan keadilan dan perdamaian yang nyata.

Hambatan dan Kritik

Walaupun dukungan luas, deklarasi ini bersifat non-binding — artinya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap negara-negara yang terlibat. Keberhasilan deklarasi sangat tergantung pada komitmen politik, implementasi di lapangan, dana bantuan, dan mekanisme verifikasi.

Kritik juga muncul dari kelompok yang menolak, bahwa deklarasi mewajibkan Hamas menyerahkan kontrol, yang nyata sulit dilakukan di tengah konflik dan kondisi keamanan yang tegang. Israel mengklaim bahwa deklarasi ini tidak memperhatikan aspek keamanan mereka dan hanya memperkuat posisi Hamas.

Lebih lagi, geliat militer di Gaza terus berlanjut meskipun deklarasi diadopsi. Serangan udara Israel dan korban sipil serta kemanusiaan yang parah dipandang sebagai pengingat bahwa resolusi diplomatik saja tidak cukup untuk menghentikan kekerasan.

Implikasi untuk Palestina Merdeka

Deklarasi New York menjadi salah satu tonggak diplomatik terbesar dalam beberapa tahun terakhir dalam usaha pengakuan Palestina merdeka. Meskipun bukan resolusi yang mengikat, ia menyediakan pijakan moral dan politik kuat yang dapat dimanfaatkan oleh Palestina dan negara pendukung untuk mendorong pengakuan negara secara resmi, memperkuat posisi di forum internasional, dan menggalang dukungan nyata di tingkat bilateral dan multilateral.

Jika banyak negara mulai mengakui Palestina sebagai negara merdeka, itu bisa mempercepat tekanan terhadap Israel untuk melakukan langkah-implimen sesuai deklarasi, termasuk penghentian pendudukan, penghentian pembangunan pemukiman, dan pengaturan perdamaian yang adil.

Namun masa depan nyata masih sangat tergantung pada bagaimana deklarasi ini diikuti oleh aksi konkret: gencatan senjata, pembebasan sandera, penghentian pembangunan pemukiman ilegal, pemulihan ekonomi dan infrastrukturnya Palestina, dan keterlibatan internasional dalam pemantauan keamanan dan perlindungan warga sipil.

EDITOR: REYNA

Related Posts