Daniel M Rosid: Resetting NKRI

Oleh: Daniel Mohammad Rosyid – KITA

Reformasi yang diusung oleh kaum sekuler liberal dan kiri radikal sejak 1998 melalui penggantian UUD 18/8/1945 dengan UUD 2002 jelas telah gagal. Bivitri menyebutnya sebagai system failure. No more no less.

Sebagian kalangan masih gamang tentang langkah NKRI selanjutnya di bawah kepemimpinan Prabowo. Sebagian tokoh seperti Hendrawan Supratikno berpikir melanjutkannya dengan amandemen ke-5 untuk mengatasi berbagai anomali kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kaum reformis tanpa rasa bersalah malah menuding gerakan restorasi dengan Kembali ke UUD 18/8/1945 sebagai kemunduran karena akan kembali ke otoriterianisme OrBa. Padahal demokratisasi ala UUD 2002 telah melahirkan korporatokrasi mbelgedhes.

Sritomo Wignyosoebroto menganjurkan rekonstruksi NKRI yang didaku sebagai jalan tengah. Menilai UUD 18/8/1945 sebagai deklarasi perang dan strategi melawan penjajahan, KITA menganjurkan untuk reproklamasi dengan Kembali ke Orde Proklamasi – demikian disebut Hendrajit – untuk melaksanakan UUD 18/8/1945 yang sejak Orde Lama telah dilaksanakan sebagai Nasakom di bawah lingkungan geopolitik global yang toksik pasca PD II. Sebaliknya, Orde Baru di bawah Soeharto melaksanakannya di bawah tekanan Washington sehingga melahirkan the Ginanjar Boys dan ersatz capitalism.

Gita Wiryawan menganjurkan sebuah system resetting, namun masih ragu atau malu-malu tentang mekanismenya. Jika dimulai dengan pendidikan, tentu akan terlalu lama saat kapal NKRI sedang melaju cepat ke arah yang keliru menjauh dari cita-cita proklamasi para pendiri bangsa.

Waktu sedang tidak berpihak pada Prabowo. Terlebih situasi geopolitik justru terbuka saat dunia makin multipolar, gravitasi bergeser ke Asia, sementara Barat dan AS semakin kehilangan kemimpinan moral dan imajinasi.

Saat kepercayaan publik pada lembaga-lembaga negara buah UUD 2002 seperti DPR, POLRI dan Wapres jatuh di titik terendah, KITA memandang perlu untuk segera mengkonsolidasikan semua potensi, aspirasi dan aksi rakyat semesta untuk mendesak Prabowo dengan dukungan TNI mengambil jalan Dekrit untuk melaksanakan Amanat UUD 18/8/1945 sebagai system resetting untuk menyelesaikan semua Paradoks Indonesia.

Pada saat Menkeu Purbaya sedang mengubah arah politik ekonomi ke Prabowonomics sebagai gabungan Soemitronomics dengan Habibienomics, KITA mendorong agar Menkopolhukam Djamari Chaniago memastikan reformasi partai politik dan polri segera terjadi, sementara Menhan Syafri Syamsuddin menjamin dukungan TNI atas manuver bersejarah Prabowo ini.

Surabaya, 20 September 2025.

Related Posts